Oleh: laodeidacenter | 2012/02/20

Jeratan Kekuasaan Politisi

Oleh : La Ode Ida

Kesan saya terhadap kekuasaan pejabat politik (gubernur, bupati/ wali kota) di daerah sebagai pengendali birokrasi yang menjadikan aparatur pemerintah (Pegawai Negeri Sipil/ PNS) tak berdaya, ternyata bukan isapan jempol belaka. Sebab kecuali hal itu terungkap secara langsung (meskipun terkadang dengan kalimat ‘sedikit ragu sebab jangan sampai ketahuan oleh atasannya itu’) dalam berbagai seminar, lokakarya dan atau diskusi-diskusi tentang reformasi birokrasi, baru-baru ini secara khusus saya berbicara langsung ‘blak-blakkan dari hati ke hati’ dengan sejumlah pejabat struktural dari daerah yang datang ke Jakarta yang membawa pesan khusus untuk memenuhi kepentingan politik dan ekonomi/ materi atasannya. Padahal yang diperjuangkan itu sangat bertentangan dengan kehendak rakyat di daerah, di mana suasana itu juga mereka ketahui.

Tentu saja mereka yang bolak-balik daerah-Jakarta itu menggunakan dana APBD yang jumlahnya ratusan juta bahkan mungkin miliaran rupiah. Anehnya, sebagian dari “para pesuruh pejabat” menyadari betul bahwa agenda itu sekaligus terselubung misi “menghabisi APBD 2006” ini, namun tetap dinikmati karena memperoleh manfaat ganda, yakni (1) disenangi dan atau tetap akan “dipakai” sebagai orang penguasa daerah itu yang berarti jabatan strategisnya akan tetap langgeng, dan (2) memperoleh keuntungan materi secara langsung dari uang perjalanan dinas dan atau sejenisnya. Sementara masih banyak rakyat yang sebenarnya membutuhkan dana-dana yang dimanfaatkan para pejabat itu.

Perlawanan terhadap nurani sendiri termasuk terkait dengan kepentingan rakyat dalam menjalankan tugas sehari-hari bagi aparat birokrasi di daerah memang merupakan realita psikologis tersendiri. Pada saat yang sama kalangan aparat birokrasi itu merasa tak nyaman dalam menjalankan tugas mereka  sehari-hari, karena khawatir setiap saat bisa menjadi korban dari permainan kelompok kepentingan politik yang hadir dan atau lekat dengan pengendali birokrasi  itu.

Kondisi seperti itu sekarang ini, jujur saja, terasakan jauh lebih memrpihatinkan ketimbang pada masa Orde Baru. Di masa kepemimpinan Presiden Soeharto itu, birokrasi pemerintahan memang dikendalikan secara sentralistik, demikian juga program pembangunan yang top down. Namun di mata aparat birokrat di daerah, ada kepastian dalam karier, jabatan dan juga pelayanan kepada masyarakat. Singkatnya, para pejabat struktural maupun fungsional di jajaran birokrasi pemerintahan di masa itu merasa ada kepastian dalam menjalankan tugas untuk periode waktu tertentu sepanjang yang bersangkutan tidak melakukan kesalahan yang berarti.

Tetapi, di era reformasi ini dengan diimplementasikannya kebijakan desentraliasi otonomi daerah, yang sebenarnya aparat birokrasi diharapkan bisa lebih profesional dan netral, sehingga bisa memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap rakyat, justru terjadi sebaliknya. Soalnya, kecuali beberapa daerah seperti di Kabupaten Jembrana (Bali), Sragen (Jateng), Kota Tarakan (Kaltim) yang kini menjadi best practices, kualitas pelayanan terhadap rakyat umumnya cenderung menurun – suatu yang ironis bila merujuk kepada tujuan desentralisasi-otonomi daerah.

Maka, tak heran kalau di banyak daerah yang kaya sumber daya alam/ ekonominya pun tak mampu mengentaskan kemiskinan, karena memang agenda yang menjadi fokus kebijakan pimpinan adalah aspek fisik yang bisa memberi kick back kepada sebagian pejabat penentunya. Belum lagi kalau dikaitkan dengan komposisi anggaran yang tertuang dalam APBD, di mana alokasi untuk program pembangunan berada di bawah 30% dari total APBD.

Birokrasi sebenarnya merupakan wadah untuk mewujudkan pelayanan terbaik bagi kepentingan rakyat/ publik. Itu semua baru bisa terjadi apabila dipenuhi setidaknya tiga syarat utama. Pertama, proses rekrutmen dan promosi berdasarkan keahlian dan kompetensi teknis. Kedua, adanya strukturisasi lingkungan kerja dengan cara-cara yang bisa menjamin keberlanjutan, adanya peluang dan jaminan untuk mencapai harapan-harapan karier. Dan, ketiga, adanya pembagian kerja yang jelas dengan derajat spesialisasi (yang bisa diperoleh melalui pelatihan) dalam rangka menjamin kompetensi tugas yang diperlukan.

Namun yang terjadi sekarang, birokrasi pemerintahan di daerah menunjukkan dua kecenderungan utama yang saling terkait. Pertama, sebagai sebagai klien loyalis dari kekuasaan yang nota bene dari kalangan politisi (parpol). Proses-proses rekrutmen CPNS yang sulit mengabaikan pertimbangan keluarga, pendukung politik, dan bahkan sampai kepada ”jual beli formasi” CPNS. Demikian juga penempatan dan mutasi pejabat yang kerap lebih berdasarkan aspek-apsek yang mirip dengan itu atau pertimbangan politik-pragmatis ketimbang kompetensi, profesionalisme dan kinerja.

Singkatnya, di era sekarang ini, siapa saja bisa jadi apa saja kalau dikehendaki seorang penguasa politik dengan pengaruh kuat jaringan-jaringannya. Parahnya lagi, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakiat) tak lebih dari sekedar simbol formalitas untuk mengamini semua kepentingan penguasa. Maka, pada titik tertentu barangkali dapat dikatakan bahwa birokrasi daerah sekarang ini lebih merupakan ”pelayan raja” ketimbang ”pelayan rakyat”.

Kedua, sebagai lahan empuk atau ajang bisnis kepentingan dari penguasa daerah dalam ”kepasrahan” dari para birokrat kariernya. Mereka yang berkarier di birokrasi dengan derajat keprofesionalan apapun, dan atau disayangi atau dicintai oleh rakyat sekalipun, pastilah hanya akan selalu saja menjadi penonton bagi orang-orang dari luar birokrat (pengusaha dan politisi) yang bertarung mengincar jabatan kepala daerah. Mengapa?

Kebijakan yang dibuat oleh rezim era reformasi ini sebenarnya secara langsung telah meminggirkan posisi bahkan menutup peluang birokrat dari arena politik. UU No. 32/2004 dan atau PP No. 6/2005 tak mengakomodasi calon independen yang sebenarnya bisa menjadi pintu bagi para birokrat karier, tak perlu membeli ”perahu politik” yang demikian mahal. Pada saat yang sama mereka juga tak diperbolehkan menjadi pengurus atau memimpin partai politik (parpol).

Apa yang mau dikatakan di sini adalah bahwa kalangan ’pemilik modal’ dan atau ’pemilik perahu politik’ diberi konsensi besar untuk menggarap lahan yang selama ini milik kalangan birokrat. Parahnya, ternyata, para penggarap lahan itu hadir dengan agenda dan kepentingan sendiri-sendiri, yang umumnya berorientasi kepada materi. Dan, jujur saja, yang diincar adalah proyek-proyek pemerintah dalam APBD dan APBN, dan atau bentuk-bentuk eksploitasi sumber daya alam (SDA) di daerah yang muaranya jelas bisa memberi manfaat material secara pribadi, keluarga dan atau kelompok.

Maka, tidak heran kalau siapa pun mau berkorban secara material berapapun jumlahnya, termasuk dengan berbagai cara yang melanggar etika, nilai sosial dan kaidah hukum, hanya untuk bertarung menjadi kepala daerah. Para pemilik modal pun bertarung memberi dukungan pendanaan dengan harapan, bila figur yang dia dukung berada di kursi kekuasaan, modalnya bisa kembali bahkan meraih keuntungan material yang besar. Ya, apa lagi jika bukan dengan menggarap berbagai proyek dan atau eksploitasi sumber daya alam sebagaimana dijelaskan di atas.

Pertanyaannya, apakah keberadaan politisi dalam menduduki jabatan pimpinan di lingkungan birokrasi atau kepala daerah bisa dihindari? Jawabnya, ’sulit’. Apalagi sudah jelas-jelas kebijakan negara memberi ruang yang sangat luas kepada mereka, berbanding terbalik dengan peluang aparat birokrasi dari PNS.

Namun, tentu saja, kita tak bisa membiarkan aparat birokrat terus-menerus diperdaya dan diarahkan secara tak profesional yang sekaligus menjadikan rakyat sebagai ’korban’ dari kondisi buruk itu. Pemerintah setidaknya melakukan tiga agenda utama untuk memperbaiki kinerja birokrasi pemerintarahan daerah ke depan.

Pertama, membuat standar kompetensi rekrutmen dan penempatan aparat birokrasi dan para pejabatnya. Kedua, membuat standar kinerja pejabat birokrasi yang bisa memastikan evaluasi publik terhadap hasil-hasil program dan kegiatan, termasuk sebagai instrumen evaluasi diri sendiri. Ketiga, menjadikan Baperjakat sebagai wadah independen yang berada di luar kontrol kekuasaan pejabat lokal.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: