Oleh: laodeidacenter | 2012/02/16

Korupsi dan Demokrasi

Oleh Laode Ida

“Power tends to corrupt, but absolut power corrupt absolutely.” Ucapan klasik Lord Acton ini kiranya memberikan pesan logika tentang pentingnya penguasa untuk mengontrol kekuasaanya sendiri dan sekaligus arti penting kontrol dari rakyat terhadap  penguasa atas kemungkinan penyimpangan kekuasaan. Jangankan dalam sistem politik otoritarian apalagi absolut, bahkan dalam sistem politik demokratis pun kekuasaan yang korup dapat terjadi.

Korupsi kiranya telah menjadi bagian perilaku sulit bangsa Indonesia, khususnya kalangan elit kekuasaan. Walaupun tiap Ramadhan masjid ramai, tiap tahun ratusan ribu warga Indonesia menjalankan ibadah haji. Gereja-gereja pun umumnya ramai dikunjungi umat Kristiani, begitu pula tempat ibadah lainnya. Sehingga masyarakat di negeri ni sering juga disebut sebagai bangsa yang religius. Namun, dalam kenyataannya di sisi lain justru negeri ini dikenal juga dunia sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Inilah satu dari sekian banyak paradoks bangsa kita.

Momentum Reformasi

Momentum demokratisasi yang berlangsung saat ini sebenarnya memberikan legitimasi yang amat menguntungkan bagi pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Namun, sedemikian lama proses demokrasi kita jalani selama ini berbagai harapan masyarakat akan adanya perubahan ternyata tidak terjawab secara baik.

Termasuk upaya untuk memberantas dan memerangi korupsi. Sudah begitu lama korupsi di negeri ini menjadi masalah serius. Bagai penyakit kronis, kondisinya pun dianggap sudah sulit disembuhkan. Sudah sedemikian rusak sendi moralitas bangsa ini, korupsi bahkan sudah dipandang sebagai hal biasa. Padahal efeknya membawa beban struktural tak hanya dari segi ekonomi dan hukum, tapi juga politik.

Sungguh menyedihkan sekaligus memalukan, selama ini Indonesia di mata dunia  dinilai sebagai negara pengidap penyakit korupsi yang amat parah. Hasil riset sejumlah lembaga internasional kiranya sudah sering dibaca publikasinya. Dalam sejarah sejak kemerdekaan hingga kini wajah negeri kita memang telah diwarnai borok-borok skandal korupsi. Tidak berlebihan jika mendiang sang proklamator Indonesia, Bung Hatta, pernah mengingatkan bahwa di negeri ini korupsi telah menjadi budaya. Terbukti dengan melihat sedemikian merajalelanya praktek korupsi mulai dari kategori kasus kecil hingga besar, dengan para pelaku (actors) mulai pejabat pusat hingga daerah, dari jabatan tertinggi hingga terendah, di lembaga pemerintahan atau semi-pemerintah maupun swasta.

Terjadinya perubahan politik dari Orde Baru ke era Reformasi yang membawa angin demokrasi, bahkan sempat mencuatkan sinisme karena tidak membawa implikasi signifikan bagi pemberantasan korupsi. Malahan sepanjang beberapa tahun perjalanan Reformasi, meski tuntutan publik bagi perwujudan pemerintahan yang bersih (cleant government) terus bergema, tak tampak adanya pengurangan tingkat korupsi. Keadaan ini lalu menimbulkan anggapan bahwa sistem demokrasi tidaklah berkorelasi positif dengan pemberantasan korupsi. Berkembangnya demokrasi ternyata tidak berpengaruh bagi pembentukan pemerintahan yang baik (good government). Bahkan ironis, akibat kasus korupsi yang kian merajalela itu, timbul kesan seolah demokrasi malah kian membuka peluang tindakan korupsi. Demokrasi malah kian menebarkan perilaku kebebasan dalam segala hal termasuk penyelewengan kekuasaan.

Rezim pemerintahan produk demokrasi pasca Orde Baru sejak era Presiden BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputeri, hingga kepemimpian SBY yang kini memasuki periode kedua, semua justru diharapkan mengubah kebobrokan masa lalu. Namun, aspek pemberantasan korupsi belum bisa mengubah secara signifikan, sehingga terkesan korupsi era reformasi sekarang malah lebih parah dibanding era rezim Orde Baru. Padahal jika posisi para pemimpin bangsa tersebut amat menguntungkan dan diuntungkan, sebab didukung oleh momentum kondusif arus demokratisasi, apalagi dengan legitimasi politik yang begitu besar yang dapat diperolehnya dari suara rakyat.

Korupsi di Lembaga Politik

Sebenarnya upaya pemberantasan korupsi dari dahulu telah menjadi agenda nasional. Berbagai upaya telah dilakukan baik pemerintah maupun wadah-wadah civil society seperti eksponen Ornop (Organisasi non-pemerintah). Dapat dicatat bahwa sejumlah tindakan pun memang sudah dilakukan seperti pembentukan berbagai komite anti-korupsi, publikasi transparan atas para pelaku korupsi, kebijakan penindakan hukum, beserta tekanan publik melalui aksi protes dan demonstrasi, dalam rangka memerangi korupsi. Namun, semua usaha tersebut selama ini tidak berhasil memberikan efek ampuh, kalau belajar dari pengalaman, malah akhirnya semua itu menguap terbawa angin.

Sebenarnya penyebab pokok dari timbulnya masalah korupsi sehingga begitu sulit diberantas di negeri ini adalah karena akarnya banyak bersumber dari masalah politik. Karena itu, upaya untuk memberantasnya pun membutuhkan kemauan dan keberanian para pemimpin yang berperan dalam lembaga-lembaga politik sendiri. Kita melihat bahwa berbagai kasus korupsi yang ada secara langsung atau tidak seringkali melibatkan aktor-aktor pada lembaga-lembaga negara. Korupsi yang terkait atau melibatkan aktor-aktor lembaga politik inilah yang justeru telah menjadi titik inti kelemahan selama ini sehingga usaha untuk memberantas sampai ke akarnya melalui jalur hukum tidak mudah, sebab pelakunya tak lain para pengambil keputusan sendiri beserta jaringannya.

Korupsi yang melibatkan terutama kalangan pejabat negara di lembaga eksekutif (pemerintahan) di samping swasta, kiranya sudah menjadi berita sehari-hari.  Namun, hal yang kian menambah kerumitan adalah karena penyakit ini juga menular ke lembaga legislatif. Padahal, lembaga legislatif sebagai tempat berkumpul para elit yang setiap saat mengaku diri sebagai “wakil rakyat”, diharapkan berdiri di garis depan dalam memerangi korupsi di samping peranan jaringan lembaga civil society.

Seperti diketahui, fungsi pokok lembaga legislatif selain sebagai wadah kontrol politik, juga sebagai lembaga legislasi. Dengan kedua fungsinya itu, legislatif semestinya menjadi benteng penting dalam mengontrol perilaku pejabat publik dan kebijakan negara agar tetap on the right track. Namun, kenyataannya, kinerja legislatif mulai dari pusat hingga daerah, dalam menjalankan fungsinya dari segi legislasi maupun kontrol seperti yang sudah banyak disoroti oleh publik, banyak menunjukkan penyelewengan kekuasaan. Ada banyak kasus yang terbukti mengungkapkan malahan justeru terjadinya konspirasi korupsi antara kalangan legislatif dan pejabat eksekutif.

Masalahnya, lembaga legislatif tidak dapat dipisahkan dari kepentingan partai-partai dan kaum politisi yang sebagian hanya mengejar target kekuasaan. Celakanya, karena antara kepentingan partai dan pribadi anggota lembaga ini seringkali sulit dibedakan, yakni ketika mereka memanfaatkan suara dalam proses pembuatan keputusan politik. Mereka berusaha memperoleh “keuntungan berganda”. Bukan rahasia umum, kekuatan-kekuatan politik di legislatif tidak selamanya satu kata dalam sikap politik. Konflik dan konsensus dalam proses pembuatan keputusan merupakan kondisi rutin. Ini wajar. Tapi, dalam kondisi seperti itu, peluang korupsi terbuka dimanfaatkan dengan cara mempermudah atau mempersulit proses pengambilan keputusan politik.

Tampaknya perhatian publik atas permasalahan korupsi di Indonesia selama ini telah menunjukkan semakin katnya gugatan untuk menguak abuse of power di lembaga legislatif. Mungkin karena kenyataan yang terungkap ke permukaan, perihal korupsi di legislatif tersebut selama ini banyak yang sulit dibuktikan, meski kasusnya sudah sering diributkan publik.

Dalam era Reformasi kini, telah berkembang aspirasi publik yang amat kuat untuk mendorong demokratisasi sekaligus tansparansi, serta usaha menciptakan kelembagaan publik yang bersih, terbebas dari berbagai penyalah-gunaan kekuasaan. Dalam hal ini lembaga legislatif diharapkan tampil sebagai salah satu pilar kontrol yang mewakili rakyat. Ironis, karena lembaga ini juga malah menghadapi problem korupsi yang kronis di lingkungannya. Padahal dengan posisinya yang amat kuat pasca Orde Baru, terutama terhadap ekekutif, lembaga ini sebenarnya berpeluang untuk berperan sebagai lokomotif utama pemberantasan korupsi melalui fungsi kontrol yang diembannya.

Memang memprihatinkan bahwa seiring dengan terjadinya perubahan struktur politik dari sistem dominasi kekuasaan politik lembaga eksekutif ke legislatif, serta di tengah maraknya pertumbuhan partai politik yang justeru diharapkan berfungsi sebagai wadah pendidikan politik, malah justeru korupsi yang dahulu didominasi para birokrat kini menyebar ke berbagai lembaga politik lain, termasuk melibatkan politisi partai. Fatalnya, karena kasus korupsi di lembaga legislatif, dan berbagai kasus lain, telah berjalan merambah seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sehingga ada anggapan  yang menyatakan bahwa arena korupsi telah berpindah dari pusat ke daerah.

Menyelamatkan Demokrasi

Hal yang mengkhawatirkan bagi masa depan republik ini, jika korupsi tidak serius diberantas adalah efeknya yang justeru dapat berdampak berbahaya bagi kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi itu sendiri. Hancurnya moral bangsa disebabkan penyelewengan kekuasaan oleh para pemimpin berpotensi melahirkan ancaman apatisme dan gejolak sosial yang berdampak buruk terhadap sistem politik demokratis yang sejak era reformasi sudah begitu susah payah dibangun. Keadaan yang merisaukan adalah jika pemerintahan produk demokrasi kehilangan legitimasi yang meluas, selanjutnya sistem demokrasi berhadapan gerakan antiklimaks yang memberi jastifikasi bagi kembalinya rezim otoriter. Atau kemungkinan terjadinya gejolak dan aksi politik massa yang masif dan berdampak mengguncangkan sistem politik dan ketatanegaraan.

Adanya tekad kuat dan tindakan tegas dari pemerintah terutama lembaga penegak hukum karena itu amat dibutuhkan.  Kini, upaya memerangi korupsi kiranya harus dilihat sebagai usaha memelihara kepastian momentum demokratisasi. Demokrasi di samping membutuhkan syarat perbaikan ekonomi, tak kurang penting juga memerlukan dukungan legitimasi atau kepercayaan politik yang kuat dari rakyat. Seharusnya masalah ini disadari kalangan elit/pemimpin kita baik dalam arena state/government maupun civil society agar lebih serius dalam pemberantasan korupsi, jika benar-benar memiliki keinginan memperbaiki nasib bangsa, termasuk menyelamatkan proses demokrasi yang sedang berjalan.

Political will semua pihak khususnya lembaga-lembaga Negara dan pemerintahan saat ini adalah hal yang amat mendesak dan dibutuhkan untuk memberikan kepastian pada harapan  public di tengah momentm demokrasi. Untuk mendorong pemerintahan terus tetap konsisten dalam memerangi korupsi, hal itu perlu didukung pula oleh  kerjasama dan pelibatan partisipasi aktif dari elemen-lemen civil society dengan meningkatkan pengawasan sebagai bagian dari gerakan demokratisasi, dari aras politik nasional hingga lokal.


Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: