Oleh: laodeidacenter | 2012/02/20

Jejaring Pejabat Penghancur Negara

Oleh : La Ode Ida

Masyarakat bangsa kita sekarang ini tengah dipertontonkan drama penegakan hukum yang diperankan para pejabatnya, pengacara, makelar kasus (markus), dan oknum pengusaha hitam yang terakit. Sungguh menarik, namun kondisi dan jalan ceritanya memprihatinkan. Betapa tidak. Adegan demi adegan yang ditampilkan memberikan kesan bahwa negara ini tengah berada dalam jeratan jejaring para pejabat bermental mafia dan pembohong, dengan memanfaatkan institusi hukum serta jabatan yang mereka miliki.

Pada tingkat tertentu, bahkan boleh dikatakan, para oknum pejabat itu telah dan sedang membuat skenario dan rekayasa kejahatan untuk tetap mempertahankan praktik-praktik kotor (bad practices). Mereka bukan saja menggerogoti uang negara, melainkan sekaligus melakukan tindakan kriminal terhadap pihak-pihak yang berupaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik sebagaimana menjadi agenda utama reformasi. Maka tidak heran kalau akhirnya masyarakat semakin rendah derajat kepercayaannya (decreasing of public distrust) terhadap para penyelenggara negara.

Konstatasi di atas diangkat berdasarkan fakta-fakta hukum yang akhir-akhir mencuat dan setiap hari menjadi berita yang menghiasi semua media massa di Tanah Air. Misalnya, kasus pemidanaan terhadap dua aktivis ICW yang oleh pihak Kejaksaan dituduh telah melakukan  pencemaran nama baik akibat hasil kerja intelektual mereka yang mengungkap data adanya indikasi penyalahgunaan atau penggelapan dana yang berasal dari para koruptor di lima lingkungan kejaksaan tinggi, di mana fakta administrasi menunjukkan ‘tidak masuk ke kas negara’. Tepatnya, para aktivis itu sebenarnya telah menyuguhkan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk penciptaan pemerintahan yang bersih di mana seharusnya diapresiasi; bukan sebaliknya dimusuhi dan dihukum.

Yang lebih menarik lagi adalah perseteruan antara pihak pimpinan KPK di satu pihak dan Kepolisian serta  Kejaksaan di pihak lain. Mereka sudah saling membuka aib yang selama ini selalu disembunyikan. Kepolisian dan Kejaksaan dianggap telah berkolaborasi untuk mengkriminalkan bahkan akan “menghabisi” KPK dengan terlebih dahulu membangun pencitraan negatif melalui “penjebakkan” sebagian pimpinannya baik dengan kasus skandal seks yang berakhir pada pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen (dituduhkan ke Antasari Azhar), sampai kepada tuduhan penyalahgunaan wewenang penyadapan percakapan, suap dan pemerasan ke Bibit S. Riyanto dan Chandra Hamzah (Bibit-Chandra).

Tetapi, ternyata pihak kepolisian dan juga kejaksaan bukan saja menghadapi tekanan publik yang luar biasa (mulai dari dunia maya sampai gerakan massa di berbagai daerah dengan secara terbuka melakukan pembelaan terhadap KPK termasuk tuntutan pembebasan terhadap Bibit-Chandra), melainkan juga dari dalam institusi sendiri. Pengakuan Kombespol Williardi Wizar, saksi dan tersangka pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen, sekaligus mencabut kesaksiannya dalam BAP, dalam sidang lanjutan di pengadilan Jakarta Selatan (10/11/2009), bahwa ia dikondisikan oleh unsur pimpinannya dari Mabes Polri; haruslah dilihat sebagai fenomena  mulai adanya “pembongkaran kebusukan dari dalam” lembaga penegak hukum itu.

Kalaupun kelak pengakuan mantan Kapolres Jakarta Selatan itu kemudian dibantah para petinggi Polri, namun masyarakat luas belum tentu bisa cepat mempercayai sangkalan itu. Justru, masyarakat akan kian jengkel terhadap berbagai argumentasi dari pihak penegak hukum. Tepatnya, publik sudah cenderung skeptis terhadap perilaku aparat penegak hukum, bukan saja akibat munculnya berbagai indikasi skenario jahat dalam kasus Bibit-Chandra, melainkan lebih merupakan akumulasi kebencian atas kinerja dan perilaku oknum-oknum aparat penegak hukum selama ini.

Yang lebih memprihatinkan, dan sekaligus menjadikan mantan presiden BJ. Habibie terheran-heran, adalah belum dilakukan penahanan dan menetapkan Anggodo Widjojo sebagai salah satu tersangka atas dugaan penyuapan dan kriminalisasi pimpinan KPK. Pada saat yang sama, terkait dengan transkrip pembicaraan hasil sadapan KPK yang dibuka dalam sidang MK, nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun dicatut atau disebut-sebut oleh pihak pengusaha hitam itu. Namun SBY cenderung tidak reaktif alias sedikit mengabaikan. Ini sungguh berbeda dengan kasus pencemaran nama baiknya yang pernah dilakukan Zainal Ma’arif (mantan wakil ketua DPR), di mana saat itu ia langsung melaporkan tuduhan itu ke Polda Metro Jaya.

Fenomena seperti itu menjadikan masyarakat semakin memperkuat dugaan bahwa sebagian penyelenggara, penegak hukum dan atau  pemimpin di negara ini bukan saja memiliki kedekatan dengan pengusaha hitam, melainkan juga cenderung melindungi mereka ketika terjadi masalah hukum. Maka, tidak heran kalau kemudian muncul pertanyaan: apakah penyelenggara negara ini sudah berada di bawah kendali para pemilik modal yang nota bene pengusaha hitam?  Hanya moralitas dan kejujuran yang tinggilah yang bisa memberikan jawaban yang sesungguhnya.

Penyelenggara negara yang baik seharusnya bukan saja harus menjaga jarak atau tidak boleh membangun hubungan personal apalagi memberikan berbagai kemudahan dan melindungi penguasa hitam, melainkan haruslah secara tegas menyatakan “perang melawan pengusaha hitam”. Kalau ketika mereka dibiarkan dan diberi ruang, maka yang terkena ‘virusnya’ bukan sekedar individu pejabat yang bersangkutan, melainkan juga merusak sistem secara keseluruhan. Bahkan masyarakat pun terkena imbasnya seperti bisa dilihat dari fenomena orientasi hidup yang terus bergeser, dari menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran substansial menjadi berorientasi materi. Atau, terjadi pergeseran nilai, dari idealis menjadi sangat fragmatis.

Tetapi harapan terhadap upaya mengembalikan sistem nilai ideal itu, baik dalam lingkungan penegak hukum, penyelenggara negara, maupun pada tingkat rakyat, pada saat-saat ini dan masa datang, agaknya masih akan sangat sulit. Mengapa?

Pertama, pihak penyelenggara negara, termasuk pimpinan penegak hukum  di tingkat nasional, sudah cenderung memberikan contoh buruk yang bertolak belakang dengan tujuan reformasi. Demikian juga tren serupa di daerah-daerah. Sudah barang tentu praktik buruk dan busuk di jajaran penyelenggara pemerintahan dan penegak hukum di daerah akan lebih bergairah lagi untuk mengikuti perilaku para atasan mereka di tingkat nasional. Tepatnya, bukan mustahil pihak penyelenggara negara di daerah seperti mendapat restu untuk melakukan praktik-praktik busuk dan manipulatif. Terlebih lagi bagi mereka yang ditempatkan di daerah dengan kebiasaan “setoran ke atas”.

Kedua, belum ada langkah konkret dari pihak pimpinan negara untuk secara sungguh-sungguh melakukan pembenahan di intern lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan dan penegak hukum. Lembaga-lembaga penegak hukum haruslah disterilkan dari oknum-oknum yang bermasalah, apalagi sudah terindikasi kuat terlibat dalam praktik busuk seperti yang terjadi di jajaran kepolisian dan kejaksaan sekarang ini.

Namun, hingga saat ini, tampaknya, agenda penciptaan pemerintahan yang baik dan bersih masih sebatas konsep dengan syair yang indah, “dinyanyikan secara politik” dalam berbagai   acara seremonial kenegaraan. Padahal, pembiaran kondisi buruk seperti itu sama halnya dengan menjerumuskan bangsa ini ke dalam kubangan kehancuran. Yang beruntung hanyalah segelintir elite, terutama oknum-oknum penganbil dan pelaku kebijakan. Mereka menikmati siatuasi ini secara berjamaah. Sementara rakyat banyak akan tetap berada dalam kondisi kehidupan yang subsisten, bahkan banyak yang memprihatinkan.

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: