Oleh: laodeidacenter | 2012/02/15

Kesulitan Memberantas Korupsi

Oleh Laode Ida (Wakil Ketua DPD RI)

Praktik korupsi sudah jadi penyakit akut bangsa ini yang begitu sulit disembuhkan. “Para dokter” dengan berbagai resepnya pun tampaknya tak mempan, tak berarti apa-apa. Karena penyakit itu bukan saja tak kunjung mereda dan sembuh, melainkan juga bagaikan sejenis kanker yang kian mengganas-merambah ke berbagai bagian sendi dalam tubuh manusia.

Analogi biologis di atas berangkat dari perspektif kritis.  Yang menganggap “adanya penyakit” adalah pihak-pihak yang dengan berbagai caranya menyaksikan praktik korupsi, penyalahgunaan anggaran negara, yang kemudian menjadikan sekelompok elite atau sejumlah pihak memperoleh keuntungan materi dan pada saat bersamaan merugikan keuangan negara. Atau, akibat praktik korupsi itu, adalah berupa hilangnya kesempatan dan hak dari sejumlah orang. Sehingga oleh karena itu, bagi pihak yang kritis, terus bersuara lantang, bersikap skeptis-ofensif terhadap penyelenggara negara, seraya mencoba memberikan tawaran-tawaran solutif yang terkadang terkesan radikal. Kita, barangkali, termasuk di pihak ini.

Tetapi, bagi pihak-pihak yang diuntungkan oleh praktik pemerintahan yang korupsi, termasuk di dalamnya kalangan penyelenggara negara (pengambil dan atau pelaksana kebijakan) justru sebaliknya. Mereka menikmati, memanfaatkan berbagai penyimpangan itu. Dalam pada itu, para pelaku dan penikmatnya terus menularkan budaya korup bukan saja pada para elite melainkan juga sudah menjalar ke masyarakat dan generasi muda. Boleh dikatakan, praktik dan penikmat korupsi telah berhasil merusak sendi-sendi moralitas sosial kita, menggeser kearifan lokal yang didasari oleh nilai-nilai budaya dan reliji di bangsa ini.

Tak ada yang bisa menyangkali kalau marak dan merebaknya praktik korupsi ini merupakan bagian penyimpangan substansial dari agenda dan semangat reformasi. Para pahlawan pejuang reformasi yang sesungguhnya, pastilah akan mengalami penderitaan bathin yang luar biasa ketika menyaksikan realita hari-hari ini. Soalnya, kalau dulu berjuang untuk meniadakan korupsi yang terpusat pada kekuasaan Orde Baru (Soeharto dan para kroninya), lebih hanya terkonsentrasi di Jakarta, kini justru merajalela dan menyebar pada seluruh lini dan level penyelenggaraan pemerintahan.  Bila dulu hanya di eksekutif berikut jajaran yudikatif atau penegak hukum yang berpusat di Jakarta, kini justru menggurita di jajaran legislatif dengan modus mafia anggaran negara dan proyek APBN.

Demikian juga dengan kebijakan desentralisasi/otonomi daerah, yang pada awalnya dimaksudkan untuk mendekatkan pengambil kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan dan sekaligus kualitas hidup masyarakat lokal, justru dimanfaatkan oleh para elite sebagai lahan baru untuk menggerus uang negara dan harta rakyat. Para pejabat lokal dan jaringan elite mitranya sungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan untuk menggapai impian mereka:  membangun dinasti berbasis keluarga, kerabat, dan harta. Birokrasi pun dirusak, dijauhkan dari prinsip-prinsip profesionalisme, lantaran dikendalikan dan terjebak oleh kepentingan politik fragmatis. Parahnya lagi, agaknya pemerintah di atasnya tak juga peduli, tak melakukan supervisi dan pembinaan secara efektif, sehingga para pejabat yang nakal di daerah “menggambar suka-suka”.

Gerakan pemberantasan korupsi sebenarnya sudah cukup kuat dilakukan. Ada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang diharapkan independen bertaring. Ada agenda reformasi birokrasi. Dan marak pula gerakan sosial anti korupsi yang dilakukan berbagai elemen masyarakat madani (civil society). Rakyat pun berharap, upaya dari dalam dan luar pemerintah itu menjadikan praktik korupsi atau penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan akan menjauh untuk selanjutnya menghilang.

Tetapi mengapa kecenderungan praktik korupsi itu sulit terberantas? Pertama, solidnya konspirasi intra dan antar pejabat penyelenggara negara. Para pejabat adalah kelompok pertama yang menikmati korupsi atau penyimpangan itu, sehingga di antara merekalah yang terlebih dulu saling mengamankan. “Saling mengerti atau tahu sama tahu”. Itulah prinsip utama yang dianut oleh para oknum pejabat itu.  Pengambilan kebijakan dilakukan secara tertutup, utamanya yang terkait dengan masalah-masalah administrasi keuangan, sehingga menjadikan selalu sulitnya untuk memperoleh kepastian alokasi anggaran negara.

Perencanaan anggaran negara, dengan alokasi-alokasinya, lebih ditentukan oleh para elite. Proporsi alokasi tidaklah berdasarkan konsepsi ideal dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dalam artian yang sesungguhnya, melainkan umunya berdasarkan tawaran kepentingan lintas elite. Maka tidak heran, akan begitu mudahnya para elite penyelenggara negara memperoleh dan memanfaatkan anggaran negara; berbanding terbalik dengan kesulitan rakyat marjinal untuk membiayai kebutuhan sehar-harinya.

Kedua, jebakan orientasi materi. Posisi dan status pejabat cenderung diidentikan dengan status sosial hidup kaya dan mewah. Pejabat yang hidup sederhana dianggap dianggap sebagai bagian dari “penyimpangan” tersendiri. Apalagi kalau memiliki otoritas atau mengelola anggaran negara yang besar, pastilah dianggap “harus kaya”, harus memperoleh bagian dari anggaran yang dikelolanya. Tak sedikit warga masyarakat pun yang mendambakan adanya pejabat seperti itu, sehingga tak heran kalau menjadi bagian dari donator sosial. Sebagian warga bangsa ini pun seolah tak mau tahu kalau yang bersangkutan hanyalah pengelola anggaran dengan porsi alokasi yang sudah teradministrasi.

Para pejabat tampaknya juga menyadari benar persepsi sosial tentang diri mereka itu. Maka otoritas yang dimiliki pun kemudian disalah gunakan. Ya, “menggarap uang atau anggaran” yang ada di brankasnya. Pada saat yang sama, dukungan sosial terhadap pejabat yang korup pun meningkat, bahkan menjadi acuan atau tokoh panutan. Soalnya, sekali lagi, kucuran uang recehan hasil “rampokkannya” pun akan mengalir kepada pihak-pihak “menadahkan tangannya”.
Bahkan ketika terdapat temuan kasus adanya indikasi penyimpangan atau korupsi, maka tidak terlalu sulit juga untuk mengamankannya. Soalnya, pihak pejabat atau aparat penegak hukum juga merupakan orang biasa, bukan malaikat, yang juga butuh materi dan ingin hidup kaya nan mewah. Bahkan, pada kasus-kasus tertentu, para aktivis sosial pun sangat rentan dengan tawaran “imbalan suara kritis”, ongkos tutup mulut dari pihak pejabat yang korup.

Ketiga, politik transaksional. Sistem politik di negeri ini yang memberi peran besar kepada pihak politisi, menjadikan umumnya lembaga negara secara langsung ataupun tak langsung dikuasai atau dikendalikan oleh kepentingan atau kekuatan politik tertentu. Sementara biaya politik untuk menjadi pejabat sangat mahal. Maka tak heran ketika jadi pejabat, menentukan anggaran, mengelola anggaran dan menguasai birokrasi, kemudian sungguh-sungguh dimanfaatkan untuk bukan saja mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan, melainkan juga untuk sebanyak mungkin mengisi pundi-pundi sebagai modal untuk melanggengkan jabatan atau kekuasaan melalui jalur politik.

Kasus Muhammad Nazarudin (politisi dan mantan Bendahara Partai Demokrat/DPR RI) yang sekarang ini sedang diproses oleh KPK, hanya merupakan salah satu bukti di mana politisi (apalagi dari kekuatan yang sedang berkuasa) benar-benar menggerogoti uang negara secara brutal. Ia pasti tidak sendiri, seperti juga sudah terindikasi dalam pengungkapan mafia anggran di Senayan belum lama ini. Tepatnya, anggaran negara menjadi sumber hidup dan atau target garapan kalangan politisi, karena sadar betul bahwa (1) waktu berkuasa dan berkesempatan haruslah dimanfaatkan secara optimal untuk memperoleh harta sebanyak mungkin, dan (2) langgengnya jabatan sangat ditentukan oleh kepemilikan harta atau uang – semakin banyak uang, semakin berpeluang untuk terus berada pada jabatan yang diharapkan.

Masalahnya semakin serius ketika pihak parpol tidak lagi memiliki sekat ideologi, melainkan sudah semakin dipersatukan oleh kepentingan untuk mengakumulasi materi/harta. Berebut jabatan dan kekuasaan, apakah dalam menentukan anggaran di parlemen ataukah menjadi masuk dalam barisan eksekutif, sebenarnya tak lain hanyalah merupakan cara untuk memperoleh kesempatan untuk meperoleh harta itu. Sangat jarang yang berorientasi idealistis untuk kepentingan rakyat sebagai jargon yang sering dikampanyekan di publik.

Keempat, lemahnya pemimpin negara.  Diakui atau tidak, kepemimpinan di negeri ini, selama era reformasi, sangatlah lemah. Setidaknya, sangat rendah gairahnya untuk sungguh-sungguh memberantas korupsi. Apalagi yang bersangkutan juga merupakan bagian dari parpol orang-orangnya sebagian sudah terbiasa melakukan penyalahgunaan kekuasaan di mana, sekali lagi, dipilih dalam proses-proses yang transaksional, maka akan sangat sulit untuk bertindak sebagai “pahlawan pemberantasan korupsi”.
Penegakkan hukum untuk pemberantasan korupsi dan mafia di era reformasi ini, pada dasarnya baru bisa dilakukan apabila pemimpin negara dan atau daerah adalah figur yang tegas dan memiliki komitmen kuat untuk itu. pendekatannya pun haruslah lebih inovatif, tak bisa hanya dengan cara-cara yang konvensional seperti yang dilakukan sekarang ini. dan, sekali lagi, pemimpin sangat memegang peran penting sebagai pemegang komando tertinggi pemberantasan korupsi.

Jakarta, 25 Agustus 2011
Laode Ida


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: