Oleh: laodeidacenter | 2012/02/20

PP No. 37/2006 dan Isapan Politis

Oleh : La Ode Ida

Setelah memperoleh krtitik dari berbaga pihak, pemerintah berjanji akan melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 37/2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Belum jelas bagian mana yang akan direvisi. Tapi, sebelumnya, pihak Departemen Dalam Negeri (Depdagri) sudah mengumumkan daftar penyesuaian besaran tunjangan komunikasi intensif yang akan diterima berdasarkan kategori daerah (kaya, sedang dan mikin yang tentu saja terkait dengan tingkat kemahalan atau living cost.

Mendagri sendiri agaknya merasa kebablasan melalui  PP itu, sehingga perlu menghimbau pencairan Rapel gaji DPRD ditunda (Media Indonesia, 19/1/2007). Apakah himbauan ini mengikat? Saya kira tidak. Apalagi sejumlah daerah sudah dikabarkan telah merealiasikan pembayaran gaji yang berlaku surut sejak Januari 2006 itu. Sangat kecil kemungkinan para anggota DPRD itu akan mengembalikan uang yang telah mereka terima, bahkan mungkin sebagian sudah dibelanjakan dan habis. Sementara itu, bagi daerah-daerah yang belum menerima dana untuk gaji pasti akan menuntut pemberlakuan kebijakan itu secara adil, alias akan meminta pencairan setahun kekuarangan tambahan gaji mereka.

Kita tahu bahwa PP No. 37/2006 itu keluar sebagai buah dari tuntutan para anggota DPRD yang (melalui asosiasi-asosiasi mereka) diperjuangkan secara langsung kepada pemerintah dan memperoleh back up politik dari DPR. Agaknya, akibat tekanan politik itu pemerintah memenuhi kehendak para anggota DPRD, tidak berpikir lebih jauh tentang rasionalitas penggunaan keuangan negara dalam kaitan dengan prinsip fundamental tata pemerintahan yang baik (good governance). Tepatnya, pemerintah telah mengambil kebijakan keliru dengan serta merta menyahuti tuntutan para politisi itu. Mengapa?

Pertama, kebijakan pemerintah yang berkonsekuensi terhadap penggunaan dana seperti ini seharusnya melewati sebuah proses konsultasi atau partisipasi publik secara luas, sehingga masyarakat bisa mengetahui dan sekaligus mengeliminasi potensi resistensi. Namun pemerintah telah memutuskan secara sepihak dan tertutup (prosesnya sangat elitis), masyarakat luas tidak mengetahui hal itu. Proses-proses seperti itu tentu saja sangat wajar kalau dicurigai sarat tawar-menawar yang memberi keuntungan materi di antara para pejabat yang terlibat di dalamnya, suatu bentuk konspirasi elite pejabat untuk kemudian secara sah membelanjakan uang negara.

Kedua, setiap kebijakan pemerintah dalam kaitan dengan perubahan alokasi anggaran harus secara matang memperhitungkan prinsip dasar peningkatan kesejahteraan rakyat. Ini artinya bahwa pemerintah memiliki kewajiban fundamental untuk terus-menerus meningkatkan anggaran publik (public expenditure), dan pada saat yang bersamaan sedapat mungkin secara bertahap (gradually) menekan anggaran aparatur pemerintah.

Atau, dengan kata lain, boleh-boleh saja pemerintah menaikkan alokasi anggaran bagi aparatur/pejabat  negara sepanjang itu tidak mengganggu stabilitas keuangan negara, atau pada saat yang sama terjadi peningkatan anggaran untuk kepentingan publik (public expenditure). Namun, dalam kondisi Indonesia sekarang ini, di mana alokasi anggaran publik dalam APBD rata-rata berada di bawah angka 30% (bahkan di beberapa daerah di bawah 20%), maka dengan keluar dan pemberlakuan PP No. 37/2006 itu dalam kondisi peningkatan PAD (pendapatan asli daerah) stagnan otomatis akan semakin memangkas hak rakyat untuk memperoleh alokasi anggaran negara yang signifikan dalam rangka menjawab berbagai kebutuhan dasar mereka.

Ketiga, PP No. 37/2006 adalah pelanggaran etika dalam kaitan dengan penambahan alokasi anggaran kepada para pembuat kebijakan. Memang, negara tidak dilarang menaikkan gaji atau berbagai tunjangan bagi para pejabatnya. Namun bagi para pejabat seharusnya memiliki kesadaran akan nilai-nilai etika fundamental yang termasuk bagian dari ”rasa malu sosial”, yakni bahwa perencanaan kenaikkan gaji atau tunjangan bukan untuk dirasakan langsung oleh mereka melainkan untuk diberlakukan pada periode setelah masa jabatan mereka.

Prinsip seperti inilah yang diterapkan di negara-negara demokrasi nan maju, suatu tata cara pengambilan kebijakan dengan menghindari atau mengurangi conflict of interest dari aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Cara etis seperti itu seyogyanya dicontoh para pejabat pembuat kebijakan di negara yang masih terjebak utang dan masyarakatnya masih banyak yang miskin ini. Pemerintah tidak selayaknya serta-merta dan terus-menerus melayani tuntutan materi elite politik atau membuat kebijakan yang kian mempertajam kesenjangan sosial ekonomi antara sekelompok pejabat dan masyarakat kebanyakan.

Apalagi dengan gaji dan pendapatan yang diperoleh para anggota DPRD selama ini belum ada cerita bahwa mereka miskin apalagi kelaparan, sehingga tanpa PP No. 37/2006 pun hidup mereka tetap berada di atas rata-rata umumnya masyarakat bangsa ini. Sebaliknya, akibat alokasi APBD yang tak berpihak kepada  pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, tak sedikit rakyat yang menderita seperti busung lapar, anak-anak putus sekolah, dan sejenisnya. Seharusnyalah pemerintah membuka mata dan hati terhadap kenyataan seperti itu.

Kalau penjelasan sebelumnya dijadikan acuan oleh pemerintah, maka sebenarnya PP No. 37/2006 tidak perlu diterbitkan. Atau, kalau pemerintah baru kemudian tersadarkan, termasuk di dalamnya akibat dari reaksi publik yang begitu keras, maka seharusnya Presiden Yudhoyono tak perlu ragu untuk mencabut PP tersebut, tidak seaedar merevisi, dan selanjutnya dilakukan kaji ulang secara komprehensif.

Tetapi kalau pemerintah terus mempertahankan pemberlakuan PP No. 37/2006 itu, maka sama halnya para penentu kebijakan di negeri ini semakin membuktikan dirinya tak memiliki derajat sensitifitas terhadap kepentingan publik. Bahkan, pada tingkat tertentu, akan semakin menguatkan tuduhan atau kecurigaan bahwa pemerintah kita sekarang ini tak pro-rakyat. Pemerintah semakin tak bisa keluar dari tekanan-tekanan politisi, menjadikan anggaran terhisap oleh politisi, yang boleh jadi kelak akan menjadikan pemerintahan pilihan rakyat sekarang ini sebagai ’pro-kepentiangan politisi, mengabaikan rakyat’.

Bagi partai politik (parpol), PP No. 37/2006 itu memang hal yang ditunggu-tunggu. Karena sumber pendapatan parpol, kecuali secara resmi dari uang negara berdasarkan perolehan suaranya, juga berasal dari sumbangan para anggotanya, tgerutama yang duduk di parlemen. Maka, semakin banyak pendapatan para anggota DPRD akan kian banyak setoran ke  parpol untuk selanjutnya dinikmati para (politisi) pengurusnya. Itu semua tak bisa dilepaskan dari persiapan dalam mengahadapi pemilu 2009 nanti. Tepatnya, kalau PP tersebut tetap dipertahankan, maka ini jelas merupakan sebuah kebijakan ’penghisapan anggaran negara oleh politisi’.

Pemerintah yang baik sebenarnya perlu selalu melakukan koreksi terhadap semua kebijakannya, berangkat dari pertanyaan apakah semua itu sudah sejalan dengan kepentingan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Apalagi di negeri ini, sulit untuk mengatakan bahwa ada parpol yang memiliki ideologi kerakyatan dalam arti sesungguhnya. Demikian juga, sangat langka politisi yang benar-benar konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat. Arena politik dijadikan sebagai lapangan kerja, dan bukan medan perjuangan untuk mewujudkan  kesejahteraan rakyat dalam artian yang sesungguhnya.

Maka, tidak mengherankan kalau kita setiap hari menyaksikan para politisi yang sangat sibuk memanfaatkan jabatan dan kewenangan, baik yang ada pada dirinya maupun jaringannya (konco-konconya), yang semuanya berorientasi kepada kepentingan materi pribadi. Pihak pejabat birokrat di instansi-instansi pemerintah sangat terpengaruh, bahkan mungkin larut atau ketakutan, oleh gertakan-gerakan para politisi itu, yang tak jarang saling memanfaatkan untuk menggerogoti uang rakyat. Soalnya, uang ada di tangan pejabat birokrat eksekutif, sementara (tekanan) kekuasaan berada di pihak politisi.

Barangkali itulah mengapa PP No. 37/2006 keluar dan pemerintah secara ngotot berusaha mengimplementasika kebijakan tersebut tanpa peduli terhadap kepentingan fundamental rakyat bangsa ini. Padahal, kalau saja pemerintahan Yudhoyono menyadari dirinya sebagai pilihan langsung rakyat, maka tidak sepantasnya untuk selalu ’tunduk’ kepada berbagai gertakan para politisi yang bermotif ’menghisap’ uang rakyat itu.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: