Oleh: laodeidacenter | 2012/02/16

Negara dalam Jaringan Mafia

Oleh : La Ode Ida

Mafia-dominated states. Istilah ini digunakan Susan Rose-Ackerman (1999) untuk menggambarkan keberadaan negara yang tak berdaya lantaran berada di bawah kendali jaringan mafia. Pihak penyelenggara negara memperoleh bagian dari hasil kerja mafia itu sehingga tidak memiliki kepentingan untuk mengendalikan berbagai pengaruh kejahatan yang terorganisasi itu. Praktik mafia, akibatnya, berlangsung aman-aman saja dan berkelanjutan, karena secara langsung maupun tidak langsung memperoleh perlindungan dari pihak pejabat negara.

Tampaknya, istilah itu juga yang tepat untuk menjelaskan kondisi Indonesia pada saat ini, seiring kian banyak praktik kejahatan terorganisasi yang terungkap  dalam pengelolaan negara yang dilakukan atau melibatkan jajaran eksekutif, legislatif, kerja sama di antara keduanya, dan termasuk melibatkan orang-orang luar. Indikasi operasi jaringan mafia itu ditunjukkan melalui, antara lain, beberapa kasus yang terungkap pada waktu belakangan ini: mafia peradilan yang sekaligus dicurigai melibatkan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. Bagir Manan, SH; kasus calo anggaran di DPR dengan dalih memperjuangkan perolehan/ tambahan anggaran untuk daerah yang kini tengah ditelusuri bahkan telah dimintakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus tersebut secara tuntas; kasus penyeludupan BBM yang diduga melibatkan para pejabat di lingkungan BUMN dan diperkirakan merugikan negara hampir sembilan triliun per tahun; dan kasus illegal logging yang kecuali menghancurkan hutan juga merugikan negara dengan melibatkan para oknum pejabat terkait (termasuk oknum aparat keamanan).

Praktik mafia yang ada dalam tubuh birokrasi dan lembaga penyelenggara negara seperti itu, kalau mau jujur diakui, sudah berlangsung cukup lama. Para pelakunya adalah mereka yang terdiri dari pihak dalam institusi-institusi itu yang bekerja sama dengan pihak luar, baik sesama aparat atau pejabat pemerintahan (termasuk di legislatif dan jajaran yudikatif) maupun pihak swasta yang berbisnis dalam bidang yang terkait, termasuk broker-broker perorangan. Misalnya, dalam kasus percaloan anggaran di parlemen, pasti yang terlibat adalah oknum anggota DPR yang berhubungan dengan pejabat pemerintah daerah dan instansi yang terkait di Jakarta termasuk pihak Departemen Keuangan. Semua atau di antara pelaku kejahatan itu niscaya sudah saling mengetahui dan  pengertian terhadap tujuan bersama itu. Kalaupun ada oknum pejabat baru (seperti kepala daerah yang baru saja terpilih) yang berupaya masuk ke dalam jaringan mafia itu,  ia sudah pasti tak akan memiliki kesulitan, karena ada saja yang akan berupaya untuk menunjukkan jalan ke arah itu.

Keberadaan mafia seperti itu memang seakan-akan terasakan ironis, bahkan boleh jadi dianggap sebagai bagian dari kegagalan semua elemen bangsa ini dalam mengawal dan mewujudkan agenda reformasi. Kita semua tahu bahwa salah satu tuntutan utama reformasi adalah melakukan pemberantasan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Pergantian pimpinan bangsa ini dari rezim otoriter Soeharto ke sistem yang lebih demokratis, dalam konteks ini, sebenarnya diharapkan bisa menjadi proses yang bersamaan dengan upaya mewujudkan agenda utama reformasi itu. Memang, sekarang ini kita pun patut berbangga terhadap keberadan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di mana pada hampir setiap kesempatan berbicara di publik tentang  pemberantasan korupsi, termasuk di dalamnya, tentu saja, terkait dengan upaya pemotongan atau penghilangan jejaring mafia dalam pemerintahan itu.

Pertanyaannya kemudian, mengapa praktik mafia toh masih terus berlangsung seolah-olah apa yang diungkapkan SBY tak berarti apa-apa? Hemat saya, setidaknya ada dua penjelasan yang saling terkait dalam hal ini. Pertama, adanya jaringan yang sudah mapan dan solid di antara para pelakunya. Presiden dan jajaran kabinetnya bisa berganti, tetapi perilaku birokrasi yang dipengaruhi kebiasaan para aktor di internnya masih belum berubah, karena mereka masih tetap menikmati atau mau menbenyam kebiasaan warisan yang menguntungkan secara materi – kendati hal itu didapat dengan cara-cara yang tidak halal. Andai seorang menteri punya niat baik untuk melakukan perubahan ke arah terciptanya budaya birokrasi yang bersih, niatan itu akan selalu terbentur oleh perilaku birokrasi di internnya. Soalnya, orang-orang dalamnya masih “yang itu-itu” juga, dengan jaringan mereka yang sudah sangat saling memahami aturan persengkongkolan. Maka, tak perlu heran kalau tender-tender proyek di intern instansi pemerintahan yang belum lama ini dan atau sedang berlangsung masih tak bisa menghindari cengkeraman jaringan mafia proyek.

Kedua, kalau terjadi pergantian pimpinan, mulai dari menteri, gubernur, bupati/ wali kota dan jajaran eselon di intern instansi mereka itu, bukan berarti semuanya memiliki niatan baik untuk memberantas mafia. Bahkan, pada ingkat tertentu, mereka memanfaatkan kesempatan menduduki jabatan itu untuk ikut larut dalam arus atau jaringan mafia yang sudah mapan. Para pendatang baru yang menggantikan posisi-posisi lama barangkali juga berkata dalam hati: ”Dulu Anda berkuasa dan menikmati segala fasilitas yang ada, sekarang giliran kami yang menggantikan“–suatu sikap “balas dendam“ dengan niatan untuk memperoleh materi melalui pemanfaatan jaringan mafia yang sudah mapan itu, atau sekalian membangun jaringan mafia baru dengan modus operandi yang sama seperti sebelumnya. Semua ini menunjukkan betapa masih sulit mendapatkan para pemimpin atau pejabat yang benar-benar memiliki integritas dalam mengisi formasi di birokrasi pemerintahan.

Kondisi seperti itu tentu saja juga terjadi di jajaran penegak hukum di era SBY sekarang ini. Kendati di wilayah yang paling menentukkan ini pimpinannya sudah ditempatkan SBY dua rang kunci yang dikenal memiliki integritas tinggi, yakni Jaksa Agung Abdurrahman Saleh dan Kapolri Jend. Pol. Sutanto, bukan berarti jajaran bahwa di dua instansi sudah mampu atau berhasil dibersihkan jaringan mafianya. Apalagi pada tingkat daerah, kalau sudah terjadi konspirasi untuk saling mengamankan dan memberi keberuntungan materi antara pihak eksekutif (Pemda), kepolisian dan kejaksanaan, maka kejahatan penggerogotan uang negara berapa pun jumlahnya, atau penyelewengan apapun yang dilakukan pihak-pihak yang hendak diamankan, niscaya akan sulit untuk diungkap ke publik. Akibatnya, tidak perlu heran kalau hanya sangat sedikit kasus penyimpangan anggaran atau penyalahgunaan kekuasaan di daerah yang terungkap ke publik dan  ditindaklanjuti secara serius oleh para penegak hukum. Soalnya, sang pimpinan yang memiliki integritas itu sedang duduk di kursi empuk di Jakarta, sementara para mafia di bawahnya masih tetap leluasa beroperasi, jauh dari sentuhan untuk dibersihkan.

Barangkali Presiden SBY pada saat ini masih dalam tahapan upaya memberantas jaringan mafia itu. Tetapi, siapa yang bisa meyakini suatu langkah atau agenda operasional pemberantasan mafia kalau tidak secara baik ditopang instrumen yang ampuh untuk segera mewujudkan cita-cita itu. Soalnya, dan inilah kesulitan utama selama setahun pertama pemerintahannya, SBY sangat miskin pembantu yang bisa langsung mengeksekusi kasus korupsi mulai dari Jakarta hingga ke daerah-daerah. Padahal, kalau kondisi seperti ini terus berlangsung, bukan mustahil suatu ketika SBY akan dikatakan sebagai “Presiden yang kakinya tak menyentuh bumi“. Maka, sekali lagi, tak perlu heran kalau jaringan mafia akan tetap menguasai negara ini.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: