Oleh: laodeidacenter | 2012/02/15

Politik Negara dan Rekonsiliasi Sosial

Oleh Laode Ida (Wakil Ketua DPD RI)

Otoritarianisme dan Transisi Demokrasi

Segala permasalahan yang ada dalam negara selalu terkait dan atau merupakan bagian dari resultante antara eksistensi sistem yang digunakan dengan aktor-aktor (baca: pengambil dan pelaksana kebijakan) yang berperan di dalamnya dengan masyarakat atau elemen-elemen sosial, budaya dan politik yang ada di dalamnya. Negara berperan membangun sebuah sistem untuk menciptakan keteraturan sosial, budaya, ekonomi dan politik, sehingga setiap warga negaranya memiliki rasa nyaman dan aman dalam menjalankan hak-hak dan aktivitasnya sehari-hari. Pada kondisi psiko-sosio-politik seperti itulah setiap dan atau elemen-elemen bangsa merasa memiliki (sense of belonging) terhadap negara berikut penyelenggaranya. Derajat partisipasi sosial dalam berbagai agenda kebangsaan dan kenegaraan pun akan terasakan tinggi, yang pada akhirnya segala kebijakan dan program pemerintah dapat dijalankan dengan efektif di mana masyarakatnya secara langsung menikmatinya.

Kondisi psiko-sosio-politik seperti itu tentu saja berbeda antara suatu negara dengan negara yang lain yang menganut sistem yang berbeda. Perbedaan itu juga akan dipengaruhi oleh faktor sosiologis. Pada negara yang menganut sistem pemerintahan otoriter, penciptaan rasa aman atau stabilitas pada dasarnya melalui sebuah proses top down atau supper imposed (dipaksakan dari atas). Partisipasi masyarakat (dalam artian yang substansial) boleh dikatakan sangat rendah (untuk tidak dikatakan ‘tidak ada”). Yang terjadi adalah mobilisasi – kendati pihak pemerintah mengklaimnya sebagai ‘partisipasi’. Dan, yang terpenting aspek hak azasi manusia (HAM) menjadi bagian yang kurang diperhitungkan, karena tafsirannya lebih merupakan hak prerogatif pihak penguasa.

Negara-negara yang dulu dikenal sebagai ‘negara dunia kedua’ (penganut faham sosialis-komunis) seperti Cina, Rusia, Vietnam, Kuba, Cyprus, dan lainnya (di mana sebagiannya masih terasakan suasananya hingga saat ini) dan juga yang dikelola oleh kelompok militer dengan membawa karakter kepemimpinan institusinya, pernah secara sangat berhasil menerapkan pendekatan “penyeragaman kehendak dari atas” itu. Soalnya penyelenggara pemerintahan menganggap dirinya sebagai representasi mutlak dari rakyatnya, sehingga apa yang dikehendaki oleh segelintir elite ditafsirkan sepihak sebagai kepentingan rakyat (people at large). Situasinya dapat dengan mudah pula apabila elemen sosialnya secara relatif memiliki banyak persamaan (homogen) utamanya dari segi etnik dan budaya – atau kalau pun terjadi perbedaan pada dasarnya hanya merupakan variasi sub-kultur.

Sebaliknya pada negara yang menganut sistem demokrasi, penciptaan rasa puas bagi masyarakatnya lebih ditentukan oleh proses politik dan sosial di mana (para) penyelenggara negara berposisi sebagai fasilitator. Kebijakan negara diambil berdasarkan mekanisme pelibatan rakyat atau stakeholders  dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang terkait dengan hak azasi manusia (HAM) dan sosial budaya. Tepatnya, dalam masyarakat negara yang sudah mengadopsi nilai-nilai demokrasi, posisi pemerintah tidaklah bisa semaunya mengambil kebijakan sesuai dengan kehendak segelintir elite yang berkuasa, melainkan harus berdasarkan mekanisme demokrasi yang ditentukan dalam undang-udang atau peraturan. Dan, suatu kebijakan yang diambil secara sepihak oleh pemerintah atau lembaga perwakilan politik, niscaya akan memperoleh reaksi publik – di mana situasi seperti ini tentu saja atau biasanya diprakarsai oleh elemen-elemen sosial (termasuk individu-individu) yang memiliki kesadaran kritis, terlebih lagi mereka yang tergolong opinion leaders, yang kemudian secara perlahan membangun kesadaran warga secara luas sehingga ‘negara’ atau ‘pemerintah’ terkesan berhadapan secara vis-à-vis dengan rakyat atau masyarakatnya – suatu kondisi yang cenderung instabil.

Sejarah politik dan sosial Indonesia memang telah melewati sistem otoriter-militeristik-sentralistik (utamanya di era kepemimpinan Presiden Soeharto selama 32 tahun), dan sejak tahun 1998 kita memasuki era baru yang disebut reformasi,  yang pada intinya menghendaki perubahan sistem ke arah yang demokratis, menunjunjung tinggi  nilai-nilai HAM, penegakkan hukum, menjadikan rakyat terlayani secara cepat dan baik melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat, termasuk di dalamnya posisi militer dan polisi yang harus profesional alias tidak lagi terlibat dalam politik praktis. Tepatnya, sejak 1998 kita semua memasuki era baru dengan segala harapan untuk kehidupan yang lebih baik, dan menjadikan para pengambil dan pelaksana kebijakan harus sungguh-sungguh melayani kepentingan rakyat.

“Masyarakat Terbelah”

Di banyak negara, mulai di era kolinialisme (negara-negara yang terjajah), pasca perang dunia kedua (post-second world war),  pasca perjuangan kemerdekaan (ketika jadi negara merdeka), hingga sampai transformasi dan transisi demokrasi yang dibarengi oleh gerakan HAM, memang tidak jarang mengalami keterbelahan dalam masyarakatnya (divided society). Indonesia pun tak luput dari dinamika dan problema sosial politik seperti itu, dan bahkan hingga sampai para implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sekarang ini.

Kondisi masyarakat yang terbelah itu, pada dasarnya juga memiliki latar belakang atau penyebab yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Bahkan dalam satu negara sendiri penyebabnya tidak tunggal atau bervariasi, apalagi di negara yang berkarakter heterogen seperti halnya Indonesia ini. Fenomena atau realita ini pada dasarnya merupakan ekspresi nyata dari konflik sosial politik (baik laten maupun manifest), yang menjadikan masyarakat sering berbada dalam suasana ketegangan, ketidak nyamanan (social unrest), saling curiga antara satu kelompok dengan kelompok yang lain bahkan terhadap penyelenggara pemerintahannya sekalipun.

Bila ditelaah lebih jauh sejarah sosial dan fenomena keterbelahan sosial itu, kita dapat mengidentifikasi beberapa faktor penyebab terjadinya.

Pertama, penjajahan (kolonialisme). Sudah menjadi bagian dari kenyataan sejarah bahwa kehadiran suatu bangsa yang menguasai atau menjajah bangsa lain diakomodasi juga oleh sebagian kelompok lokal dengan berbagai motivasinya. Ada yang menerima karena memperoleh jabatan dan atau diperkokoh alias ditunjang secara kuat kekuasaannya di tingkat lokal alias memiliki previlese (kasus keberadaan sejumlah kerajaan termasuk di nusantara ini), ada juga yang memperoleh keuntungan materi karena keberadaan mereka sebagai perantara (komparador) dalam proses-proses eksploitasi sumberdaya alam dan manusia lokal, dan ada juga yang menikmati keduanya.

Namun pada saat yang sama juga terjadi resistensi atau perlawanan dari kelompok-kelompok masyarakat lokal lainnya, baik secara terbuka maupun secara terselubung. Pihak penjajah biasanya berkolaborasi dengan kelompok yang disebut pertama, termasuk di dalamnya upaya melumpuhkan seluruh potensi perlawanan hingga dibuat tidak berada atau dihindari pengaruhnya di dalam masyarakat. Tepatnya, terjadi proses marjinalisasi sistematis terhadap semua kekuatan perlawanan terhadap penjajah di satu pihak, dan perangkulan secara solid terhadap kekuatan yang pro pemerintahan penjajah.

Politik adu domba dan belah bambu seperti itu, diakui atau tidak, ternyata sangat efektif di mana sungguh-sungguh berbekas dalam  jiwa sosial dan budaya politik dalam masyarakat negara bekas jajahan seperti Indonesia ini. Sehingga tidak heran kalau sentiment sejarah politik itu terus melekat dalam memori kolektif masyarakat, sehingga tidak terlalu mudah untuk merehabilitasinya. Dan, parahnya lagi,  fenomena seperti itu pun bukan saja masih terasakan dalam banyak cerita dan perilaku politik lintas komunitas (baik berlatar belakang kerajaan yang berbeda maupun sejarah sub komunitas dalam suatu lingkup wilayah warisan budaya dan sejarah kerajaan), melainkan juga (diakui atau tidak, disadari atau tidak) menjadi bagian dari perilaku politik para aktor penyelenggara negara dalam negeri yang sudah merdeka ini.

Kedua, sistem perbudakan dan warisannya. Warisan sejarah kekuasaan dan atau stratifikasi sosial masa lalu yang mengabsahkan sistem perbudakan berbekas sangat kuat di masyarakat di berbagai belahan dunia hingga saat ini. Di Amerika Serikat sendiri, misalnya, sistem perbudakan dilakukan oleh kelompok etnis kulit putih terhadap ras hitam dalam waktu yang sangat lama, dieksploitasi dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Posisi sosial mereka pun dimarjinalisir dan atau terpisah, yang dibuktikan dengan adanya segregasi pemukiman di antara kedua ras itu. Kebijakan diskriminasi seperti itu juga berlaku sampai pada posisi tempat duduk di dalam bus, di mana para warga kulit putih diposisikan secara terbelah di bagian depan, sementara warga kulit hitam wajib berada di kursi belakang dan atau tidak memiliki hak untuk duduk di kursi bus bagian depan.

Keberadaan penduduk asli Amerika (indigenous American) pun, kendati memiliki perlakuan yang lebih layak dibanding kalangan warga kulit hitam, diberlakukan seperti halnya kelompok warga yang harus tunduk pada kehendak dan kebijakan para pendatang dari benua Eropa. Suku bangsa Indian ini digeser dan dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain dalam wilayah reservasi yang ditentukan oleh kalangan bangsa kulit putih. Hanya saja, karena agaknya disadari sebagai “pemilik asli Amerika”, maka memperoleh hak-hak khusus melakukan kebijakan affirmative action dalam bentuk, antara lain, diberikan hak untuk memiliki wilayah/tanah dengan pemerintahan lokal oleh sukunya sendiri (tribal government), dimana pemerintah AS bukan saja tidak menarik pajak (tax) terhadap mereka, melainkan juga memperoleh bantuan pendanaan khusus dari pemerintah federal. Perlakuan khusus pun diberikan pada para generasi mudanya untuk, sebagiannya dengan kriteria tertentu, diberi beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke beberapa perguruan tinggi yang ternama.

Perlakuan atau kebijakan diskriminatif seperti itu memang saat ini secara resmi sudah tidak ada. Tokoh dan sekaligus seorang pendeta berkulit hitam, Martin Luther King, sangat berjasa besar dalam mengeliminir atau menghilangkannya melalui sebuah perjuangan keras di tahun 1940-an hingga awal 1950-an. Ia menyerukan gerakan sosial untuk tidak patuh terhadap segala kebijakan diskriminatif dari pemerintah AS melalui gerakan boikot bus (bus boycott). Pidato King yang terkenal dengan perjuangan kesetaraan hak-hak warga itu berjudul  “I have a Dream,  di mana kemudian Pemerintah AS pun pada akhirnya  meniadakan kebijakan diskriminasi.

Tetapi eksistensi faktual perbedaan status sosial atau “keterbelahan” berdasarkan warna kulit itu ternyata tidak hanya terjadi di AS, melainkan di beberapa negara lain. Perjuangan Nelson Mandela yang menentang kebijakan apartheid di Afrika menjadikannya sampai masuk penjara. Beruntung setelah Mandela jadi Presiden Afrika Selatan, evolusi kesetaraan sosial mulai berkembang, kendati perbedaan kelas berdasarkan status sosial ekonomi sebagai warisan kebijakan masa lalu masih juga sangat tampak nyata – di mana realita seperti ini terjadi di Amerika Serikat, di Eropa, dan apalagi di Australia yang meminggirkan suku bangsa pemilik benua itu yakni Aborigin.

Ketiga, fundamentalisme dan politisasi Agama. Konflik agama yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk pada tingkat tertentu terjadi di Indonesia, tak dapat dipungkiri merupakan bagian dari ekslusivisme ajaran agama yang dianut dan atau dikembangkan oleh sekelompok penggeraknya. Prosesnya diawali dengan pemutlakan keyakinan sebagai satu-satunya ajaran kebenaran, di mana pada saat yang sama menganggap pihak penganut agama lain sebagai keliru dan harus diluruskan atau bahkan dipaksa untuk masuk dalam kelompok ajaran mereka. Dan, kristalisasi gerakan seperti itu, di era demokrasi memang sulit dihindari, karena dianggap sebagai bagian dari hak untuk berkelompok dan menyatakan pendapat, apalagi terkait dengan keyakinan agama yang dianut. Negara dengan instrumennya pun, pastilah akan selalu sulit untuk melarangnya.

Proses-proses pengkristalan keyakinan seperti itu ternyata berjalan bersamaan dengan proses identifikasi terhadap kelompok atau pihak lain yang dianggap sebagai penghalang gerakan atau  yang berseberangan atau apalagi bertentangan dengan prinsip keyakinan yang sedang disebarkan. Maka pada saat itulah terjadi berbagai aksi pelecehan atau penghinaan terhadap agama, dan bahkan kekerasan  dalam berbagai bentuknya seperti terorisme, pembakaran rumah-rumah ibadah, perkelahian antar kelompok penganut keyakinan, dan sejenisnya. Korban jiwa manusia dan materi pun kemudian tak dapat dihindari, sehingga seolah-olah agama mengajarkan atau menghalalkan kekerasan dan atau pembunuhan mahluk Tuhan lainnya sekalipun.

Fundamentalisme seperti ini bukan saja dilakukan oleh suatu kelompok agama tertentu. Semua penganut agama memiliki faksi-faksi yang sebagiannya berpotensi melakukan tindakan-tindakan radikal atau kejahatan.

Pada akhrinya, social distrust each other dan disharmonisasi sosial menjadi bagian dari fakta sosial dalam masyarakat multi agama seperti juga di Indonesia ini. Parahnya lagi, kebijakan politik negara, atas nama demokrasi, mengembangkan nilai-nilai ekslusivisme berbasis tafsir agama tertentu. Memang, barangkali kenyataan seperti ini tidak bisa dihindari, karena sebuah komunitas agama  harus memperoleh ruang, jendela dan atau kendaraan politik untuk memperjuangkan nilai-nilai ajaran agama atau komunitasnya. Sebab bila tidak, maka barangkali dianggap bahwa kepentingan mereka bukan saja tidak terakomodasi melainkan juga akan tersingkir atau termarjinalisasi.

Keempat, dominasi identitas berbasis ras, budaya dan etnik. Di dunia ini, menurut pandangan sebagian antropolog, terdiri dari lima ras utama yang dianggap given terstratifikasi secara mapan. Gambaran seperti yang sedikit sudah dijelaskan dalam sejarah sosial dan budaya politik di AS, Afrika Selatan, Eropa dan Australia di atas, merupakan bagian dari ekspresi nyata dari bangunan stratifikasi berdasarkan ras itu. Lengkapnya, stratifikasi atau kelas berdasarkan ras itu sebagai berikut: ras putih (white race) yang asalnya dari benua Eropa merupakan komunitas pada posisi sosial teratas, berturut-turut ras merah (red race) atau suku bangsa Indian yang merupakan penduduk awal benua Amerika, lalu ras kuning (yellow race) atau Mongol yang mendominasi Asia Timur, baru kemudian ras coklat (brown race) seperti India dan sebagian di Indonesia, serta terakhir ras hitam.

Pada tingkat dunia, persepsi tentang dominasi ras itu tampaknya memperoleh pengakuan sosial secara umum dan atau secara relatif telah menjadi bagian dari konstruksi sosial berdasarkan persepsi budaya kita. Maka tidak heran, kalau sebagian di antara elemen-elemen warga bangsa kita dan juga negara lain merasa demikian bangganya ketika mampu membangun pertemanan dan atau diakomodasi oleh ras yang secara sosial dipersepsikan pada strata teratas itu. Dan, di bangsa yang multi etnis nan kaya raya ini, dalam sejarahnya, ada kelompok-kelompok yang begitu kuat penerimaannya terhadap penjajah ber-ras putih (Belanda, Portugis dan Inggeris). Bahkan hingga saat ini warisan dan kebanggan terhadap dominasi dan pengaruh kekuatan ekonomi berbasis ras itu memperoleh penerimaan kuat secara politik dan ekonomi di negeri ini. Pada tingkat tertentu, bahkan para pejabat politik kita, mulai dari level nasional maupun lokal, ada yang secara aktif mengundang pada pemodal dari kekuatan dominan secara ekonomi (yang nota bene dalam posisi ras di atas) untuk mengeksploitasi sumberdaya alam di Indonesia, dengan tanpa ada jaminan adanya kesejahteraan rakyat sebagai dampaknya.

Di dalam negeri sendiri, stratifikasi sosial berdasarkan warisan budaya masih sangat terasakan, dan pada tingkat tertentu dianggap sebagai bagian dari sumber para pemimpin politik di negeri ini. Adanya kelompok turunan para raja, bangsawan dan bukan bangsawan, merupakan fakta sosial yang secara pasti memperngaruhi persepsi publik di tingkat lokal. Seolah-olah yang harus menjadi pemimpin adalah mereka yang berasal dari turunan tertentu. Persepsi ini, setidaknya pernah memperoleh momentum dalam sejarah politik nasional dan lokal kita hingga saat ini. Bahkan, pada tingkat tertentu, kelompok turunan warisan budaya kekuasaan tradisional memperoleh perlakuan khusus negara di mana seolah-olah kekuasaan mereka bersifat langgeng yang diberi konsensi oleh negara. Kondisi seperti ini sekaligus merupakan fenomena yang yang mengabaikan hak warga negara lainnya padahal kita sudah berada di era demokrasi.

Kelima, ideologi Politik. Ideologi politik pernah menjadi sangat kuat pengaruhnya dalam sejarah bangsa ini. Pada era pasca kemerdekaan di era 1950-an hingga pertengahan 1960-an, misalnya, dikenal dengan era politik dengan sekat ideologi yang sangat kental. Tiga kekuatan besar, yakni nasionalis, agama dan komunis, pernah menjadi kebijakan kuat di era pemerintahan Presiden Soekarno. Pada pada saat itu, sangat jalas dan bahkan tegas, pengaruhnya sempat menjadikan masyarakat pengikut partai demikian terbelah.

Parahnya, politik ideologi itu kemudian menjadi label sosial yang pada tingkat tertentu “sangat menghukum atau menyiksa” sebagian warga bangsa pengikut partai. Masih melekat di benak kita semua, misalnya, setelah Soekarno jatuh terkudeta oleh rezim yang kemudian dikenal dengan istilah Orde Baru, para pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI) dihukum, dimarjinalisir, dan bahkan menurunkan dosa warisan karena kecuali mereka tidak diberi hak suara dalam politik, demikian juga para turunan atau putra putri mereka – jadi pegawai negeri sipil (PNS) pun tak diberi hak. Beruntung reformasi terjadi, label politik itu secara perlahan mulai menghilang.

Di era reformasi ini, justru sebaliknya. Partai politik tumbuh bagaikan jamur dimusim hujan, tak bisa terbendung, di mana setiap figur yang merasa memiliki kemampuan materi dengan libido kekuasaan yang tinggi, berupaya untuk membangun, mendirikan atau terlibat dalam dunia politik. Tapi, ironisnya, identitas parpol yang ada umumnya tak lebih dari sekedar ‘bendera’, untuk memberi ruang atau kanal bagi para aktivis atau figur-figur masuk menduduki jabatan politik atau berkuasa dan mengakumulasi harta bagi diri dan kelompoknya. Kalau pun ada parpol yang jualan ideologi, maka sebenarnya tak lebih dari sekedar upaya dokrinasi simbolik pada para pengikutnya sehingga seolah-olah memiliki perjuangan idealis untuk rakyat, padahal sesungguhnya hanya merupakan bagian dari “pengibulan terhadap rakyat” atau menjadikan sebagian warga bangsa terbelah, sementara para elitenya di level atas saling berkolaborasi dengan orientasi dan prilaku yang sangat fragmatis: jabatan, kekuasaan dan materi.

Keenam, Faktor ekonomi.  Filsuf dan sosiolog Karl Marx sangat jelas memberikan penjelasan tentang pengaruh materi dalam politik, kekuasaan dan perubahan sosial. Dalam masyarakat, menurutnya, terbelah menjadi dua kelompok: pemilik modal (kapitalis) dan pekerja (buruh) atau proletar. Para pemilik modal merupakan pengendali utama dalam dunia politik dan kekuasaan, sehingga negara (pemerintah) pun sebenarnya berada di bawah kendali mereka, di mana fenomena seperti ini pun terasakan juga di negara ini. Para pengambil dan pelaksana kebijakan, kalau bukan pemilik modal, maka secara relatif memiliki ketergantungan dengan dukungan dari kalangan pemilik modal.

Dunia ini memang telah berkembang pesat dengan globalisasi yang pada intinya berisikan arus modal (kapitalisme) dan teknologi informasi. Kekuatan multinational corporations (MNCs) sepertinya sudah tak bisa dihindari, masuk sampai ke seluruh pelosok negeri. Apalagi Indonesia merupakan negara yang, sekali lagi, memiliki sumberdaya alam yang sangat kaya ditambah dengan upah buruh yang demikian rendah (buruh hanya diberi  upah untuk memenuhi standar hidup minimum) dengan masa depan yang tidak pasti. Kebijakan pemerintah yang diambil melalui pengaruh kuat kalangan pemilik modal baik dalam maupun luar negeri, memastikan kalangan buruh dan kelompok masyarakat miskin bangsa ini sulit mencapai mobilitas sosial secara vertikal, karena hambatan struktural tadi.

Kondisi seperti itu ternyata sangat ampuh dimanfaatkan oleh para politisi baik di level nasional maupun daerah. Tentu saja masih sangat kuat dalam memori kita masing-masing bahwa ketika para politisi berkampanye, yang menjadi jualan utamanya adalah memperjuangkan kepentingan rakyat, di mana banyak di antaranya adalah warga miskin. Tapi, faktanya, semua itu hanya merupakan retorika, yang demikian sangat gampang dilupakan atau terabaikan ketika yang bersangkutan sudah berada pada posisi atau jabatan yang diinginkan.

Yang lebih parah lagi adalah bahwa mereka-mereka yang memperebutkan jabatan politik itu, justru memanfaatkan kondisi keterbatasan kesadaran dan rentannya secara ekonomi dari sebagian warga bangsa ini. Money politics dianggap sebagai hal yang lumrah, di mana sepertinya tak disadari atau bahkan mungkin disengaja, kalau pendekatan atau cara-cara seperti itu merupakan bagian dari upaya demoralisasi warga bangsa. Sementara, sekali lagi, produk kekuasaan yang dihasilkan semakin terus memapankan keterbelahan sosial berdasarkan kepemilikan materi. Dan sayang sekali, sebagian warga bangsa ini masih tetap memiliki kesadaran palsu (fals consciousness) terhadap perlakuan dan kebijakan yang retorik yang jualan  atas nama “kepentingan rakyat” itu.

Ketujuh, kebijakan diskriminatif aktor penyelenggara negara. Sering tidak disadari kalau pihak yang berkuasa di suatu negara dan atau daerah telah secara signifikan menciptakan keterbelahan atau konflik sosial dan politik. Setidaknya rasa kebersamaan berbasis keragaman terkadang sangat terabaikan, sehingga sosok pengambil kebijakan dan penyelenggara negara dipandang sebagai milik atau dominasi dari suatu kelompok dominan tertentu.

Untuk negara kita, misalnya, setidaknya terdapat tiga kecenderungan. Fenomena pertama, berangkat dari prinsip ‘the winner takes all’. Siapa yang memenangkan pertarungan politik, maka mereka cenderung membangun dinasti dengan tiga pilar: (1) pilar birokrasi dengan menempatkan umumnya pejabat birokrasi dari barisan kelompok tim sukses atau pendukung, seraya menebas habis figur-figur dari pesaing politiknya dan atau bersikap pasif dalam proses-proses kampanye pemenangan; (2) pilar bisnis-proyek, dengan hanya memberi porsi besar untuk menangani proyek-proyek dalam instansinya kepada pihak pebisnis jaringan atau yang mendukungnya (korupsi politik); dan (3) pilar politik, di mana pejabat yang memenangkan pertarungan politik memberi dukungan kepada para anggota keluarga dekatnya (istri, anak, menantu, mertua, sepupu dan sebagainya). Pendek kata, para pejabat yang berkuasa menggunakan istilah “mumpung” – sesuatu yang sebenarnya secara substansial bersifat diskriminatif.

Kecenderungan kedua, terkait dengan kecenderungan yang pertama, rekrutmen pejabat di jajaran kekuasaan, dengan demikian, tidak memperhatikan dimensi equilibrium berbasis keragaman atau keanekaragaman yang eksis dalam negara. Lihat saja, misalnya, para figur yang menduduki jabatan politik pada posisi-posisi strategis di bangsa ini, umumnya berasal dari kawasan atau etnik dominan tertentu, utamanya dari Jawa, Sumatera, dan Sulawesi Selatan. Hanya sedikit dari figur-figur dari luar etnis dominan itu, sehingga sangat terkesan bahwa sepertinya jabatan politik strategis di bangsa ini hanya disiapkan untuk mereka, sementara dari gugus pulau dan etnik yang lain (minoritas) hanya menjadi penonton yang harus patuh terhadap putusan atau kebijakan politik yang “hilang rasa kebersamaan”.

Kecenderungan ketiga, rekrutmen politik berdasarkan kemampuan atau dukungan materi.  Tak dapat dipungkiri, kebijakan seperti ini sangat nyata. Para pemilik modal, mungkin karena sebagai pendukung dalam proses politik ataupun karena pertimbangan lain, apalagi dari unsur partai politik, lebih memperoleh kesempatan besar dalam jabatan-jabatan politik. Padahal, diakui atau tidak, pola pikir dan orientasi para pejabat sangat dipengaruhi kuat oleh latar belakang profesi atau pekerjaannya. Kita kemudian melihat realitas, kebijakan politik dan ekonomi sebagai resultantenya, sering kali jauh dari kepentingan rakyat dalam arti yang sesungguhnya.

Desentralisasi, Pluralisme dan Konflik Sosial Politik Lokal

Peristiwa di berbagai negara dan tradisi politik nasional seperti digambarkan di atas, pada era sekarang ini, sebagian juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Bila era Orde Baru dipraktekkan kebijakan depolitisasi, penyeragaman politik dan sentralisme (atau kebijakan yang dipaksakan dari atas), memang secara relatif menciptakan stabilitas. Namun demikian, dalam perspektif sosiologis, fenomena seperti itu sebenarnya menyimpan konflik laten (latent conflict), sebagai bom yang menanti saatnya untuk meledak.

Maka, tidak heran, ketika Soeharto lengser dari jabatannya secara paksa (oleh tekanan politik dan gerakan massa bertepatan dengan krisis ekonomi) di tahun 1998, menjadi instabilitas dengan wujudnya konflik horizontal dan vertikal kemudian bagian dari peristiwa politik yang menjadi dinamika keseharian di hampir seluruh daerah di Indonesia. Tepatnya, ketegangan yang dulunya terpendam, membuka ruang dan peluang besar untuk termanifestasikan (manifest conflict).

Di era reformasi ini memang, dalam perspektif State and Society, Negara berada pada posisi yang lemah (weak state), yang sangat kontras dengan sebelumnya di mana negara sangat kuat (strong state). Kita, sekali lagi, berada dalam transisi demokrasi, sebuah proses pencarian bentuk ideal bagaimana mengelola negara dengan lebih baik lagi dan efektif tanpa menciptakan kemunduran demokrasi yang sudah kita capai. Namun sayang sekali, ketika sudah 13 tahun kita berada dalam era demokrasi, termasuk di bawah kepemimpinan Presiden SBY yang dipilih langsung oleh rakyat, tanda-tanda kearah demokrasi yang terkonsolidasikan itu belum juga terlihat dengan baik – terutama untuk penciptaan kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas hidup bangsa, melalui pengelolaan pemerintahan demokratis yang baik dan bersih.

Desentralisasi dan daerah yang dikelola secara otonom merupakan salah satu tuntutan reformasi yang sudah diimplementasikan selama 10 tahun terakhir. Dinamikanya memang cukup menarik, dan selalu menjadi perhatian banyak pihak, mulai dari rakyat biasa, kalangan akademisi, pengamat, sampai pada pengambil kebijakan atau penyelenggara negara di tingkat nasional. Semua ini terjadi karena menganggap bahwa pencapaian tujuan bangsa ini (memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa) sebenarnya terletak pada efektifnya pengelolaan daerah otonom.

Tetapi dinamika reformasi, desentralisasi dan implementasi otonomi daerah, telah menimbulkan catatan sejarah sosial dan politik, termasuk pengelolaan pemerintahannya yang sedikit memprihatinkan,  Konflik sosial yang bernuansa agama dan suku, sehingga menimbulkan keterbelahan komunitas dengan luka sosial yang terkadang agak sulit tersembuhkan. Konflik sosial di Ambon di tahun 1999 sungguh-sungguh telah  memperoleh perhatian luas bukan saja masyarakat Indonesia melainkan juga komunitas internasional. Pemicunya, memang, sangat sederhana, yakni perkelahian antara dua pria yang berasal dari etnik yang berbeda (Ambon dan Buton), yang ternyata menjadi bara api yang meluas dengan ekskalasi yang begitu cepat. Isu agama pun kemudian muncul dan seolah-olah digambarkan sebagai konflik antar agama. Dan korban jiwa manusia dan materi pun boleh dikatakan tak seluruhnya bisa terekam, dengan menimbulkan arus pengungsi besar umumnya ke Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan serta beberapa daerah lainnya.

Konflik terbuka bernuansa etnik dan agama pun kemudian terjadi di beberapa tempat lainnya, seperti di Sanggau Ledo dan Sambas (Kalimantan Barat), Sampit (Kalimantan Tengah), di  Poso (Sulawesi Tengah), dan juga pernah sedikit “terpancing” pada kasus perkelahian antara geng (dengan suku yang berbeda) di Samarinda (Kalimantan Timur), serta juga beberapa daerah lain dalam skala yang tidak terlalu meluas dan panjang. Namun untuk Kalimantan Barat, Sampit dan Poso, enerji yang terkuras pun kurang lebih sama dengan konflik yang pernah terjadi di Maluku.

Peristiwa konflik sosial (etnik dan agama) seperti itu, pada hemat saya, terjadi karena beberapa faktor yang saling terkait. Faktor pertama, karena posisi dan peran negara yang tidak efektif, di mana para elitenya telat melakukan penataan dan pengaturan di tengah ketiadaan desain politik reformasi. Apalagi para elitenya (kendati sebagiannya merupakan pejuang sehingga lahir reformasi dan sebagiannya lagi hanya merupakan pemanfaat akibat sistem yang memberi ruang besar kepada mereka) demikian sibuk hanya mengurus diri dan kelompoknya. Ditambah para pejabat di daerah hanya berhitung dengan kesempatan untuk memperoleh jabatan dengan masa waktu yang sangat terbatas (maksimal dua periode alias 10 tahun).

Faktor kedua, akibat dari pergeseran peran dan otoritas instrumen negara penjaga stabilitas. Tentara, yang saat Orde Baru sangat powerful, kini digeser posisinya oleh pihak kepolisian dengan pekerjaan yang tampak overload. Sehingga oleh karena itu, banyak yang berspekulasi bahwa konflik sosial di tingkat lokal boleh jadi merupakan produk langsung atau tidak langsung, terbuka atau terselubung, dari kondisi pergeseran peran dan ororitas instrumen negara itu. Apalagi di era demokrasi dengan gerakan HAM yang sangat kuat ini, kalangan aparat keamanan pastilah selalu berhati-hati dalam mengambil tindakan, karena boleh jadi akan berhadapan dengan persoalan hukum tertentu.

Faktor ketiga, adanya tafsir sosial subyektif yang berangkat dari konsep “saya” (me), “kita/kami” (we) dan “mereka” (they). Konsep ini, diakui atau tidak, sadar atau tidak, telah secara langsung atau tidak langsung diwariskan dari generasi ke generasi. Warga bangsa dari suatu identitas etnis atau sub kultur tertentu, di mana mereka sejak awal dan secara turun temurun mendiami suatu pulau atau daerah tertentu, biasanya mengidentifikasi dirinya sebagai daerah atau kampung saya dan atau kampung kami, yang berarti secara langsung membedakan dan bahkan melakukan penolakan secara sosial dan politik terhadap warga bangsa atau komunitas lain yang datang belakangan sebagai penghuni daerah itu.

Maka, pada saat itulah terbangunnya sentiment sosial, dengan derajat kesulitan untuk beradaptasi secara inklusif sebagai sesama bangsa. Apalagi kepentingan politik diperkuat dengan agama yang berbeda di antara komunitas bangsa yang berbeda identitas dan tafsir sosial itu, di mana biasanya pun kalangan politisi memanfaatkannya secara efektif. Sementara jajaran instrumen negara yang juga berorientasi proyek, belum tentu tidak memanfaatkan kondisi ketegangan akibat perbedaan itu sebagai bagian dari “proyek instabilitas” yang pada intinya hanya menguntungkan jajaran pejabatnya, sementara rakyat bangsalah yang jadi korban. Ini artinya, kalau benar adanya, maka oknum dari pihak instrumen negaralah yang turut berkontribusi dalam menciptakan instabilitas sosial di tingkat lokal.

Faktor keempat, pengelolaan pemerintahan yang, sekali lagi seperti yang dijelaskan sebelumnya, mengabaikan dimensi kebersamaan. Kelembagaan pemerintahan lokal, baik di jajaran eksekutif maupun legislatif, seharusnya menjadikan keragaman identitas sosial budaya sebagai bagian dari pertimbangan kebijakannya, sehingga pernik-pernik yang indah ditampilkan dalam bingkai kelembagaan negara (tingkat lokal).

Namun, umumnya yang terjadi di berbagai daerah, dan mungkin saja pengaruh langsung atau tidak langsung yang tergambar dalam bingkai kelembagaan negara di tingkat nasional, atau mungkin saja sebagai konsekuensi dari sistem politik yang umumnya dikendalikan secara subyektif (hanya berdasarkan pertimbangan kepentingan politik fragmatisnya), maka konsep “saya”, kami/kita” dan “mereka” pun turut dipraktekkan. Maka tidak heran kalau konflik sosial dan politik berbasis kelompok kepentingan fragmatis menjadi bagian dari dinamika yang menciptakan ketegangan di tingkat lokal.

Kondisi seperti itu tentu tidak kondusif untuk pengelolaan pemerintahan lokal di Indonesia. Hal yang sangat menonjol adalah akan selalu terkurasnya (disfungsi) energi politik pemerintahan dan sosial bagi sesuatu yang tidak produktif. Keretakan sosial akan menjadi kenyataan yang terus berkelanjutan, apalagi melalui proses-proses politik lokal yang melibatkan emosi budaya dan identitas lokal (bahkan mengalami keretakan hingga sampai keluarga). Padahal sebenarnya keragaman merupakan  sesuatu yang eksis dan ke-Indonesia-an kita, sebuah modal sosial untuk sesuatu yang konstruktif, di mana memang sangat sulit ditemukan negara-negara lain.

Di suatu daerah yang selalu mengalami ketegangan sosial berbasis identitas ataupun konflik politik, akan menghambat dinamika kemajuan untuk kesejahteraan rakyat. Soalnya, (1) investasi akan enggan masuk – apalagi ditambah dengan problem infrastruktur yang minim atau bahkan tidak tersedia secara memadai di beberapa daerah, dan (2) dana atau anggaran yang semula bisa diarahkan untuk membangun ke arah perbaikan, boleh jadi akan tersedot untuk dialihkan pada rehabilitasi sosial dan fisik pasca konflik.

Apa Yang Harus Dilakukan?

Apa yang duraikan di atas menunjukkan bahwa dunia kita sekarang sebenarnya merefleksikan pula sebuah struktur yang merupakan kombinasi antara ras atau etnik dengan identitas budayanya masing-masing, kekuatan ekonomi, dan kekuatan politik; di mana kerap masing-masing berdiri dengan posisi eksklusif. Politik negara hingga pada tingkat tertentu pun terkadang terbawa arus dalam pengelompokkan identitas itu, yang pada intinya merupakan bagian dari substansi ketegangan atau konflik sosial dan politik.

Pada saat yang sama, gerakan HAM dan demokratisasi merupakan arus global yang tak terhindarkan. Demokrasi lokal yang mapan, terkadang membuat strata sosial tradisional goyah (mengganggu kemapanan stabilitas sosial). Namun kita pun harus mencoba beradaptasi dengan tetap memastikan eksisnya identitas lokal dengan variasi etnik dan budayanya; menjadikannya sebagai bagian dari tantangan dan modal sosial untuk menata Indonesia ke depan yang lebih baik.

Tanggung jawab bangsa ini mengantisipasi dan atau melakukan perbaikan termasuk di dalamnya menciptakan stabilitas berkelanjutan, memang haruslah dilakukan rekayasa secara sistematis dengan keterlibatan seluruh stakeholders bangsa. Karena prinsip terjadinya pembangunan berkelanjutan atau negara yang sukses adalah ketika (1) stabilitas politik terjamin, (2) pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekosistem yang berkelanjutan dan menjamin masa depan generasi yang lebih baik, dan (3) terjadinya harmoni sosial berkelanjutan.

Dengan demikian, maka ada beberapa prinsip dasar dan agenda utama yang harus dilakukan. Pertama, penyelenggara Negara haruslah memberikan contoh terbaik (yang diwujudkan dalam kebijakan dan perilakunya) dari perspektif akomodasi nilai-nilai pluralisme, keberpihakan pada rakyat, dan kesederhanaan. Prinsip ini sangat penting karena kita berada dalam suatu negara dengan derajat religiusitas yang tinggi, beragam secara etnik dan budaya, memiliki karakter paternalistik, dan jumlah masyarakat miskin masih demikian banyak.

Kedua, perlunya perbaikan sistem rekrutmen politik dengan memperhatikan eksistensi dan track record figur-figur yang akan direkrut, seraya menghindari kekuatan yang hanya menjadi pemanfaat kekuasaaan untuk mengakumulasi materi. Politik uang perlu dihindari, dan sumber-sumber rekrutmen penyelenggara negara, sekali lagi, harus mempertimbangkan representasi keragaman dalam masyarakat.

Ketiga, perlunya gerakan sosial melalui kampanye berkelanjutan tentang pentingnya manajemen sosial keberasaman untuk perdamaian dan harmonisasi berkelanjutan. Harus diingat, penciptaan perdamaian adalah sungguh teramat sulit ketimbang perang (peace in very much complicated than war) , sehingga oleh karena itu gerakan penyadaran sosial untuk selalu memelihara kedamaian juga harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan politik nasional dan lokal berdasarkan kesadaran kolektif secara sosial.

Keempat, pemerintahan nasional dan lokal harus benar-benar menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih. Korupsi, kolusi dan nepotisme, haruslah dibuktikan sebagai “bersih” dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena konflik dan disharmonisasi sosial serta instabilitas politik pada dasarnya juga akibat dari praktik pemerintahan yang kotor di tengah semakin meningkatkan kesadaran kritis masyarakat akan hak-haknya.

Kelima, perbaikan sistem melalui pembuatan atau revisi undang-undang atau peraturan yang terkait dengan pengelolaan pemerintahan. Misalnya, dalam revisi undang-undang tentang pemerintahan daerah di mana sekarang ini kewenangan kepala daerah demikian mutlak mengatur segala kebijakan mulai dari rekrutmen dan penempatan birokrasi, pengendalian proyek, dan juga pengendalian atau penggunaan uang, mungkin sudah saatnya untuk dipertimbangan agar dibatasi.

Keenam, lain-lain, mari kita diskusikan.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: