Oleh: laodeidacenter | 2012/02/19

Kabinet Antikorupsi?

Oleh : La Ode Ida

Kontrak jabatan politik dari enam menteri yang dilantik dalam kaitan reshuffle kabinet terbatas pada 6 Desember lalu itu juga mencantumkan agenda pemberantasan korupsi. Artinya, kalau mereka melakukan, atau terlibat dalam praktik-praktik korupsi, atau membiarkan praktik korupsi berlangsung dalam instansi yang mereka pimpin, maka mereka bukan saja harus dipecat, melainkan juga mesti dihukum. Jelas, itu merupakan bagian dari agenda reformasi yang secara bersemangat hendak terus diwujudkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama setahun terakhir memimpin negeri ini, termasuk di dalamnya mengeluarkan instruksi khusus tentang langkah-langkah pemberantasan korupsi bagi seluruh kepala daerah di Indonesia.

Sebagai ’komandan’ pemerintahan, SBY dalam konteks ini sudah dan terus berupaya menginstrusikan secara tertulis kepada para anak buahnya untuk memerangi salah satu musuh utama bangsa ini, yakni korupsi. Atau, sebagai “pembantu kepala rumah tangga“, para menteri diminta untuk sekaligus bertugas membersihkan rumah dari kotoran yang sudah berbau busuk itu. Maka, untuk para menteri yang baru saja dilantik itu, yang sudah pasti juga akan dijadikan acuan dalam menilai keberhasilan para menteri lainnya, dengan mudahlah publik menilai indikator kinerjanya, yakni keberhasilannya memberantas korupsi dalam departemen yang mereka pimpin.

Agenda ini sudah pasti akan selalu didukung umumnya masyarakat bangsa. Namun, tak sedikit pula yang bersikap skeptis, menganggap itu lebih sebagai retorika kekuasaan untuk memperoleh simpati dari rakyat. Soalnya, secara teoretik seseorang yang ditugaskan membersihkan atau menyucikan sesuatu baru benar-benar terwujud  apabila yang bersangkutan terlebih harus bebas dari najis. Dalam analogi lain, sapu pembersih kotoran haruslah terlebih dahulu bersih, karena sapu yang kotor justru akan mengotori lantai yang hendak dibersihkan.

Tetapi SBY tentu juga memiliki argumen yang bisa meyakinkan dirinya untuk percaya terhadap perwujudan dari agenda itu melalui para menterinya. Dalam konteks ini, menurut saya, setidaknya ada dua asumsi dasar yang menjadikan SBY bisa memercayai para pembantunya itu untuk mengemban amanah mulia ini.

Pertama, SBY memosisikan atau menganggap para pembantunya itu sebagai orang-orang bersih, bebas dari najis korupsi, serta memiliki kemampuan untuk melakukan agenda strategis itu. Barangkali sebelum dipastikan untuk menjadi pembantunya, SBY sudah terlebih dahulu mendeteksi latar belakang mereka, dan selanjutnya yakin betul bahwa para pembantunya itu memang layak untuk menjadi teladan pemberantasan korupsi. Kalau latar belakangnya politisi, pastlah dianggap politisi bersih, bukan sebaliknya politisi busuk, termasuk sudah diidentifikasi sebagai orang yang bebas dari praktik percaloan di Senayan. Kalau mantan pejabat, pastilah ia pejabat bersih, dan sebagainya.

Kedua, SBY berprasangka baik (husnudzon), bahwa kalau pun latar belakang para pembantunya itu pernah terlibat atau terkontaminasi najis korupsi, maka jabatan kali ini adalah saat mereka untuk melakukan tobat nasuha untuk selanjutnya bersama-sama memberantas korupsi. Anggapan kedua ini sekaligus melakukan penolakan terhadap teori sosial label (labelling theory) yang menyatakan bahwa seorang yang terbiasa berbuat jahat akan sulit untuk meninggalkan perbuatan buruknya. Tampaknya bagi SBY, semua manusia, apalagi para menteri yang ditugasi, pastilah akan berupaya untuk menjadikan diri mereka lebih terpuji dengan memberikan contoh dan sekaligus berjihad melawan korupsi.

Bagi mereka yang mau berprestasi, memang, menjabat sebagai menteri atau berada pada posisi jabatan apapun, merupakan kesempatan untuk mewujudkan perbaikan terhadap bangsa ini. Apalagi dalam masyarakat yang budayanya berwatak paternalistik seperti Indonesia ini. Kebijakan, praktik atau contoh-contoh dari para elite yang sedang berada pada kekuasaan sangat berpengaruh dan dijadikan acuan oleh masyarakat. Tepatnya, perubahan untuk perbaikkan seharusnya dimulai dari atas, untuk selanjutnya diarahkan untuk menjadi agenda bersama masyarakat.

Tetapi harapan seperti itu kerap hanya berupa mimpi belaka. Tak bisa dipungkiri kalau berbagai bukti selama ini menunjukkan, dan ini pulalah yang merusak cara pandang dan moralitas bangsa ini, bahwa menjadi pejabat adalah kesempatan untuk memperoleh sesuatu dari jabatannya dengan berbagai caranya. Mereka selalu merasa tidak cukup dengan jasa-imbalan yang diberikan secara resmi, seperti gaji, tunjangan dan berbagai fasilitas serta kemudahan lainnya, melainkan juga terus menunjukkan keserakahannya untuk kian memperkaya diri, keluarga dan konco-konconya.

Dengan menjadi pejabat penting, apalagi setingkat menteri, banyak orang menjadikan kesempatan tersebut untuk “memberdayakan“ keluarga dan teman-temannya, baik melalui distribusi jabatan-jabatan yang berada dalam wilayah kekuasaannya, maupun proyek-proyek yang berada di bawah kendalinya. Maka, tidak heran, kalau masih dan setelah jadi pejabat, gaya hidup orang-orang tertentu berubah, dan harta mereka bertambah banyak jauh melampaui batas-batas gaji dan berbagai tunjangan yang diberikan secara resmi kepada yang bersangkutan. Cara-cara perolehan dan penempatan hartanya pun sering tidak bisa terdeteksi, sehingga sulit untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyalahgunakan jabatan atau kekuasaannya untuk memperkaya diri, keluarga dan konco-konconya.

Fenomena seperti itu kemudian dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Sehingga oleh karena itulah menjadi pejabat dianggap sebagai impian bukan saja bagi yang bersangkutan, melainkan juga bagi keluarga, para teman dan kelompoknya. Para pihak yang sudah berjuang atau merasa berjasa dalam menjadikan seseorang sebagai pejabat, termasuk di dalamnya partai politik, pastilah akan berharap “sesuatu“  kepada yang bersangkutan yang, jujur saja, akan selalu terkait dengan materi. Soalnya, siapa pun tahu, bahwa seorang pejabat memiliki kewenangan untuk mengatur atau mensiasati sesuatu yang dapat memberikan keberuntungan materi kepada para pendukungnya.

Kalangan masyarakat pun tampaknya selalu merasa aneh kalau melihat seorang pejabat, apalagi menteri dan atau kepala daerah, ternyata tidak bergelimang kekayaan. Yang bersangkutan pun harus siap-siap dikritik atau diintrik untuk dijatuhkan oleh kelompok pendukungnya kalau tidak berhasil memberikan keberuntungan materi, dengan anggapan “tidak berhasil mengemban amanah“, atau dianggap “hanya makan sendiri“. Maka tidak heran kalau tak sedikit elite parpol yang kecewa terhadap kadernya di parlemen sekarang ini, seraya berupaya atau mengusulkan untuk mengganti figur tersebut.

Apa yang mau dikatakan di sini adalah bahwa harapan terhadap para menteri untuk melakukan pemberantasan korupsi masih akan berhadapan dengan persoalan conflict of interest di mana ketegangannya tidak hanya berada dalam diri pejabat yang bersangkutan, melainkan juga berkaitan dengan harapan dari kelompok atau kekuatan yang berada di belakang pejabat yang bersangkutan. Sementara SBY sendiri sudah pastilah tak akan pernah mampu mendeteksi apa-apa yang dilakukan para pembantnya dalam mengelola lembaga yang  mereka pimpin sehari-hari. SBY pun, pada tingkat tertentu, sulit dikatakan memiliki instrumen atau orang-orang di intern birokrasi kementerian untuk memastikan bahwa pembantunya itu sudah menjalankan amanah pemberantasan korupsi.

Justru yang terjadi hingga saat ini, harus diakui, bahwa di dintern birokrasi pemerintahan, di dalam lingkungan instansi atau departemen, masih terus berada dalam praktik-praktik berdasarkan kebiasaan lama, dengan jaringan-jaringan konspirasi yang sudah mapan. Para menteri yang hadir dan atau berganti niscaya berada dalam kondisi seperti itu, dan memiliki kecenderungan untuk larut atau menikmati kondisi semacam itu. Dalam kaitan itu, barangkali yang bersangkutan tidak melakukan korupsi, tetapi praktik korupsi, kolusi dan konspirasi yang terjadi di lingkungannya bukan saja sulit diberantas, melainkan juga terbuka kemungkinan untuk memanfaatkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan yang teselubung, termasuk yang diharapkan kelompok (parpol) pendukungnya.

Lalu? Ya, sudahlah, anggap saja berita kontrak politik para menteri untuk memberantas korupsi itu hanya sekedar penghibur publik di tengah reshuffle kabinet terbatas yang masih banyak pihak yang belum terpuaskan. Atau, kalau SBY sungguh-sungguh berkeinginan untuk memberantas korupsi, maka ia harus mau lebih terbuka untuk memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok independen, baik kalangan LSM, peneliti maupun orang-orang kampus yang masih ideal, untuk melakukan pemantauan, pengawalan atau pengawasan secara langsung di dalam instansi-instansi pemerintah.

Tentu, harus terlebih dahulu menjamin kewajiban adanya transparansi pengelolaan pemerintahan. Bila tidak, maka lagi-lagi, tak perlu heran kalau usaha memberantas korupsi hanya menjadi semacam lip services.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: