Oleh: laodeidacenter | 2012/02/19

Ketika Negara Hukum di Bawah Kendali Uang

Oleh : La Ode Ida

Sungguh, kekuasaan dan penegakan hukum di negeri ini sudah cenderung diperalat kekuatan modal-materi (capital power). Para pejabat masuk ke dalam perangkap itu, sekaligus mengalami krisis luar biasa dalam aspek rasa kemanusiaan dan keadilan. Nilai-nilai kehidupan dan pengelolaan dalam kehidupan bernegara mengalami erosi moral sosial, lantaran sebagian pengelolanya telah secara dalam terasuki kepentingan pragmatis duniawi. Mereka lupa bahwa negara ini sebenarnya dibangun di atas sendi-sendi dan pondasi moralitas. Maka, bisa dibayangkan kalau landasan suatu negara sudah mulai rapuh akibat ulah sebagian oknum penyelenggaranya; bisa berarti negara sudah kehilangan ruhnya.

Pernyataan di atas tidak mengada-ada, melainkan berangkat dari fakta-fakta sosial dan politik hukum yang terjadi di Indonesia pada hari-hari ini. Ada tiga kasus yang diangkat dalam tulisan ini yang menunjukkan begitu ampuh kekuatan para pemilik modal dalam mengendalikan para penegak hukum.

Pertama, kasus Mbok Minah (60-an tahun), seorang nenek miskin di desa Darmakradenan, Banyumas, Jawa Tengah. Ia harus berhadapan dengan tuntutan hukum di meja hijau akibat laporan pihak PT. Rumpun Sari Antan, sebuah perusahaan perkebunan coklat, atas tuduhan ‘telah mencuri tiga biji kakao’. Seolah-olah jalan kompromi di luar pengadilan dengan basis nilai-nilai sosial dan kemanusiaan sudah tidak ada lantaran sikap pihak perusahaan tega dan begitu arogan itu.

Hanya dengan dalih “pencurian” senilai Rp 2.100, kekuatan uang bisa menggiring seorang lansia miskin dan buta hukum sampai berkorban secara moril, energi dan materi yang jauh lebih banyak. Hakim yang kemudian menjatuhkan sanksi 1,5 bulan (dengan tidak perlu masuk kurungan) pun sempat meneteskan air mata kesedihan saat membacakan putusan, karena sebenarnya dia menganggap kasus itu tidak perlu sampai di ruang pengadilan. Namun, apa boleh buat, ia hanya menjalankan tugas lantaran berkasnya sudah memenuhi syarat.

Kedua, kasus Prita Mulyasari. Prita terus diproses atau dilanjutkan sidangnya di Pengadilan Negeri Tengerang atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap Rumah Sakit Omni International lantaran telah mengirim e-mail kepada sejumlah temannya yang berisikian tentang keluhan atas pelayanan yang dia peroleh di rumah sakit itu.

Substansi tuduhannya masih sangat debatable. Namun, pihak penyidik dan Omni tetap berkeras hati untuk menjerat ibu rumah tangga yang pekerjaannya hanya pegawai salah satu lembaga perbankan di Jakarta itu. Sudah pasti Prita tak memiliki kekuatan untuk melawan, kecuali harus pasrah terhadap proses hukum formal tersebut. Ia pun sempat harus berpisah dengan anak-anak dan suaminya lantaran mendekam di dalam tahanan pihak yang berwajib, sebelum kemudian dilepas akibat reaksi publik yang keras pada saat menghadapi masa kampanye pilpres beberapa bulan lalu.

Ketiga, kasus terkait “kiprah” Anggodo Widjojo. Sudah sangat telanjang di hadapan publik bangsa ini bahwa keluarga PT. Masaro Radiokom yang terlibat dalam korupsi proyek pengadaan Sistem Radio Komunikasi Terpadu (SRKT) di Departemen Kehutanan itu benar-benar tampak memperoleh perlakuan khusus dari pihak penegak hukum, khususnya dari jajaran kepolisian dan kejaksaan.

Ada gejala semua keinginan Anggodo dituruti kedua instansi penegak hukum tersebut. Ia bukan saja dikawal aparat kepolisian dan dibebaskan serta menghirup udara segar, melainkan juga berupaya meminta korban berikutnya terkait dengan pemberitaan pers, dengan melaporkan pihak harian Kompas dan Seputar Indonesia ke Mabes Polri. Redaktur dari dua penerbitan itu pun kemudian dipanggil untuk dimintai kesaksiannya terkait dengan kasus Anggodo yang konon merasa dicemarkan nama baiknya itu.

Fenomena penegakan hukum seperti itu, kalau mau jujur diakui, sudah merupakan kecenderungan umum yang terjadi di negeri ini. Para pemilik modal bagaikan raja yang selalu bisa melenggang bebas dan memperdaya sebagian oknum pejabat dengan sekehendak hatinya.

Pada saat yang sama, pihak yang berhadapan dengan mereka akan selalu tergilas roda kekuasaan dan kewenangan para penegak hukum yang dikendalikan kekuatan uang itu. Cerdasnya lagi, mereka yang berwenang kerap berdalih “ini adalah negara hukum”, sehingga tidak boleh ada campur tangan siapapun dalam proses-proses penegakannya. Kewenangan ada di tangan penegak hukum, seolah-olah rakyat tak tahu bahwa sebagian dari para oknum penegak hukum itu sudah berada dalam genggaman pemilik uang.

Kondisi seperti ini, seperti yang digambarkan sosiolog besar Karl Marx, pada prinsipnya sebagai konsekuensi dari negara yang berada dalam jebakan kapitalisme. Dalam perspektif ini, negara sebenarnya merupakan perwujudan dari kepentingan atau perpanjangan tangan kalangan pemilik modal. Kebijakan politik, ekonomi dan hukum, lebih mengekspresikan apa yang diharapkan kaum kapitalis sehingga mereka bisa secara leluasa bergerak untuk semakin mengakumulasi harta.

Disadari betul, bahwa uang bisa melumpuhkan segalanya, termasuk penguasa simbolis negara yang bernama pemerintah dengan jajaran penegak hukumnya. Setidaknya, dengan kerja sama antara pemilik modal dan pihak pemegang otoritas formal negara, maka segalanya bisa diatur. Dari segi kuantitas memang jumlah pemilik modal sangat terbatas bahkan hanya segelintir orang bila dibanding jumlah massa rakyat. Namun, karena kaum pemodal bergabung dan atau mengendalikan otoritas negara dengan seluruh instrumennya, maka kekuatan sosial-massa secara gampang terlumpuhkan.

Setidaknya terdapat tiga faktor utama mengapa kondisi itu terjadi di Indonesia. Pertama, insentif yang diperoleh para penyelenggara negara masih rendah alias memprihatinkan. Tetapi, ada semacam keraguan juga, bahwa gaji para pejabat negara sebenarnya sudah jauh melambung tinggi dibanding pendapatan rata-rata rakyat (apalagi kelompok yang berada di bawah garis kemiskinan). Toh, mereka tidak kunjung mensyukuri hal itu. Mereka masih serakah untuk menambah jumlah kekayaan. Ini gejala rasa solidaritas sosial yang semakin sirna.

Watak serakah dari sebagian oknum pejabat inilah yang dimanfaatkan para pemilik modal. Caranya, kaum kapitalis tersebut membangun pertemanan baik secara langsung maupun melalui perantara, sehingga pengaruh mereka bisa dimasukkan melalui pendekatan informal. Pada saat yang sama, sebagian oknum pejabat pun, apalagi penegak hukum, menjadikan para penguasaha sebagai lahan tambang harta.

Kedua, adanya politisi yang nir-ideologi. Kapitalisme akan demikian kuat pengaruhnya di saat arena pengambilan kebijakan berisikan atau diperankan politisi yang nir-ideologi kerakyatan. Kita, pada saat ini, memang sedang mengalami krisis ideologi politik itu. Para figur yang masuk ke arena itu pun, tidak bisa dipungkiri lagi, sebagian besar harus ditopang kekuatan kapitalisl, karena memang hal itu merupakan modal utama untuk bisa menjadi pemenang dalam suatu kompetisi memperebutkan jabatan politik.

Sungguh ironis, memang. Karena, era reformasi, di mana multipartai berkembang subur, ternyata hanya dimanfaatkan para elite yang berupaya menggunakan kesempatan untuk secara bersama-sama memperkaya diri, dan bahkan melakukan pembelaan terhadap kebijakan politik dan hukum yang bertentangan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan. Maka, tidak heran kalau hampir tidak ada politisi yang peduli terhadap kasus Mbok Minah seperti dijelaskan di atas. Sebaliknya, sebagian besar di antara mereka lebih memberikan pembiaran terhadap penegakan hukum yang dikendalikan pemilik modal. Maklum, pada tingkat tertentu, sebagian dari para politisi itu sangat rentan terhadap pengaruh materi.

Ketiga, parahnya lagi, masyarakat kita sekarang ini sudah cenderung kehilangan modal sosial (social capital) alias rasa kebersamaan bangsa ini telah retak akibat pergeseran orientasi hidup yang kian mengarah kepada pengejaran kepentingan duniawi sesaat. Pihak pemilik modal sudah pasti sangat menikmati kondisi seperti ini, karena hanya dengan memberi sebagian kecil materi kepada figur-figur tertentu di masyarakat, bahkan termasuk sebagian aktivis sosial dan akademisi, mereka bisa secara mudah “dibeli” dengan uang recehan.

Kondisi ini memang sungguh memprihatinkan. Umumnya masyarakat bangsa ini pun sebenarnya sudah tidak percaya lagi kepada lembaga penegak hukum. Tetapi, bagaimana pun roda negara hukum harus berjalan. Maka, reformasi hukum sungguh sangat niscaya, yang harus dimulai melalui semacam “revolusi” di intern lembaga penegak hukum. Caranya, terlebih dahulu melakukan bukan sekadar reposisi aparatnya, melainkan mengganti dan sekaligus memberi sanksi hukum seberat-beratnya terhadap para oknum yang sudah terindikasi terlibat di dalam jejaring mafia.

Selain itu, harus memastikan bahwa para pejabat di jajaran penegak hukum steril dari pengaruh hubungan-hubungan personal dengan pihak pemilik modal. Termasuk di dalamnya, melakukan pemberantasan terhadap para pengacara hitam, serta makelar kasus.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: