Oleh: laodeidacenter | 2012/02/17

Derita Rakyat dan Moralitas Negara

Oleh : La Ode Ida

Dalam kunjungan ke daerah belum lama ini, saya berkesempatan banyak bertemu dan berdiskusi dengan para konstituen dan sejumlah elemen masyarakat (stakeholders). Dalam berbagai diskusi itu, ada serangkaian pertanyaan yang terasa sangat mengganjal. “Apa sih yang dikerjakan oleh para anggota DPD dan DPR di Jakarta? Kok sepertinya mereka hanya mengurus diri sendiri, tak peduli terhadap penderitaan rakyat. Bukankah kalian  adalah wakil rakyat yang seharusnya tak boleh menyetujui suatu kebijakan pemerintah yang berdampak terhadap penderitaan rakyat seperti kenaikkan harga BBM sekarang ini?“ Pada kesempatan itu kebetulan ada seorang wakil ketua DPRD Kabupaten yang kebetulan baru saja memperoleh pembagian mobil baru

Siapa yang harus dipersalahkan kalau suatu kebijakan negara, seperti kenaikkan bahan bakar minyak (BBM) sekarang ini, berdampak kepada penderitaan rakyat akibat beban biaya hidup semakin tinggi? Pertanyaan ini mengusik untuk didiskusikan, lantaran sekarang ini banyak anggota masyarakat lapis bawah yang dari segi kwantita menjadi mayoritas bangsa ini merasakan getirnya hidup akibat kenaikkan harga BBM. Bahkan, di beberapa tempat terjadi ‘tontonan’ memprihatinkan, bagaimana kebijakan negara menjadikan rakyatnya layaknya pengemis di mana untuk sekedar memperoleh uang recehan seratus ribu/ keluarga/ bulan mereka harus antri dan sebagian menjadi korban, termasuk terjadinya bunuh-membunuh di antara sesama warga.

Dalam menginisiasi rencana kenaikan BBM pemerintah membuat hitung-hitungan matematis dengan rasionalistas sampai pada suatu simpulan keharusan untuk menaikkan harga BBM. Bila tidak dinaikkan, maka negara ini akan mengarah kepada kebangkrutan. Ini, menurut pemerintah, merupakan kebijakan pahit yang harus diambil, termasuk disadari sebagai kebijakan yang tidak populer.

DPR pun, karena memang mayoritas pendukung pemerintah (FPG, FPD, FPAN, FPKS), menyetujui rencana kebijakan itu, seraya pada saat yang sama mengabaikan aspirasi yang berbeda dengan data, analisis dan argumen yang berbeda, utamanya dari fraksi PDIP dan PKB. Maklum, kebijakan politik diambil berdasarkan dukungan suara, sementara setiap anggora wakil rakyat tidak memiliki otoritas individu karena memang mereka diorganisasi paksa untuk tunduk di bawah kebijakan fraksi atau partainya. Jadinya, sebagan besar anggota DPR itu mempertontonkan ketidakpedulian terhadap kepentingan atau aspirasi masyarakat banyak yang rentan akibat kebijakan itu.

Rakyat memang sudah memilih presiden dan wakil presiden, serta telah menjatuhkan preferensi politiknya untuk ‘mengangkat’ wakil-wakil mereka baik di DPR, DPD maupun DPRD. Sudah pasti rakyat juga tak akan pernah mau memilih pimpinan dan wakil-wakil mereka yang ternyata akan menjadikan masyarakat level bawah sebagai “pengemis-pengemis” baru atas nama kompensasi BBM sejumlah Rp 100.000/ keluarga. Jangka waktunya pun hanya satu tahun. Tak ada tahu apa yang dilakukan setelah itu, karena kompensasi BBM itu hanya bersifat sementara untuk meringankan biaya akibat dampak kenaikkan BBM. Tak ada desain strategi untuk menjadikan rakyat surviveatas usahanya sendiri, untuk selalu selamat dari jebakan kebijakan pemerintah yang kerap sekonyong-konyong dimunculkan tanpa kompromi terhadap kepentingan rakyat banyak seperti sekarang ini.

Rakyat bangsa ini atau semua pihak tentu saja berhak untuk mempersalahkan atau tidak membiarkan para penyelenggara negara itu. Para pejabat pun pastilah akan pasrah, karena sudah risikonya sebagai pejabat publik untuk terus-menerus dipersoalkan  pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan. Mereka pun berhak untuk menjelaskan atau melakukan pembelaan serasional mungkin atas suatu kebijakan atau tindakan yang dilakukan. Tetapi harus dicatat pihak penyelenggara negara itu dalam sejarahnya di Indonesia ini akan terus mengulang perbuatannya karena sudah memosisikan diri sebagai pihak berwenang dan berkuasa. Rakyat pada akhirnya hanya akan terus berteriak tanpa arti apa-apa, karena sudah pastilah akan selalu diabaikan.

Kenyataan adanya pemimpin, wakil rakyat, penegak hukum negara yang bobrok seperti itu sebenarnya merupakan bagian dari kesalahan rakyat sendiri. Setidaknya, kalau kita kaitkan dengan pandangan sosiolog dan pemikir besar Islam, Ali Syariati, yang menyatakan bahwa aplikasi nilai-nilai agama dalam pengelolaan masyarakat dan penyelenggaraan negara sekarang ini sudah tidak sesuai dengan substansi realita sejarahnya di zaman para nabi Ibrahimi (mulai dari Nabi Ibrahim as, Ismail as, Ishak as,  sampai Nabi Muhammad SAW). Negara dan masyarakat tidak lagi dikelola sesuai hakikatnya, seperti menjadi ideologi dan pernah dipraktekkan para Nabi Ibrahimi.

Ali Sariati pada dasarnya ingin menjelaskan  keberadaan para penyelenggara negara berdasarkan teori aktor, dengan asumsi bahwa latar belakang sosial seorang penyelenggara negara berkorelasi positif  dengan orientasi perjuangannya, yang diperkuat  dengan dasar keyakinan bahwa mereka merupakan pejuang kebenaran, keadilan, HAM, kesetaraan, dan sebagainya. Mereka semua berasal dari golongan masyarakat biasa  yang hadir untuk memperjuangkan hak-hak kaum yang lemah (dhuafa), membebaskan para budak yang sebelumnya memeroleh perlakuan sewenang-wenang atau tak manusiawi dari para aristokrat, raja-raja dan orang-orang kaya. Tepatnya, berangkat dari realita sejarah masa lalu, para pemimpin hadir dari golongan yang sama dengan masyarakat yang perlu diperjuangkan hak-haknya. Para pemimpin pun akan memiliki kedekatan fisik dan emosional dengan masyarakat yang dia pimpin, walaupun tetap memiliki pancaran cahaya sebagai pengayom yang berwibawa dan penuh kharisma di mata umatnya.

Tetapi apa yang terjadi saat ini, mengacu kepada Ali Sariati, para pemimpin atau penyelenggara negara yang tampil, baik di level nasional maupun lokal, umumnya bukanlah mereka yang berasal dari yang segolongan dengan mayoritas rakyat yang ada dalam wilayah kelola politik dan pemerintahannya. Mereka terdiri dari para saudagar kaya, politisi yang bergantung kepada elite, teknorat yang hanya banyak berkutat di balik meja, para mantan pejabat dengan rekam jejak yang kurang menggembirakan, dan sebagainya. Maka, mereka sulit untuk “menyatu dengan rakyat”, baik secara fisik maupun emosional. Mereka tinggal di rumah elite dengan berbagai fasilitasnya yang mewah, pergaulannya hanya berkisar pada golongan elite yang dianggap sederajat, merasa gengsi kalau mengunjungi atau bergaul dengan kelompok masyarakat yang bermukim di rumah-rumah kumuh dan gubuk reot, menjauh dari relita masyarakat yang memberinya mandat untuk menjadi penyelenggara negara.

Berdasarkan penjelasan itulah maka bisa dengan mudah kita memahami mengapa banyak pemimpin atau penyelenggara negara kita sekarang ini sangat jarang yang peduli kepada nasib masyarakat banyak di negeri ini. Tidak memahami apa dan bagaimana penderitaan rakyat ketika kebijakan seperti kenaikkan BBM sekarang ini. Soalnya apa yang dirasakan rakyat itu tak pernah mereka alami secara langsung. Atau, kalaupun pernah mengalami nasib buruk, mereka akan berubah melakukan ‘balasa dendam’ terhadap kemiskinan di masa lalu, dan berorientasi kepada keserakahan terhadap harta milik bangsa dan hak rakyat dengan cara-cara yang tidak halal. Maka, dengan seenaknya mereka menyepakati atau mengambil kebijakan untuk dipaksakan kepada rakyat bangsa ini. Hal ini jelas menyangkut soal moralitas negara yang ditentukan oleh latar belakang dan orientasi penyelenggaranya yang berseberangan dengan mayoritas rakyat.

Tapi, apa boleh buat, para pemimpin atau penyelenggara yang berasal dari golongan yang berbeda dengan mayoritas bangsa ini mulai dari tingkat nasional  hingga di daerah-daerah sudah telanjur dipilih rakyat secara langsung. Dan, sekarang ini, rakyat pemilih hanya bisa merintih kepedihan akibat kebijakan yang tak berpihak pada mereka. Sampai kapan ini akan terus berlangsung? Tentu sejarah kedepanlah yang akan mencatat, atau mungkin akan menjadi sesuatu yang permanen: rakyat akan tetap merintih akibat arogansi penyelenggara negara.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: