Oleh: laodeidacenter | 2012/02/19

Ironi Anggaran Kepresidenan

Oleh : La Ode Ida

Belum lagi usai publik bangsa ini mempersoalkan adanya tunjangan anggota DPR (mungkin juga DPD) sebesar Rp10 juta/ per bulan, terutama diekspresikan melalui media massa, kini terungkap kembali data rencana APBN 2006 yang akan menaikkan anggaran presiden sebesar 57% dibanding tahun 2005 (dari Rp. 727,2 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 1,147 triliun di tahun 2006). Reaksi publik itu terutama menyoal derajat komitmen dan sense of crises dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di tengah penderitaan rakyat akibat kenaikkan harga BBM yang demikian mencekik. Suatu sikap yang sangat ironis.

Tak hanya itu, kita juga kembali dikagetkan oleh keterkejutan Presiden yang menganggap tak tahu-menahu terhadap jumlah anggarannya yang direncanakan akan naik itu. Padahal penjelasan lain menyatakan bahwa rencana anggaran Presiden itu sudah disepakati melalui sidang kabinet, yang berarti SBY juga secara langsung mengikuti dan mengetahui hal itu. Belum lagi kalau dikaitkan dengan penjelasan pihak departemen keuangan yang menyatakan kelayakan atas kenaikkan anggaran itu, utamanya rencana pembelian pesawat sebagai sarana transportasi udara dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Betulkah SBY tak tahu tentang tambahan anggaran itu? Memang sulit untuk mencari pembuktian atau menguji pernyataan siapa yang benar, apakah Presiden atau elemen-elemen pembantunya di Departemen Keuangan (Depkeu) itu. Namun, dengan memahami posisi dan berbagai kesibukannya, maka ada dua kemungkinan yang bisa terjadi.

Pertama, keterkejutan SBY bukan karena angka-angka anggarannya, melainkan persentase kenaikkannya bila dibanding dengan bujet di tahun 2005. Karena, yang disajikan dalam sidang kaninet atau yang ditunjukkan kepada SBY itu mungkin hanya rekapitulasi anggarannya, bukan secara detail cost item-nya, bukan juga perbandingan persentase dari tahun ke tahun. Demikian juga, sangat kecil kemungkinan pihak perencana anggaran akan mempresentasikan alasan atau rasionalitas mengapa suatu program perlu dibiayai dengan jumlah anggaran tertentu. Sehingga, sekali lagi, SBY hanya mengetahui angka-angka kasar yang dimunculkan ke permukaan.

Kedua, kemungkinan Presiden SBY hendak di-fait accompli pihak-pihak yang merencanakan untuk menerima anggaran yang dialokasikan dan diajukan ke DPR untuk disetujui itu. Para perancang anggaran itu agaknya tahu betul kalau Presiden mengajukan anggaran maka besar peluangnya untuk tidak mengalami koreksi yang berarti dari DPR, karena dua faktor: (1) dukungan kekuatan politik di DPR terhadap Presiden/Wapres sangat besar (F-Golkar, F-PKS, F-PD, dan F-PAN, termasuk PBB dalam elemen fraksi gabungan). Dan (2) adanya kepentingan anggota-anggota DPR agar pemerintah langsung menyetujui pula rencana tambahan tunjangan anggota DPR yang berjumlah Rp 10 juta itu. Singkatnya, ada upaya untuk saling memperoleh nilai reprositas dalam tawar-menawar anggaran sehingga semuanya bisa berjalan mulus.

Sudah menjadi sangat biasa, memang, kalau angka-angka anggaran pemerintah mengejutkan publik. Soalnya, seluruh proses itu, apalagi rencana anggaran presiden dan DPR, termasuk instansi-instansi pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, selalu dilakukan dengan mekanisme yang sangat tertutup. Rakyat (publik) dianggap tak punya hak untuk mengetahui (no right to know) proses dan rasionalitas suatu anggaran. Tepatnya proses penyusunan anggaran dianggap sebagai rahasia negara, hanya boleh diketahui atau menjadi milik dari segelintir orang di intern birokrasi pemerintah penyusunan anggaran ditambah dengan panitia anggaran di lembaga legislatif.

Dalam proses-proses seperti itu pulalah dilakukan manipulasi dan masuknya berbagai kepentingan pihak ketiga yang sudah (atau akan) menjadi jaringan mafia penyelenggara negara. Rencana pembelian pesawat kepresidenan itu, misalnya, jelas (akan) merupakan proyek empuk bagi pihak-pihak yang terkait. Karena, siapa pun tahu, kalau membeli barang super-mewah seperti itu pasti ada komisinya, yang bisa menjadi tambahan pendapatan tidak resmi (illegal income) dari para perencana dan eksekutor anggaran, di mana perolehannya melalui cara-cara yang resmi (legalistic base).

Tradisi pelaksana pemerintahan di negeri ini, dan sekaligus bisa dikatakan sebagai salah satu watak utamanya, adalah suka memanfaatkan kesempatan dan kedekatan dengan kekuasaan. Program yang diproyekkan sejak awal sudah dirancang untuk disalahgunakan, untuk kemudian dimintakan persetujuan pihak-pihak yang berwenang, yakni lembaga legislatif. Kolusi dan korupsi, dengan kata lain, sudah direncanakan sejak awal, di mana proyek-proyek yang hendak dibiayai sudah diskenariokan agar pihak-pihak yang menangani (termasuk yang merencanakan) memperoleh keuntungan materi (memperkaya diri dengan cara menggerogoti uang negara untuk keperluan yang tidak prioritas). Mereka, sekali lagi, tak peduli terhadap krisis ekonomi yang menjadikan rakyat bangsa menjerit kepedihan sementara solusi untuk itu sangat tak jelas.

Mengacu pada Penny Green dan Tony Ward dalam buku mereka yang berjudul State Crime: Government, Violence and Corruption (London, 2004), proses-proses seperti itu bisa dikategorikan sebagai kejahatan yang diinisiasi dan difasilitasi negara (state-iniciated and state-faciliated crime). Proses menyalahgunakan atau mengorupsi uang negara (yang pada hakikatnya adalah uang dari rakyat) dilakukan melalui proses perencanaan yang resmi yang difasilitasi serta disahkan negara. Kecenderungan seperti ini niscaya akan terus berlangsung di tengah masyarakat luas yang belum memiliki kesadaran kritis akan haknya terhadap anggaran negara, di mana penyelenggara negara dan aparat pemerintahan yang sudah terbiasa korup dan berniat jahat serta tak memiliki komitmen kerakyatan itu akan benar-benar memanfaatkan momentum seperti penyusunan anggaran negara sekarang ini.

Celakanya, kali ini,  bahwa yang hendak dijebak adalah Presiden SBY, yang selama ini dicitrakan sebagai The Clean President, yang dimunculkan ke permukaan sebagai memiliki komitmen besar terhadap perubahan ke arah pemerintahan yang baik dan bersih dengan berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat. Andai pihak pers kita tidak memanfaatkan momentum demokrasi sekarang ini untuk men-disclosed anggaran (atau rencana angaran) negara  yang dianggap aneh-aneh dan tak berpihak kepada rakyat, maka barangkali citra dan popularitas SBY akan kian merosot. Itu pun belum tentu efektif, karena meskipun publik bereaksi, belum juga bisa menjamin akan dilakukan perubahan rencana anggaran itu ke arah efisiensi kalau SBY sendiri tidak hendak mengubah  alias tetap menyetujui besaran anggaran tersebut.

Padahal, kalau SBY benar-benar ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dan beorientasi kepada kepentingan rakyat, ia tak cukup hanya berwacana, melainkan juga sekaligus harus melakukan perombakkan di intern birokrasinya, sekaligus memberikan contoh seperti yang ia katakan sendiri: “memberantas korupsi mulai rumah tangga sendiri”. Publik bangsa ini tentu menunggu keseriusan SBY dalam tindakan nyata.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: