Oleh: laodeidacenter | 2012/02/19

Pembersihan Semu di Luar, Bau Busuk di Dalam

Oleh : La Ode Ida

Sepulang dari lawatan ke mancanegara, Presiden SBY, dalam rapat kabinet terbatas, hanya beberapa saat setelah mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, menginstrukskan Kapolri Sutanto untuk membongkar kasus indikasi penyelewengan fiskal. Sutanto agaknya melaporkan kasus ini secara langsung kepada Presiden SBY sebagai bagian dari tugas dan upayanya dalam melakukan penyelidikan untuk menciptakan penegakan hukum dan pemerintahan yang bersih. Tentu itu merupakan progres yang cukup baik dari kinerjanya yang baru beberapa bulan diangkat sebagai pimpinan tertinggi di tubuh Kepolisian RI, suatu indikasi bagus bahwa ia benar-benar berupaya membantu Presiden dalam menjalankan misi mulia memerangi korupsi di negeri ini.

Berita tentang kepolisian lainnya juga masih terkait dengan upaya penegakan hukum kasus impor gula ilegal yang dilakukan Nurdin Halid, yang baru saja diputuskan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yakni menolak dakwaan jaksa dalam kasus ketua PSSI itu. Pihak Mabes Polri menyatakan bahwa mereka tak mau disalahkan, dan seirama dengan pernyataan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan yang meminta kasus itu disidik ulang. Lagi-lagi, semua itu merupakan bagian dari ekspresi, langkah dan tindakan jajaran Mabes Polri untuk menunjukkan kepada publik bahwa mereka memang sungguh-sungguh menjalankan harapan Presiden SBY tentang pemberantasan korupsi.

Publik bangsa ini memang berharap agar jajaran Polri bisa menjalankan tugasnya dengan baik, sekaligus secara perlahan dapat memulihkan kembali citranya yang selama ini merosot akibat ulah oknum-oknum yang ada di dalamnya. Harapan besar itu terlebih muncul saat Presiden SBY mengangkat Sutanto sebagai Kapolri  menggantikan Da’i Bachtiar, beberapa bulan lalu. Apalagi, pada saat itu, beberapa hari setelah dilantik, pihak Mabes Polri mengumumkan adanya temuan sejumlah petinggi (jenderal) polisi yang memiliki rekening  yang jumlahnya aneh-aneh karena jauh melampaui batas normal yang seharusnya. Betapa tidak. Mereka memiliki nilai nominal ratusan miliar rupiah dalam rekening mereka, bahkan ada yang mencapai lebih dari satu triliun rupiah. Masyarakat dari semua kalangan pun berharap dan menunggu gebrakan lanjutan untuk mengungkap kasus di intern Polri itu.

Tetapi, ternyata kasus yang sempat menghebohkan itu hingga kini bukan semakin terungkap, melainkan sebaliknya, kian meredup, seolah-olah berupaya ditenggelamkan. Soalnya, kasus tersebut tak pernah terdengar lagi apa langkah yang diambil Polri untuk mengusut kasus “rekening-rekening aneh“ itu, dan para oknum yang dicurigai pun masih bebas menghirup udara segar, menjalankan tugas seperti biasa. Bahkan, yang kemudian terungkap—atau sengaja dipublikasikan— adalah kasus mafia perbankan (kasus pembobobal Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun) yang diduga melibatkan mantan Kabag Reskrim Mabes Polri, Komjen Suyitno Landung.

Tidak jelas memang, apakah para petinggi Polri yang masuk sebagai pemilik daftar rekening aneh-aneh tadi termasuk di dalamnya oknum yang diduga terlibat pada pembobolan Bank BNI ini, namun yang pasti bahwa kasus-kasus yang sebelumnya terungkap, di mana beberapa oknum Polri didindikasikan terlibat, sekali lagi, cenderung redup atau tak dimunculkan lagi. Ini menunjukkan bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa kasus-kasus d intern Polri itu dibungkus dengan berbagai cara. Padahal bau busuk yang sangat menyengat itu sudah tercium bahkan merebak secara memuakkan.

Apa yang hendak dikatakan di sini adalah bahwa upaya jajaran Polri untuk mengungkap, membungkar dan menyidik kasus-kasus di luar Polri, memang harus diberi apresiasi dan didorong. Tetapi, hal itu tidak harus mengabaikan kasus-kasus di intern Polri sendiri, baik kasus-kasus yang sudah terungkap di media massa termasuk “rekening aneh-aneh“ seperti dijelaskan di atas, maupun berbagai kasus lainnya baik di tingkat Mabes Polri maupun di daerah-daerah. Soalnya, hal itu akan sangat kontradiktif dengan upaya membangun citra polisi. Mengapa?

Pertama, pihak Polri sendiri harus terlebih dahulu memberikan contoh bahwa mereka benar-benar merupakan penegak hukum dan pemberantas korupsi yang patut diteladani, dan sudah terlebih dahulu memberikan contoh dengan cara melakukan pembersihan di internnya. Tanpa itu, apalagi sudah secara telanjang dipublikasikan adanya oknum-oknum polisi yang diindikasikan terlibat di dalamnya, sulit dipercaya bahwa jajaran kepolisian sendiri akan sungguh-sungguh mewujudkan seperti yang diharapkan publik kepada Sutanto. Sebaliknya, tak sedikit pihak yang cenderung akan berkesimpulan bahwa Polri di bawah Sutanto pun ternyata hanya melakukan propaganda, lip service, jauh dari perwujudannya.

Kedua, jajaran Polri di bawah Sutanto ketika hanya akan sibuk mengungkap kasus-kasus di luar Polri dan  hanya sibuk mengangkat citra ke luar,  maka itu bisa dikatakan secara langsung telah menciptakan situasi pembiaran terhadap kasus-kasus di intern institusi mereka sendiri. Bahkan, itu pun bersifat “pilih kasih“ dan politis. Setidaknya pada tingkat publik, melalui pemberitaan media massa, akan dikesankan bahwa gerakan Polri dalam menegakkan hukum dan melakukan pemberantasan korupsi dengan “sapu kotor“ yang mereka miliki dan  gunakan, sementara di intern institusi mereka tetap akan melakukan operasinya sebagaimana tradisi sebelumnya.

Kecenderungan seperti itu memang tak bisa dihindari, atau tak perlu disangkal  pihak kepolisian di bawah Sutanto sekalipun. Berbagai kasus di daerah yang dilaporkan kepada saya atau DPD dengan data meyakinkan dan sebagian sudah diteruskan ke Mabes Polri, misalnya, menunjukkan bahwa jajaran kepolisian masih terus menikmati kebebasan untuk melakukan apa saja tanpa bisa dipersoalkan masyarakat. Dalam pelaksanaan pilkada (pemilihan kepala daerah secara langsung) yang sudah dan akan berlangsung di berbagai daerah di Indonesia sejak Juni lalu, muncul banyak kecurigaan kalau jajaran kepolisian setempat benar-benar dimanfaatkan atau memanfaatkan situasi untuk memperoleh keuntungan materi. Caranya, antara lain, berpihak atau melindungi praktik kotor dan menyimpang dari pasangan calon kepala daerah tertentu (biasanya terhadap pasangan yang sedang menjabat). Berbagai kritik diabaikan, bahkan dihadapi dengan cara-cara kekerasan oleh pihak kepolisian setempat.

Demikian juga kegiatan-kegiatan seperti  illegal logging, perjudian gelap, prostitusi liar dan terselubung, pengurusan SIM dengan jalan pintas, “memalak“ pengemudi kendaraan bermotor dengan alasan “tilang“ yang hanya diselesaikan dengan transaksi terbuka di pinggir jalan, dan masih banyak lagi kegiatan ilegal lainnya, tak sedikit yang di-back up kuat dan atau dilakukan langsung oleh oknum-oknum kepolisian. Mereka bahkan boleh dikatakan “sangat merajalela“ di berbagai daerah di Indonesia ini, apalagi di tempat-tempat yang jauh dari jangkauan media massa dan kelompok-kelompok masyarakat yang kritis terhadap kinerja pengelola pemerintahan. Kerap semakin telanjang kesenang-wenangan oknum polisi dalam menjalankan tugas termasuk di dalamnya terlibat dalam penyiksaan terhadap warga masyarakat. Laporan yang disampaikan Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) pada akhir-akhir ini ke DPR dan DPD, misalnya, menunjukkan begitu vulgar tindakan kepolisian setempat yang melakukan pembunuhan dan penyiksanaan terhadap rakyat (kasus di Kabupaten Selayar, Sulsel), atau membiarkan aparat Pemda melakukan penyiksaan terhadap rakyat miskin yang mencari nafkah di dalam kebun tradisional mereka sendiri (kasus di Kontu, Kabupaten Muna, Sultra).

Melakukan pengawasan terhadap jajaran kepolisian memang bukan saja sangat sulit melainkan juga sangat berbahaya. Soalnya, pertama, mereka merupakan instansi penyidik di mana orang-orangnya sudah saling “tahu sama tahu“ alias “TST“, sekaligus sudah berkonspirasi dengan berbagai pihak yang menjadi sasaran penyidikan. Sementara di tengah rendahnya pendapatan, oknum kepolisian banyak yang menganggap terbuka peluang untuk melakukan tindak penyimpangan, pelanggaran hukum atau terlibat dalam konspirasi koruptif. Maka, sudah pastilah akan ada kesulitan mendasar: siapa mau menyidik dan menghukum siapa. Sebab, kalau itu secara jujur dilakukan, bukan mustahil hanya akan ditemukan sejumlah kecil aparat kepolisian yang terbebas dari tindakan dan praktik yang berbau busuk itu.

Kedua, bagi mereka yang mengusik, termasuk barangkali sebagian jurnalis yang berupaya mengungkap dengan jujur praktik-praktik kotor aparat kepolisian itu, bukan mustahil keselamatan jiwa dan keluarganya akan terancam. Dan, lagi-lagi, kalau itu dilakukan, maka kita kembali mengalami kesulitan untuk membuktikan siapa oknum pelaku yang sesungguhnya, karena pastilah aksi itu dilakukan dengan cara-cara invisible hands. Kita semua berharap, Kapolri Sutanto bisa mengendalikan itu semua.

Tepatnya kita sangat berharap kepada Kapolri Sutanto agar tidak membiarkan bau busuk dari dalam lingkungan sendiri, dan harus berani melakukan terobosan nyata mulai dari dalam diri sendiri.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: