Oleh: laodeidacenter | 2012/02/19

Bisakah ‘Orang Dalam’ Membenahi Kejaksaan?

Oleh : La Ode Ida

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan Jaksa Agung Hendarman Supandji untuk melakukan pembenahan secara keras di Kejaksaan Agung, termasuk di dalamnya menindak tegas jaksa-jaksa yang korup. Pernyataan tegas ini menyusul skandal yang sedang melanda lembaga itu pada hari-hari ini, di mana sebagian pejabatnya terindikasi terlibat jual beli perkara kasus BLBI Sjamsul Nursalim yang menimbulkan kerugian negara itu.

Kondisi internal dan perilaku para penentu kebijakan di jajaran kejaksaan ini menunjukkan  ketiadaan moralitas  dan sangat memalukan.  Betapa tidak, fakta tak bisa terbantahkan lagi,  setelah tertangkap basah “jaksa terbaik” Urip Tri Gunawan (UTG) yang menerima suap dari Artalyta Suryani (Ayin)  yang disinyalir bekerja sebagai agen dari Sjamsul Nursalim, juga terungkap rekaman pembicaraan via telepon seluler  antara Ayin dan UTG dan  Untung Uji  Santoso/ UUS (Jamdatun) serta Kemas Yahya Rahman/ KYR (saat itu Jampidsus).  Tepatnya, para petinggi Kejaksaan Agung itu yang semula masih berdalih seolah-olah ‘bersih’ dan hendak lepas tangan dari peristiwa penangkapan UTG, dan  sekarang  mereka harus pasrah kepada kenyataan tentang keterlibatan mereka di dalam skandal tersebut.

Perilaku para aktor di jajaran Kejaksaan Agung seperti itu sudah sangat memenuhi syarat kalau dikatakan sebagai mafia. Mereka menggerogoti uang negara dari dalam dengan terlibat secara langsung membuat persetujuan melalui cara-cara informal-ilegal dengan pihak yang sedang menghadapi masalah (debitor BLBI), yang kemudian diproses seolah-olah berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Tepatnya, terdapat rekayasa sistematis dalam penyelesaian masalah penyalahgunaan uang negara untuk tujuan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Pertanyaannya, tepatkah Jaksa Agung sekarang ini diberi  tugas untuk melakukan pembenahan di lingkungannya?  Secara normatif dan hirarkhis kelembagaan jawabannya “ya”.  Karena, Presiden sudah mempercayakan kepada Jaksa Agung sebagai komandan di jajaran lembaga penyelidik dan penuntut umum dari pihak pemerintah itu. Apalagi selama ini, dan inilah barangkali yang membuat Yudhoyono begitu percaya,  figur Supandji  dicitrakan sebagai sosok yang bersih, berani dan tegas dalam menjalankan agenda reformasi dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Namun, secara moral pencitraan terhadap Jaksa Agung itu sebenarnya sudah harus diragukan, sehingga tak layak Presiden memberi mandat kepada dia untuk menjalankan tugas pembenahan di intern kejaksaan itu. Mengapa?

Pertama, sebagai orang dalam yang diangkat sebagai Jaksa Agung menggantikan Abdurrahman Saleh, Hendarman Supandji seharusnya sudah cukup waktu selama satu tahun untuk membenahi atau melakukan reformasi dengan menempatkan orang-orang sebagai pejabat yang dipandang memiliki kemampuan dan integritas dalam rangka memberantas korupsi.  Soalnya, yang bersangkutan sudah sejak awal kariernya mengabdi di lingkungan kejaksaan, sehingga sudah pasti bukan saja memahami seluk-beluk administrasi dan lingkungan kerja, melainkan juga telah mengetahui perilaku (budaya) dan sosok para pejabat yang menjadi bagian dari teman seprofesi atau koleganya.  Dengan sendirinya, kalau Supandji benar-benar berkeinginan untuk menjadikan lembaga yang dia pimpin itu sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi, maka akan sangat dengan mudah memposisikan para pejabatnya yang benar-benar bersih dan berdedikasi.

Tetapi, yang terjadi justru sebaliknya, yakni menempatkan atau mempertahankan para figur pejabat yang terlibat dalam jaringan mafia transaksi perkara. Sudah cukup bukti untuk itu. Keterlibatan sejumlah nama di posisi teras Kejaksaan Agung dalam skandal sekarang ini menunjukkan bahwa bukan sekadar terkuak ketakmampuannya dalam mengendalikan perilaku bobrok para koleganya, melainkan juga boleh dikatakan sebagai gambaran bahwa ‘jaringan mafia pertemanan di lingkungan Kejaksaan Agung terpelihara’.

Kedua, para pejabat teras yang terlibat itu merupakan bagian dari teman-teman Supandji yang sudah lama saling mengenal. Mereka itu, kemungkinan besar memanfaatkan kesempatan pada saat koleganya dari dalam kejaksaan menjadi pimpinan mereka, untuk terus melakukan kebiasaan mentransaksikan perkara, dengan tetap berlindung di bawah pencitraan Supandji yang cenderung dilabel sebagai Mr Clean itu.

Bukan mustahil juga kalau perilaku mafia seperti itu dipertahankan akibat dari adanya saling pengertian atau toleransi di antara atasan dan bawahan. Sebagai sesama teman yang sudah bekerja sama sejak lama di intern kejaksaan, mereka yang sekarang terlibat itu juga sudah mengetahui perilaku Supandji. Sehingga, posisi Supandji sebagai atasan mereka pastilah akan serba salah. Jangan-jangan kalau menindak mereka, para bawahan itu akan berkata: “Kita sudah saling tahulah, jangan sampai kita buka-bukaan”.  Tepatnya, secara psikologis tingkat keraguan Supandji untuk bersikap tegas pastilah akan berada pada derajat yang sangat tinggi.

Ketiga, kalau kita menyimak rekaman pembicaraan antara Ayin-KYR, Ayin-UUS dan Ayin-UTG yang sudah dirilis media maupun yang beredar secara terbatas, terdapat sinyal kemungkinan keterlibatan beberapa pihak seperti  Jamintel Wisnu Subroto dan pihak KPK (Antasari dan Feri Wibisono), juga termasuk di dalamnya “Sang Bos Kejaksaan Agung sendiri”.  Setidaknyua istilah “Si Joker” yang disebut Ayin pada saat berbicara dengan KYR perlu diselidiki lebih lanjut. Soalnya kata “Joker” dalam permainan kartu menunjukkan “posisi yang paling kuat atau menentukan”, yang dalam konteks hubungan-hubungan dan struktur sosial diasosiasikan sebagai pimpinan tertinggi.

Dengan tiga pertimbangan di atas, maka jelas posisi Jaksa Agung Supandji sangat meragukan. Apalagi pihak Komisi Kejaksaan sudah mengeluarkan pernyataan bahwa penyelesaian kasus para pejabat yang terlibat akan diserahkan melalui mekanisme internal, yang memungkinkan untuk ‘diselesaikan secara adat’ melalui proses-proses yang tidak transparan. Maka akian semakin sulit untuk menjadikan negeri ini, khususnya di intern kejaksaan agar terbebas dari perilaku konspiratif dari para mafia yang bertameng sebagai ‘pejabat penegak hukum’.

Lalu apa yang harus dilakukan?  Kalau Presiden sungguh-sungguh berupaya melakukan pembenahan terhadap lembaga kejaksaan, maka berangkat dari skandal ini segera melakukan:  pertama, membentuk tim adhoc yang terdiri dari orang-orang yang memiliki integritas tinggi (teruji) serta berpengatahuan luas tentang lingkungan kejaksaan dan hukum. Mereka selain bertugas menyelidiki secara tuntas kasus skandal sekarang ini, juga membangun strategi konseptual yang memastikan kerja jajaran kejaksaan terhindar dari praktik transaksi jual beli perkara atau konspirasi mafia. Para pakar dan aktivis dari luar lingkungan kejaksaan seperti Bambang Wijayanto, Teten Masduki, Mas Ahmad Santosa, Saldi Irsa, Deny Indrayana, Refli Harun, dan sederetan figur kredibel  lainnya, saya kira akan selalu bersedia untuk mendedikasikan diri untuk itu.

Kedua, menjadikan Ayin sebagai saksi kunci untuk membuka borok baik para pejabat kejaksaan  yang selama ini menjadi bagian dari jaringan (mafia) yang memperoleh keuntungan dari itu semua baik dalam kasus BLBI (Sjamsul Nursalim) maupun kasus-kasus lainnya.  Soalnya, keterlibatan dan latar belakang Ayin sebagai pelobi di luar pengadilan, terutama dalam skandal yang turut menjerat dirinya kali ini, sudah pasti mengetahui langsung para pejabat atau orang-orang yang terlibat dalam transaksi perkara.  Ayin harus diminta untuk bicara blak-blakan secara terbuka, di mana keberadannya harus dijamin sesuai dengan UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, seperti terdapat dalam pasal 5 ayat (1) a.: “dijamin memperoleh perlindungan dan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan kepada dia”.

Ketiga, Presiden harus berani melakukan peggantian terhadap Hendarman Supandji dan selanjutnya menempatkan figur kredibel dari luar, sehingga bisa dipastikan tidak memiliki hubungan personal dengan para pejabat di dalam kejaksaan itu. Hal ini penting untuk dilakukan, karena “teori orang dalam” yang jadi pemimpin lembaga Kejaksaan Agung sudah membuktikan bukan saja ketumpulannya dalam memberantas korupsi, melainkan juga, ternyata, tetap memastikan kesinambungan praktik mafia dan konspirasi yang dilakoni para pejabat dan aparatnya.

Reshufle lagi untuk posisi Jaksa Agung? Tentu itu suatu keharusan untuk memastikan hukum bisa ditegakkan secara berkeadilan dan pemberantasan korupsi di negeri ini.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: