Oleh: laodeidacenter | 2012/02/17

Kepada Siapa Lagi Rakyat Berharap?

Oleh : La Ode Ida

Akhir-akhir ini semakin terbuka kebobrokan para penyelenggara negara, setidaknya dilihat dari beberapa indikasi keterlibatan mereka dalam praktik-praktik yang kotor. Wajah pejabat negara, yang secara fisik tampak bersih-bersih karena setiap hari duduk di kursi empuk dalam ruangan ber-AC, pakai mobil mewah, keluar masuk hotel untuk ikut bebagai kegiatan dan atau lobi proyek-proyek strategis, dan sejumlah aktivitas gaya hidup kelas menengah atas, itu ternyata membungkus borok, bisul dan luka busuk atau sejumlah noda hitam yang menyeramkan. Para pejabat publik yang selama ini terkesan santun, kalem, dengan latar belakang meyakinkan sebagai intelektual/ akademisi, atau bahkan juga sejumlah anggota parlemen yang terkesan vokal dan kritis, rupanya berhati dan bertindak sangat bejat, dan  ternyata tak puas dengan gaji yang nilainya sangat banyak dibanding dengan pendapatan rakyat bangsa ini pada umumnya. Padahal, berbagai fasilitas negara itu dibiayai dengan uang rakyat. Mereka juga serakah dan tega merampas hak-hak rakyat dengan cara menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan yang mereka miliki.

Konstatasi itu setidaknya berangkat dari sejumlah kasus yang dilansir media massa pada akhir-akhir ini di mana sebagian di antaranya sudah mulai diproses secara hukum dan sebagian lainnya masih menjadi tanda tanya apakah akan diperlakukan secara sama atau tidak.  Misalnya, kasus percaloan anggaran daerah yang dilakukan atau melibatkan anggota DPR dan pejabat daerah serta pejabat instansi teknis di Jakata, mafia peradilan yang pada hari-hari ini mencuat yang diduga kuat melibatkan ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan, pencurian minyak di kilang minyak yang diduga melibatkan orang dalam Pertamina, kredit macet di Bank Mandiri yang melibatkan perusahaan milik sejumlah pejabat tinggi negara, korupsi di Departemen Agama yang melibatkan Menteri Agama pada masanya (Prof. Dr. Said Agil Al Munawar), indikasi korupsi di Sekretariat Negara, dan sejumlah perwira tinggi kepolisian yang memiliki rekening ratusan miliar bahkan ada yang mencapai lebih dari satu triliun rupiah.

Kenyataan ini jelas memprihatinkan. Era reformasi ternyata belum juga bisa menghadirkan para aktor terbaik sebagai penyelenggara negara untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Frustrasi sebagian kalangan pun mulai bermunculan dengan mempertanyakan kepada siapa lagi sebenarnya kita harus berharap. Soalnya, pemilihan secara langsung presiden dan wakil presiden (SBY-JK) sudah dilakukan, wakil-wakil rakyat baik di DPR, DPD, maupun di DPRD, sudah juga dipilih dengan legitimasi sosial dan politik sangat kuat. Kepala daerah juga demikian, sudah dipilih dan atau sedang dipilih secara langsung.

Dengan perubahan sistem rekrutmen penyelenggara negara seperti itu sebenarnya diharapkan bisa menghadirkan dan menampilkan aktor-aktor di lingkungan eksekutif dan legislatif yang bisa mengemban amanah. Rakyat tentu saja tak bermaksud memberikan mandat kepada figur yang akan korupsi atau menoleransi korupsi dan koruptor, yang akan menyalahgunakan jabatan dan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Sebaliknya, karena akar tumput pun tahu bahwa kondisi bangsa ini sudah bobrok, maka rakyat “menugaskan“ wakil atau pimpinan mereka untuk giat memberantas korupsi dan segala bentuk sindikasi mafia di jajaran birokrasi pemerintahan, politik dan peradilan.

Saya juga berani menjamin seratus persen kalau rakyat sudah pasti berharap agar presiden/ wakil presiden, para menteri, kepala daerah, anggota DPR, DPD dan DPRD untuk memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan mereka agar bisa meningkatkan kesejahteraam sosial bersama bangsa, memperoleh perlakuan adil, memperoleh rasa nyaman dan aman sehingga bisa melakukan berbagai aktivitas sosial, budaya, politik dan ekonomi secara lebih baik ketimbang pada masa-masa sebelumnya. Rakyat sudah pasti sangat mengharapkan Presiden yang harus menindak tegas para koruptor siapa pun dia, apakah masih menjadi pejabat negara atau bekas pejabat negara, harus mengganti anggota kabinet yang memble, harus bersikap tegas terhadap para hakim atau jaksa yang terlibat dalam mafia peradilan. Dan, sebaliknya, rakyat akan sangat kecewa dan marah besar (kendati mereka tak akan pernah berdaya untuk mewujudkan kehendak) kalau Presiden tetap bersikap ragu, bimbang atau tidak berani mengambil keputusan seraya menindak tegas mereka yang mengotori pemerintahan di era reformasi ini.

Rakyat pemilih juga berharap kepada para wakil rakyat agar mewujudkan janji-janji mereka untuk memperjuangkan kepentingan rakyat sesuai bidang masing-masing. Bahwa membiarkan suatu kebijakan politik dan pemerintahan yang tidak tepat ternyata hal itu berimplikasi terhadap kesengsaraan rakyat semakin dalam. Maka, rakyat dan sejumlah besar elemen masyarakat yang kritis sekarang ini sangat marah terhadap kebijakan kenaikkan BBM yang kini berdampak negatif terhadap rakyat, setelah pemerintah bersikap begitu arogan dan penuh percaya diri menyatakan “BBM harus naik“. Terlebih lagi ketika DPR, tanpa mempertimbangkan kenyataan derita rakyat sebagai akibat lanjutannya,  menyatakan sikap mendukung usulan kenaikan BBM itu. Mereka tak perlu berpura-pura menyesalkan keputusan pemerintah, seolah-olah mereka tertipu, karena itu semua sebenarnya merupakan bagian dari permainan busuk yang kembali dipertontonkan kepada rakyat.

Para pencari keadilan, utamanya rakyat atau orang-orang yang tak memiliki daya dukung materi yang memadai, tak bisa berharap untuk mewujudkan impian mereka. Sebab, takarannya, kita sama-sama tahu, yakni uang. Siapa yang paling banyak menyetor uang kepada para penyidik dan pemutus perkara, niscaya mereka yang paling besar peluangnya untuk memenangi pertarungan hukum.

Sekali lagi, seperti pada kasus yang menimpa ketua MA sekarang ini adalah  bukti nyata yang kita tonton bersama tentang betapa lembaga atau pejabat negara tidak bisa dipercaya telah bersih dari korupsi. Padahal, MA selama ini dianggap sebagai lembaga sakral yang terisi orang-orang bersih, apalagi dipimpin seorang Bagir Manan yang akademisi dan guru besar di bidang hukum itu. Maka, tak perlu heran kalau upaya penegakan keadilan dan hukum selalu gagal karena para penentunya adalah bagian dari jaringan kejahatan atau sindikat mafia penyelenggara pemerintahan.

Apakah lembaga-lembaga pemerintahan kita tak bisa lagi menghindari dan menolak kemapanan para penjahat itu? Sebenarnya bisa. Tapi untuk kali ini, mohon maaf, saya harus katakan ada kesulitan untuk meniadakan problem krusial itu  Mengapa?

Pertama, para pejabat negara (baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif), baik yang dipilih langsung oleh rakyat, ditempatkan oleh parpol, maupun yang ditempatkan oleh pimpinan mereka (mulai dari presiden, para menteri,  kepala daerah maupun di jajaran lembaga independen lainnya) barangkali terdiri dari orang-orang yang salah posisi. Bukan karena mereka tidak pintar, tapi karena motif mereka untuk kaya dengan memanfaatkan jabatan, kedudukan atau kekuasaan. Mereka memiliki legitimasi untuk itu dan rakyat secara langsung tak bisa lagi menghalangi proses ini lantaran mereka sudah dipilih atau diangkat secara resmi.

Dalam konteks inilah, barangkali benar yang dilontarkan seorang teman dalam suatu diskusi kecil, bahwa saat ini pejabat sudah menjadi penjahat, dan penjahat masuk menjadi pejabat. Untuk yang disebut terakhir ini memperoleh dua keuntungan sekaligus: (1) melindungi dirinya, antara lain, dengan jabatannya memperoleh “kekebalan” hukum dan atau menjadikan jabatannya untuk melakukan pendekatan dan lobi-lobi politik yang bisa mengamankan atau pembiaran terhadap masalahnya, dan (2) memperoleh keuntungan materi melalui jabatannya, baik secara resmi maupun dengan cara-cara ilegal seperti kasus-kasus yang disebutkan di atas.

Kedua, Presiden SBY agaknya terlalu bijaksana, permisif dan sekaligus peragu dalam mengambil sikap tegas untuk menindak siapapun yang terindikasi melakukan penyalahgunaan jabatan. Namun demikian, sebagai pengagum Presiden SBY, saya sama sekali tak percaya bahwa Presiden tega membiarkan keadaan sehingga tak berupaya menindaklanjuti kasus-kasus korupsi para pejabat negara yang terjadi sebelumnya, apalagi sampai berada dalam jajaran kabinet Indonesia bersatu sendiri.

Ya, begitulah. Mungkin saja rakyat harus tetap pasrah saja menghadapi kenyataan ini, meratapi penderitaan dan ketidakadilan, lalu akan kian banyak yang akan frustrasi, yang pada tingkat tertentu secara teoretik bisa melakukan bunuh diri dan atau tindakan agresivitas sosial dalam berbagai faktor pemicunya.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: