Oleh: laodeidacenter | 2012/02/16

Wawancara La Ode Ida dengan Wartawan Rakyat Merdeka seputar mobil dinas baru

Beberapa waktu lalu, para menteri dan pejabat negara sudah menggunakan kendaraan dinas baru, yakni Toyota Crown Royal Saloon. Mobil itu menggantikan mobil dinas Toyota Camry yang telah berumur lima tahun.  

Yang membuat publik tercengang, harga Toyota Crown itu Rp 1,3 miliar. Gelombang penolakan terhadap kebijakan pengadaan mobil yang termasuk kategori mewah pun bermunculan. Bukan hanya dari masyarakat, tetapi juga dari pejabat yang akan mendapat fasilitas tersebut.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Ode Ida termasuk segelintir pejabat negara yang menolak menerima mobil dinas baru Toyota Crown. Rencananya, besok dia akan mengembalikan mobil dinas baru yang telah disediakan untuknya.

Mengapa La Ode tak bersedia menerima mobil tersebut? Berikut wawancara Rakyat Merdeka dengan mantan mahasiswa teladan 1983 itu.

Pemerintah membagikan mobil dinas mewah ToyotaCrown Royal Saloon seharga Rp 1,3 miliyar untuk para pejabat negara. Bagaimana penilaian Anda terhadap kebijakan tersebut?

Saya menilai mobil itu terlalu mahal untuk sebuah mobil dinas. Saya kira kebijakan itu tidak bisa ditoleransi. Sepengetahuan saya, pajak mobil dinas seluruh pejabat negara tahun 2009 mencapai sekitar Rp 62 miliar. Mahalnya pajak itu sudah pasti disebabkan karena mobil mewah yang digunakan pejabat negara. Saya kira uang sebanyak itu bukanlah uang yang sedikit di tengah perekonomian negara yang tidak terlalu baik.

Sebagai wakil ketua DPD, Anda juga akan mendapat mobil baru itu. Apakah Anda akan menerimanya?

Saya akan menolak mobil itu. Hari Senin (4/1) saya akan kembalikan ke negara.

Apa alasan Anda menolak fasilitas mobil dinas baru itu?

Saya menolak karena mobil itu terlalu mewah. Mobil itu terlalu jauh dari kondisi rakyat sehingga bisa menjauhkan saya dari rakyat. Saya tidak mempersoalkan orang-orang yang mengunakan mobil mewah yang dibeli menggunakan uang pribadi. Tapi, kalau membeli mobil mewah untuk pejabat dengan mengunakan uang negara yang notabene adalah uang milik rakyat, saya keberatan. Pembelian mobil mewah dengan uang rakyat telah menyalahi hakekat penggunaan uang rakyat, karena rakyat pasti tidak setuju uang itu digunakan untuk bermewah-mewah. Setiap orang yang diangkat menjadi pejabat sebenarnya sudah diberikan berbagai fasilitas yang prestisius seperti rumah dinas yang layak, honor, tunjangan dan berbagai tunjangan lainnya. Semestinya fasilitas itu sudah cukup. Ingat, menjadi pejabat itu tujuannya bukan untuk bermewah-mewah tetapi menjalankan tugas yang diamanahkan rakyat. Dengan demikian, sudah seharusnya pejabat negara berperilaku dan mengambil kebijakan itu tidak boleh bertentangan dengan suara rakyat.

Lalu Anda akan menggunakan kendaraan apa untuk menjalankan tugas sebagai wakil ketua DPD?

Saya masih punya mobil Kijang Innova. Meskipun masih lama cicilannya karena baru berjalan empat bulan. Saya mungkin sudah tidak bisa dipakai mobil dinas saya, karena sudah saya serahkan ke negara.

Banyak pejabat negara yang mendukung kebijakan tersebut (mobil dinas baru). Apa pendapat Anda?

Saya tidak heran karena mereka mendukung. Apalagi untuk jajaran eksekutif karena menteri itu anak buah presiden. Kalau mereka menolak bisa dianggap tidak tunduk kepada kebijakan bosnya. Selain itu, saya melihat ada pejabat menerima mobil itu juga karena berpikiran pendek, ambil gampangnya saja: “Karena sudah diberikan, ya digunakan sajalah,” tanpa mempertimbangkan lebih jauh kondisi rakyatnya seperti apa. Saya heran. Di depan rumah saya itu, ada pedagang rokok yang mengaku kesulitan mencari untung 50 ribu sehari. Kalau dapat untung sebesar itu sudah dianggap sebuah prestasi. Kondisi pedagang itu secara telanjang mata ada di sekitar rumah pejabat negara.Apakah pantas pejabat bermewah-mewah di tengah kondisi masih banyak rakyat yang sulit hidup? Tetapi kalau memang tujuan menjadi pejabat untuk mencari kemewahan, ya tercapai sudah tujuan itu. Saya secara pribadi menyampaikan apresiasi kepada pejabat yang menolak pemberian mobil dinas mewah itu. Bagi yang menerima, saya memahami meskipun saya prihatin dengan sikap tersebut.

Anda tampaknya begitu kecewa dengan kebijakan pemerintah membeli mobil mewah itu?

Saya sangat prihatin kok bisa pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti itu. Saya secara pribadi merasa tersiksa ketika saya menggunakan mobil mewah di tengah pemilih saya. Karena saya tahu hal itu menyakiti mereka. Masyarakat yang tidak bisa membayar uang sekolah anaknya, tidak mampu membayar biaya rumah sakit, tidak mampu membeli kebutuhan pokok sehari-hari tentu akan merasakan kegetiran melihat pejabat memakai mobil mewah. Sekali saya tegaskan, rakyat itu tidak pernah memandatkan pejabat untuk hidup mewah. Ingat! Masih banyak rakyat yang mendesak untuk diberikan pertolongan, seperti korban gempa yang masih tinggal di tenda-tenda pengungsian. Saya berharap pejabat bisa menunjukkan sensitifitas atas kondisi rakyat.

Sepengetahuan Anda, dari mana inisiatif pengadaan mobil dinas untuk pejabat negara. Apakah dari DPR atau dari pemerintah?

Saya tidak bisa menelusuri terlalu jauh. Sepengetahuan saya, DPR hanya mengesahkan anggaran secara garis besar saja, tidak detail. Kalau melihat pengalaman tahun 2004, (saat itu) usulan pembelian mobil dinas Toyota Camry berasal dari pemeritah. Mobil Camry itu seharga 400 jutaan. Toyota Crown harganya Rp 1,3 miliar. Berarti, pembelian mobil dinas naik tiga kali lipat.

Menurut Anda, apa mobil itu ideal untuk pejabat negara?

Saya kira memang semestinya ada standarisasi harga, berapa maksimal harga mobil pejabat yang pantas dibeli. Saya kira mobil sekelas Honda Accord atau Kijang Innova sudah cukup moderat karena harganya tidak jauh dengan mobil lama pejabat yakni Camry. Dari sisi manfaat, sebenarnya mobil mewah untuk pejabat tidak terlalu penting, karena di Jakarta ruang geraknya sempit dari satu tempat ke tempat lain. Paling jauh dipakai ke Bandung. Selain itu, pejabat punya fasilitas voor rijder untuk memecah kemacetan. Saya kira fasilitas itu sudah cukup.

Selain menolak pemberian mobil dinas itu, upaya apa lagi yang Anda akan lakukan untuk menolak kebijakan tersebut?

Saya hanya sekadar menyampaikan imbauan moral supaya pejabat menyadari bahwa kebijakan pengadaan mobil baru itu itu bertentangan dengan aspirasi rakyat. Kepada kepala negara, saya berharap janganlah mengeluarkan kebijakan yang tujuannya memfasilitasi pejabat secara berlebihan.

Sikap Anda berbeda dengan Ketua DPD Irman Gusman yang justru mendukung kebijakan pengadaan mobil dinas baru?

Saya tidak mempermasahkan orang-orang yang menerima mobil dinas itu karena setiap orang tentu memiliki kepribadian dan orientasi yang berbeda.

Jangan-jangan penolakan Anda terhadap mobil baru itu merupakan bentuk perlawanan politik terhadap Irman selaku ketua DPD?

Saya bukan orang seperti itu. Saya menolak mobil karena tidak setuju kalau uang rakyat dipakai untuk memfasilitasi kemewahan pejabat


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: