Oleh: laodeidacenter | 2012/02/16

Uang Negara dan Hedonisme Pejabat

Oleh : La Ode Ida

Pemborosan uang negara sudah menjadi tradisi para pejabat. Demikian, kira-kira kesimpulan yang diperoleh dari sebuah surat pembaca di Media Indonesia (MI) sebagai komentar terhadap editorial yang berjudul ”Hidup Boros para ’Tuan’ Amtenar” (Minggu, 16/4/2006).

Fenomena ini memang memprihatinkan, karena dalam kenyataannya telah berlangsung bertahun-tahun. Kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru menyesalkan hal ini, maka sesungguhnya bisa dikatakan sangat ironis. Soalnya, ia seperti baru tersadarkan atau mungkin tak memliki kepekaan terhadap gejala dan realita yang sudah sering dilaporkan berbagai kalangan. Bahkan pemborosan para pejabat itu bisa secara kasat mata disaksikan langsung di saat mengikuti berbagai aktivitas, perilaku dan kebijakan mereka, baik di Jakarta maupun di daerah-daerah.

Memboroskan uang negara sepertinya sudah menjadi tujuan dari setiap pejabat, bukan seladar tradisi di mana para pewaris suatu jabatan terjebak di dalamnya. Mereka yang menjadi penentu kebijakan di dalam birokrasi pemerintahan bisa dengan seenaknya merencanakan anggaran untuk kepentingan pribadinya, jauh dari upaya menjawab kebutuhan rakyat yang seharusnya menjadi prioritas untuk dilayani dengan anggaran negara yang ada.

Sementara rakyat umumnya hanya menjadi penonton dari kebijakan dan perilaku para pejabat itu. Para pejabat hidup bergelimang kemewahan dan sudah tak merasa malu lagi ketika berada di tengah masyarakat miskin, yang hanya menelan air liur. Apa boleh buat, karena rakyat hanyalah obyek yang diposisikan tak memiliki hak untuk melakukan koreksi. Atau, kalaupun rakyat atau kelompok-kelompok yang kritis berupaya melakukan koreksi terhadap kebijakan, perilaku dan gaya hidup para pejabat, maka bagaikan angin lalu saja. Istilah ’anjing menggonggong kafilah terus belalu’, selalu tepat untuk menjelaskan reaksi pejabat terhadap berbagai kritikan itu.

Mengapa kecenderungan ini terjadi?

Pertama, ada anggapan (di mana pada tingkat tertentu juga ditopang oleh kebijakan yang diberlakukan) bahwa pejabat memiliki otoritas penuh untuk menentukan hak-hak mereka dalam menggunakan anggaran. Anggaran yang dikelola dianggap sebagai ’milik para pejabat’ untuk digunakan sesuai kepentingan mereka, rakyat tak berhak mengontrol penggunaannya.

Tradisi ini sebenarnya tak ubahnya ’raja-raja tempo doeloe’ yang menggunakan anggaran secara tertutup. Upeti  yang diberikan rakyatnya (di mana dalam konteks sekarang adalah pajak), dianggap sebagai pengabian ’hamba terhadap Tuan-nya’. Penggunaan upeti itu, singkatnya, merupakan hak mutlak sang raja yang sudah dilimpahkan rakyatnya. Padahal sebenarnya kita sudah berada di dalam suatu negara modern, di mana pemerintahan yang eksis memperoleh pembiayaan langsung dari rakyat atau masyarakatnya.

Kedua, jebakan gaya hidup konsumtif. Seorang pejabat mengandaikan dirinya sebagai aktor yang harus hidup mewah, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, mulai dari tempat tinggal, kendaraan, ruang kerja, alat-alat komunikasi dan sebagainya. Tanpa mengikuti trendseperti itu, seorang pejabat bisa dikatakan sebagai ’mencederai nilai jabatannya’, sekaligus bisa berimplikasi ’tak percaya diri termasuk keluarganya’.

Maka, jangan heran kalau setiap minggu seorang pejabat harus beli pakaian baru yang ”harganya mahal”, bukan saja untuk dirinya melainkan juga untuk semua anggota keluarganya. Soalnya mereka sudah terjebak ke dalam lingkaran komunitas bergengsi yang harus memelihara penampilan dengan biaya tinggi. Akibatnya, yang diurus adalah diri sendiri. Padahal, sebenarnya para pejabat hadir untuk mengurus rakyat, anggaran yang ada harus diarahkan untuk menjadikan rakyat bisa terjamin kualitas hidupnya secara berkelanjutan.

Ketiga, pemanfaatan kesempatan. Posisi seseorang dalam birokrasi kepemerintahan selalu berkorelasi positif dengan fasilitas yang diberikan. Pada tataran ini, sebenarnya bisa wajar-wajar saja adanya. Tetapi, karena pada jabatan yang diduduki sekaligus juga melekat kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan anggaran, maka pada saat itulah kesempatan benar-benar dimanfaatkan untuk mencapai tujuannya, seperti memperkaya diri, menyetarakan status sosial dengan mereka yang sudah terlebih dahulu jadi pejabat dan menikmati kemewahan, dan sebagainya.

Kecenderungan seperti itu diperparah lagi kontrol yang longgar terhadap penggunaan anggaran oleh pihak-pihak yang berwenang. Presiden dan Wapres, misalnya, tak bisa mengontrol secara langsung kebijakan internal dan perilaku para menterinya, para gubernur, bupati atau wali kota.

Dalam kaitan itu, Presiden Yudhoyono pun sebenarnya harus melakukan introspeksi. Penampilan Yudhoyono yang selalu menggunakan pakian secara berganti-ganti dan cenderung tampak ”selalu baru”, misalnya, bisa dikategorikan sebagai bagian dari gaya hidup yang memboroskan anggaran. Pada tahun 2000 yang lalu, misalnya, anggaran baju dinas Gubernur Sutiyoso lebih dari Rp 200 juta. Belum lagi uang tamu, minum kopi, dan berbagai anggaran yang tak bisa diterima akal sehat, hingga saat ini masih terus ada. Bahkan, ada pejabat daerah dari Indonesia yang pergi ke Afrika Selatan untuk mencari investor atau jaringan bisnis, padahal sesungguhnya hanya menghabiskan waktunya untuk menyalurkan hobinya ’berburu rusa’ dengan biaya US$ 15 ribu sekali berburu. Itu semua belum termasuk biaya akomodasi lainnya, seperti hotel tempat menginap dengan standar international president suit room, yang sudah pasti harganya sangat mahal.

Semua gejala ini sebenarnya menunjukkan bahwa para pejabat kita sedang ’mabok kemewahan’ dan terjebak dalam gaya hidup hedonisme. Mereka yang bergaya seperti itulah yang sebenarnya merusak bangsa ini, yang secara legal dan atau sembunyi-sembunyi ’merampok’ uang negara untuk kepentingan pribadi – menopang gaya hidup dan status sosialnya.

Lalu apa yang bisa dilakukan sekarang untuk mengubah gaya hidup para pejabat? Presiden Yudhoyono, hemat saya, baik sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara, tak bisa hanya mengingatkan dan mengekspresikan rasa kecewanya, melainkan sekaligus harus memberikan contoh-contoh dan mengeluarkan kebijakan yang memaksa agar para pejabat bisa mengontrol diri. Setiap anggaran yang digunakan untuk aktivitas pejabat seharusnya bisa diakses atau dilaporkan ke publik. Bahkan, sejak perencanaan anggarannya  sudah harus mengikutsertakan masyarakat atau stakeholders untuk melakukan uji kelayakan.

Dalam kaitan itu semua itu, reformasi birokrasi pemerintahan harus menjadi agenda prioritas untuk melakukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke arah, misalnya, penggunaan anggaran untuk kepentingan rakyat banyak.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: