Oleh: laodeidacenter | 2012/02/20

Pendidikan dalam Jebakan Materi dan Kekuasaan

Oleh : La Ode Ida

Setujukah Anda, para pembaca yang budiman, kalau dikatakan bahwa sistem pendidikan kita ternyata bukan saja tidak memberi dampak terhadap perbaikan moralitas bangsa, melainkan sebaliknya turut berkontribusi dalam menciptakan nilai-nilai luhur berupa kearifan tradisional semakin luntur?

Pertanyaan ini memang pasti terasakan kontroversi. Sebab, pendidikan tidak bermaksud untuk merusak moralitas bangsa, melainkan justru berupaya mewariskan nilai-nilai yang dianggap baik oleh para pendahulu kepada anak-anak atau generasi baru. Pendidikan berupaya melanggengkan nilai-nilai luhur yang baik itu dengan cara mewariskan aset bangsa tersebut dari generasi ke generasi.

Selain itu, lembaga pendidikan berupaya juga mengarahkan peserta didik atau seluruh warga negara agar tak tersesat di “jalan yang bengkok”. Atau, kalaupun ada (sejumlah) anak didik atau warga yang telah berada di lorong ke gelapan, maka lembaga dan nilai-nilai pendidikan dengan orang-orang bijak di dalamnya yang berkewajiban menyalakan lilin seraya membimbin mereka bisa kembali masuk pada koridor jalan yang lurus dan terang.

Para guru, mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga ke sekolah lanjutan atas, dan atau kemudian dilanjutkan para dosen di perguruan tinggi, memperoleh amanah untuk menjalankan peran dan tanggung jawab mulia itu. Para orang tua memberikan pondasi awal kepada generasi mulai dari dalam lingkungan rumah tangga. Sementara para alim ulama, para tokoh agama, memainkan peranan di wilayah yang lebih luas, yakni di masyarakat (nonformal education). Ketiganya itu  merupakan pilar-pilar utama penyangga agar moralitas luhur dari sebuah bangsa terus bertahan. Atau, ketiganya juga menjadi lembaga-lembaga dengan aktor-aktornya yang kreatif untuk melahirkan sistem nilai yang bisa dijadikan acuan kolektif bagi masyarakat.

Tetapi, benarkah ketiga lembaga itu masih berada pada tataran tipe ideal? Kalau mau jujur diakui, ketiga lembaga itu hari-hari ini hanya menjadi simbol yang enak didengar sebagai cerita dongeng pengantar tidur bagi anak-anak, tidak lagi berpengaruh sebagai acuan kolektif bagi setiap warga. Dan, pada tingkat tertentu, boleh dikatakan bahwa khususnya lembaga pendidikan dan (para tokoh) agama dijadikan sebagai instrumen legitimasi dari kekuatan dominan dan kekuasaan yang merusak tatanan sosial dan moralitas bangsa ini. Sementara lembaga keluarga larut di dalamnya, tak bisa berdaya menghadapi jaringan perusak nilai-nilai pendidikan yang berkembang sangat cepat dan kian canggih. Bahkan, pengaruh luar itulah yang kemudian menjadi acuan untuk semua (refference for all), tak ada lagi warisan budaya yang dianggap layak dipertahankan.

Yang mengendalikan arah dan moralitas bangsa sekarang ini, sekali lagi, bukan lembaga pendidikan. Ada dua kekuatan utama yang saling mendukung di luar itu. Pertama, kekuatan materi. Semua orang pada akhirnya mengejar perolehan materi, tanpa peduli apakah diperoleh melalui jalan yang benar atau salah, halal atau haram. Mereka yang lemah secara materi, pasti akan tergilas, tak kuat menghadapi kehidupan. Para pemilik materi yang dikendalikan jaringan kaptalisme dunia, menjadi penentu dan acuan gaya hidup seluruh lapisan masyarakat; melumpuhkan nilai-nilai tradisional-lokal yang dulu dianggap luhur itu.

Pada tataran abstrak-teoretik, kondisi dan kecenderungan seperti ini merupakan konsekwensi logis dari modernisasi, yang selalu mengagungkan, mengadopsi dan tunduk kepada sesuatu yang dibawa ”dari luar lokal”. Nilai-nilai yang diwariskan secara budaya di tingkat lokal dianggap sudah tak pantas lagi dipertahankan kalau ingin dianggap sebagai masyarakat modern-maju. Kecuali bagi mereka masih tetap rela dilabel sebagai ’kolot’ atau ’konservatif. Namun, orang-orang seperti yang disebut terakhir ini, termasuk di dalamnya lembaga-lembaga pendidikan, sudah sangat jarang adanya. Karena, umumnya orang sudah terjebak ke dalam arus materi dengan cara pandang dan gaya hidup yang, sadar atau tak sadar, dikendalikan dari luar, oleh kekuatan pemilik materi.

Kedua, kekuasaan. Para penguasa di negeri ini, di semua level dan lini, mengarahkan masyarakat untuk tunduk kepada apa yang menjadi agenda mereka. Walaupun konsep demokrasi itu enak didengar dan diajarkan karena rakyat menjadi ’tuan’ dan ’Tuhan’, ketika suara rakyat dilimpahkan kepada para penguasa, maka hilanglah sudah hak rakyat untuk mengendalikan kekuasaan secara langsung. Bagaikan tradisi upeti dari raja-raja masa lalu, ketika rakyat memberikan hadiah kepada pemimpinnya, maka hilang sudah hak rakyat untuk mengontrol penggunaan upeti itu oleh raja, karena rakyat hanya dianggap memiliki kewajiban untuk itu. Ini tentu saja bukan salah demokrasi, melainkan arogansi penguasa yang berakibat terhadap  hakikat demokrasi itu sendiri.

Walaupun demikian, para ’raja’ itu pasti merasa tak bersalah, karena menganggap diri bukan saja sudah diberi mandat oleh rakyat untuk melakukan apa saja, melainkan merasa lebih pintar dan berhak daripada orang kecil pada umumnya—rakyat. Maka tidak heran kalau semua program pembangunan yang dianggarkan negara bukan untuk menjawab kebutuhan rakyat, melainkan untuk menyahuti nafsu kekuasaan dan perolehan materi dari para aktor yang sedang dimabuk kekuasaan dan jabatan di dalamnya. Merekalah yang memeras uang negara, merampok hak-hak rakyat. Rakyat pun pada akhirnya hanyalah menjadi penonton setia di tengah proses-proses implementasi kebijakan penguasa yang korup itu.

Parahnya lagi, para pejabat atau penguasa yang ada di lingkungan birokrasi sering menampilkan diri secara tidak masuk akal sehat (illogic). Mengapa? Harta benda yang mereka miliki biasanya jauh melampaui batas-batas kewajaran berdasarkan gaji yang diperoleh. Namun, oh…, ternyata harta mereka yang berlimpah itu bukan diperoleh secara halal, melainkan melalui ”jalur korupsi”. Dan, sangat beruntungnya lagi, mereka itu tak banyak yang ketangkap basah, tak banyak yang diproses di pengadilan, sehingga bisa tetap hidup aman dan nyaman menikmati harta haram hingga akhir hayat dan secara turun-temurun.

Instrumen hukum yang digunakan, dengan berbagai perangkat kelembagaan yang diciptakan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan nilai-nilai pendidikan, ternyata bukan saja tak efektif, melainkan sekaligus dijadikan lahan oleh oknum-oknum yang sudah terkontaminasi orientasi materi. Para hakim, jaksa, polisi, auditor (seperti aparat di Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan BPKP), dan terakhir anggota atau pegawai KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) justru cenderung menjadikan kasus-kasus sebagai bagian dari lahan untuk menambah pemasukan materi mereka.

Ini semua sudah kebiasaan yang saling melindungi satu sama lain. Maka, tidak heran, kalau Jaksa Agung Abdurrahman Saleh, misalnya, menunjukkan ekspresi dan sikap melindungi jaksa-jaksanya yang terlibat dalam mafia peradilan, ketika mereka diituduh oleh Ahmad Djunaidi, mantan Direktur Utama PT Jamsostek (dan pasti yang bersangkutan bersaksi) bahwa jaksa menerima ratusan juta uang alias memeras sang terdakwa. Ya, apa boleh buat, para penegak hukum itulah yang memiliki otoritas untuk menentukan norma-norma hukum positif tegak dan atau runtuh.

Semua kenyataan dan kecenderungan di atas sekaligus secara langsung mengajarkan masyarakat bagaimana melakukan sesuatu yang tidak benar. Dan, itulah nilai-nilai pendidikan yang sesungguhnya dinikmati warga bangsa kita sekarang ini, di mana sudah pasti tidak diajarkan di lembaga pendidikan formal, sebagaimana juga selalu difatwakan para tokoh sebagai perbuatan yang tidak terpuji, dilarang oleh ajaran agama manapun.

Tetapi, secara diam-diam para penyelenggara pendidikan kita telah terjebak ke dalam kebijakan dan perbuatan yang melanggar nilai-nilai edukasi itu sendiri. Mereka juga telah terlibat dalam praktik penyalahgunaan jabatan dan wewenang, termasuk di dalamnya korupsi. Maka, tak heran bila tak sedikit kepala sekolah (mulai dari SD hingga SLTA) menyalahgunakan uang BP3, menyalahgunakan sumbagan-sumbangan pendidikan, menyalahgunakan dana subsidi pendidikan, dan lain-lain.

Demikian juga para rektor dan seluruh jajarannya, baik di lingkungan perguruan tinggi negeri (PTN) maupun swasta (PTS), jujur saja, banyak yang korupsi atau menyalahgunakan jabatan dan wewenang untuk memperkaya diri. Apalagi, di lingkungan lembaga, dinas atau departemen yang membidangi pendidikan, praktik korupsi sudah menjadi tradisi yang diwariskan. Mereka semua mempertontonkan bahkan melatih masyarakat bangsa ini untuk menyimpang dari nilai-nilai substansial di bidang pendidikan.

Maka, tidak heran kalau seorang pendidik sedang menerangkan tentang nilai kebaikan kepada para anak didiknya, pada suatu saat akan diabaikan anak didik, dan para murid itu akan menganggap sang guru sebagai pembohong. Soalnya, yang dia ajarkankan sangat bertentangan dengan realita yang dipraktikkan secara langsung di lapangan luas di mana para guru ikut di dalamnya.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: