Oleh: laodeidacenter | 2012/02/19

Bukan Sekadar Ganyang Mafia Peradilan

Oleh : La Ode Ida

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menetapkan agenda ‘Ganyang Mafia Peradilan’ sebagai salah satu agenda prioritas dalam seratus hari pertama periode kedua pemerintahannya. Munculnya agenda ini tampaknya terkait dengan perseteruan antara KPK dan Kepolisian serta  Kejaksaan yang pada hari-hari ini memperoleh tekanan sangat kuat publik untuk dijadikan pintu masuk utama membersihkan negara ini dari praktik korupsi.

Agenda ini memang sangat strategis dan harus didukung semua pihak. Namun demikian, terasakan agak ironis. Mengapa? Pertama, pemberantasan mafia peradilan di negara yang sudah terlilit para koruptor ini mustahil bisa dilakukan dalam jangka waktu seratus hari. Soalnya, para mafia peradilan sudah berurat dan berakar, bergerak dalam jaringan yang sudah mapan dengan kecenderungan terlindungi para oknum pejabat yang berwenang.

Akan lebih parah lagi bila di antara aktor yang bermain di dalam jejaring itu ternyata merupakan oknum yang memiliki kedekatan dengan pihak kekuasaan, sehingga tanpa disadari ia sebenarnya sudah terlindungi secara psikologis. Pihak penguasa boleh jadi akan dituduh sebagai bagian dari pelindung mafioso. Maka, sungguh akan gagal upaya Presiden untuk mengungkap semua itu dalam jangka waktu singkat.

Kedua, upaya membersihkan pemerintahan dari praktik korupsi pada dasarnya bukan sekadar mengungkap mafia peradilan. Mafia peradilan tidak berdiri sendiri. Ia terkait dengan penentu dan pelaku kebijakan di luar peradilan. Birokrasi yang buruk di jajaran eksekutif, di mana para pejabatnya selalu memanfaatkan kesempatan untuk memperkaya diri, menjadi awal dari semua praktik permafiosoan itu. Kian parah lagi di era reformasi ini, di mana para politisi di parlemen, baik di level nasional maupun lokal, tak sedikit yang berperilaku korup. Mereka secara efektif memanfaatkan periode lima tahunan untuk mengakumulasi harta.

Semakin rumit lagi pada periode kedua kepemimpinan SBY ini,  sebagai konsekuensi dari koalisi di pemerintahan, lembaga legislatif terbungkam atau dikendalikan kekuasaan. Maka, tidak perlu heran kalau para wakil rakyat itu memberikan dukungan kuat atau pembelaan terhadap jajaran kejaksaan dan kepolisian, karena kedua instansi itu berada atau merupakan bagian dari instrumen kekuasaan. Celakanya, ketika memberikan dukungan politik kepada pihak yang berwenang, maka boleh jadi mafia yang berjejaring dengan oknum di intern lembaga itu akan terus bergerak aman, tak akan tersentuh.

Ketiga, agenda pengganyangan mafia peradilan yang baru saja akan dimulai itu memberikan kesan  seolah-olah baru diketahui kalau jejaring hitam itu adalah penggerogot uang negara yang sangat dahsyat. Sementara, SBY sudah memimpin negara ini selama lima tahun dengan pencitraan yang sangat menonjol pada pemberantasan korupsi. Semua orang juga tahu dan merasakan, bahwa praktik korupsi sudah menjadi bagian dari “bau busuk yang setiap saat menusuk hidung kita”, bahkan dipertontonkan secara terbuka di pinggir jalan.

Saksikan saja, misalnya, praktik tilang di pinggir jalan yang dilakuikan aparat kepolisian terhadap para pengemudi kendaraan bermotor yang kerap diselesaikan dengan pola transkasi pada saat itu juga. Oknum aparat itu tak peduli lagi terhadap orang-orang di sekitarnya yang melihat praktik-praktik seperti itu secara langsung. Demikian juga dengan berbagai aktivitas di tempat-tempat pelayanan publik, masyarakat sudah tak asing lagi dengan istilah “uang pelicin” untuk memperlancar  atau mempercepat suatu urusan.

Sedihnya lagi, rakyat biasa yang pendapatannya rendah atau bahkan tergolong miskin pun jadi sasaran “pemerasan” kalangan oknum aparat itu. Dan, jujur saja, hingga saat ini praktik-praktik serupa  masih terus berlangsung yang konon dibiarkan pihak atasan, karena hal itu merupakan bagian dari “pemasukan” .

Kasus-kasus korupsi yang melibatkan para pejabat negara pun terus menjadi bagian dari kenyataan atau yang dilaporkan para penggiat antikorupsi selama lima tahun kepemimpinan SBY. Namun, anehnya, kasus-kasus tersebut tidak juga segera ditindaklanjuti pihak yang berwenang. Para koruptornya jarang yang tersentuh hukum, alias hanya isu korupsinya yang santer diangkat ke permukaan.

Maka, tak heran kalau ada yang berpendapat dengan nada pesimistis, bahwa praktik korupsi di negeri ini tak akan pernah selesai diberantas, karena yang jadi sasaran adalah ‘isu korupsi’, bukan ‘koruptornya’. Koruptornya memperoleh perlindungan secara struktural, dibentengi argumen legalistik dalam sindikasi yang rapi dan menggurita.

Lalu, apa yang sesungguhnya perlu dilakukan SBY? Kalau presiden pilihan rakyat itu benar-benar ingin membuktikan agendanya untuk memberantas koruptor – bukan sekadar mafia peradilan—, maka ia harus melakukan beberapa langkah strategis secara berani dan tegas.

Pertama, pastikan bahwa para pejabat yang berada di jajaran pemerintahan, terutama yang berada langsung di bawah kendalinya – seperti menteri atau pejabat yang setara, gubernur dan bupati/ wali kota serta orang-orang yang berada pada lingkar dalam SBY—, bebas dari korupsi. Pada saat yang bersangkutan tersajikan informasi dan faktanya telah terindikasi korupsi, maka ia harus dibebastugaskan untuk terlebih dahulu meng-clear-kan diri dari dugaan atau tuduhan itu.

Kedua, pastikan bahwa pemilu legislatif, presiden/wapres dan kepala daerah, bebas dari permainan uang (money politics). Karena, pemilu yang membebaskan uang berseliweran dengan dukungan para para pengusaha atau pemilik modal menjadi awal dari konspirasi mafioso. Sang calon sudah menghabiskan uang banyak yang harus dicari penggantinya saat menjabat, termasuk menjadikan penyedia modal sebagai pihak yang berjasa dan kemudian “harus dipikirkan” untuk menggarap proyek yang berada di bawah kendali sang pejabat bersangkutan. Dan, harus dicatat, proses-proses politik seperti ini juga sudah merusak tatanan moralitas rakyat, di mana mereka telah terjebak menjual diri dan mengedepankan materi ketimbang sistem nilai yang baik.

Ketiga, Presiden harus mengangkat pejabat secara profesional, bukan sekadar bagi-bagi jabatan sebagai imbal jasa politik. Mengangkat pejabat berdasarkan pertimbangan politik akan berkonsekwensi bahwa korupsi politik (political corruption) tetap terpelihara, yakni kebijakan pejabat yang umunya atau sebagian memberi ruang besar kepada aktor-aktor yang menjadi jaringan atau anggota kelompok atau seideologinya. Bukankah Presiden SBY juga sudah tahu tentang adanya proyek-proyek di berbagai instansi yang digarap melalui jaringan politik?

Keempat, Presiden SBY harus menghindari para pejabat yang hidup mewah, apalagi sumber pendapatannya tidak terlalu jelas. Banyak pejabat yang kekayaannya begitu melimpah namun rasionya tak masuk akal bila dibandingkan gaji normal yang diterima dari negara atau sumber-sumber resmi. Dalam konteks ini, SBY perlu “tahu lapangan”, kondisi harta para pejabat yang menjadi pembantu atau bagian dari penyelenggara negara baik di tingkat nasional maupun daerah. Gagasan ini juga terkait dengan keharusan para pejabat hidup sederhana di tengah banyaknya rakyat bangsa yang masih berada di bawah garis kemiskinan di sekitar kita.

Kelima, para pejabat penegak hukum dari pusat hingga daerah-daerah, khususnya jajaran kepolisian dan kejaksaan, harus membuktikan diri sebagai pihak yang terlebih dahulu memiliki integritas. Ketika ada indikasi penyalahgunaan kewenangan oleh seorang pejabat, termasuk di dalamnya memelihara “markus” alias makelar perkara atau kasus seperti yang diakui pimpinan Kejaksaan Agung, maka ia harus segera ditindak atau diberhentikan dari jabatannya.

Keenam, Presiden harus mendorong parlemen yang kritis menjadi kekuatan pengimbang yang efektif. Kalau Presiden sudah merangkul semua kekuatan politik, atau mendominasi parlemen, seperti yang terjadi di periode kedua kepemimpinannya ini, maka sama halnya dengan melumpuhkan sistem kontrol berbasis politik. Bukankah Presiden sudah dipilih langsung oleh rakyat sehingga tak perlu takut terhadap  sikap kritis dan konstruktif dari kekuatan rakyat?

Ketujuh, memberdayakan dan melindungi kekuatan  civil society yang peduli terhadap pemberantasan korupsi. Berikan mereka ruang bebas, bahkan dukung mereka dengan pendanaan APBN/APBD, untuk secara terus-menerus mengungkap kasus-kasus korupsi dan jaringan mafianya. Laporan-laporan dari mereka harus dijadikan sebagai masukan utama dari bawah sebagaimana laporan dari berbagai daerah. Kita tak bisa lagi berharap banyak kepada pemberantasan korupsi melalui lembaga-lembaga yang berwenang, karena sudah terbukti ada oknum-oknum di intern lembaga peradilan yang merupakan bagian dari jaringan mafia.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: