Oleh: laodeidacenter | 2012/02/20

Rekrutmen Aparat dan Mafia Birokrasi

Oleh : La Ode Ida

Penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) kini tengah berlangsung di berbagai instansi pemerintah baik di level nasional maupun daerah. Para pelamarnya membludak, jauh di atas kebutuhan formasi yang biasanya sangat terbatas. Sebagaimana biasa, prosesnya dimulai dengan pendaftaran, seleksi berkas, tes tertulis dan bila perlu dilanjutkan dengan tes wawancara. Semua dilewati sebagai prosedur formal dan lancar-lancar saja.

Namun, di balik itu sungguh telah terjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan. Ada syarat dan proses yang terselubung dan tidak tertulis, praktiknya berlangsung “di bawah tangan” atau sembunyi-sembunyi  antara pihak instansi penerima dan  pelamar pekerjaan, dan tanpa bukti tertulis. Yakni, tejadinya transaksi suap-menyuap, sogok menyogok, atau jual beli formasi pegawai.

Menpan, E.E. Mangindaan tampaknya sudah memperoleh informasi tentang hal itu. Berdasarkan laporan dari daerah, nilai yang dibayarkan oleh setiap pemalar untuk bisa terjaring masuk CPNS mencapai Rp100 juta – suatu angka yang sangat besar bagi umumnya rakyat bangsa ini. Itu pun, tentu saja, baru pada tingkat janji, belum tentu dinyatakan lulus seleksi, karena yang terjadi adalah mekanisme pasar: semakin besar nilai bayarannya akan semakin besar peluangnya, dan sebaliknya.

Fenomena seperti itu sebenarnya sudah lama terjadi, dan telah diketahui orang secara meluas. Bahkan, kalau mau jujur diakui, kenyataan serupa juga terjadi dalam rekrutmen aparat kepolisian dan jajaran TNI. Semua itu cenderung dianggap wajar. Padahal sebenarnya cara-cara seperti itu dapat dikatakan sebagai bagian dari pemerasan oleh oknum aparat terhadap rakyat untuk memperkaya diri – suatu pembiaran praktik busuk yang dilakukan para oknum aparat atau pejabat yang terkait. Dan, pada tingkat tertentu, “pengabsahan” perilaku seperti lantaran dianggap tidak merugikan uang negara alias bukan kategori korupsi.

Proses-proses permafiaan dan atau percaloan CPNS seperti itu umumnya terjadi di daerah-daerah otonom dan atau instansi vertikal tertentu termasuk di jajaran penegak hukum di daerah. Pada tingkat tertentu, memang, di tingkat nasional sudah lebih menerapkan prinsip-prinsip yang rasional, direkrut berdasarkan standar kemampuan sesuai dengan bidangnya. Bahkan instansi seperti Departemen Luar Negeri dan Departemen Keuangan sudah menggunakan rekrutmen melalui online system atau cara-cara yang canggih sehingga kemungkinan terjadi permainan kotor tentu bisa ditekan.

Kecenderungan suap-menyuap di atas, tampaknya, dimulai sejak perencanaan kepegawaian. Biasanya terjadi tawar-menawar formasi antara instansi yang akan menerima pegawai dan pihak penentu kebijakan kepegawaian di level nasional, yakni Kementerian Negara PAN dan BKN. Konon, dalam proses-proses itu pula pihak instansi yang akan merekrut CPNS meyakinkan pihak oknum pejabat penentu kebijakan kepegawaian itu dengan cara-cara transaksional.  Oleh karena itulah, kerap quotaformasi CPNS jauh dari pertimbangan rasional. Diharapkan jatah yang diperoleh sebanyak mungkin, karena dengan cara itu bisa memperoleh “pemasukan” signifikan dari para pelamar atau calon CPNS.

Memeras Rakyat

Terdapat beberapa faktor  mengapa praktik tidak terpuji itu terjadi dan cenderung terus berlangsung. Pertama, lapangan kerja yang sempit di tengah pertumbuhan angkatan kerja yang besar. Umumnya para angkatan kerja yang merupakan lulusan pendidikan formal, utamanya di daerah-daerah otonom di mana pertumbuhan lapangan kerja sektor swasta sangat lambat, terbatas, bahkan tidak tersedia, berlomba-lomba untuk bekerja di sektor pemerintah. Apalagi setelah menyaksikan kenyataan begitu banyak aparat pemerintah yang hidupnya mewah, meskipun pendapatan resminya sangat kecil.

Tepatnya, menjadi aparat pemerintah bukan sekadar untuk mendapat pekerjaan, melainkan juga lebih pada pengejaran status sosial ekonomi yang dianggap terhormat atau dihargai karena bisa hidup kaya dan mapan. Maka, banyak orang tua  yang kemudian menginginkan anaknya agar bisa jadi aparat abdi negara, sehingga mau berkorban materi berapa pun asalkan anaknya bisa masuk sebagai abdi negara. Dan, agaknya, kondisi kejiwaan masyarakat seperti itulah yang dieksploitasi kalangan oknum aparat atau pejabat yang terkait.

Kedua, kewenangan yang tidak terkontrol dari (pimpinan) instansi pemerintah tertentu. Para pejabat di daerah otonom, misalnya, memanfaatkan otoritas yang diberikan untuk melakukan apa saja yang menguntungkan bagi mereka. Demikian juga instansi vertikal seperti jajaran kepolisian dan TNI yang proses rekrutmen aparatnya mulai dari daerah, di mana pimpinannya sangat dominan dalam pengambilan suatu kebijakan. Maklum kepemimpinan dalam birokrasi pemerintahan kita sebenarnya berwatak otoriter dalam upaya mengamankan praktik busuk di tengah tiadanya mekanisme yang bisa menjamin kesaksian dari dalam dari figur-figur aparat yang tergolong the islands of integrity

Pada saat yang sama, peran lembaga pengawasan sangat lemah. Kalangan pers dan aktivis sosial (LSM) di tingkat lokal bisa atau cenderung dibungkam. Soalnya sebagian dari mereka hanya merupakan aktivis temporer yang nir-ideologi, mudah dibeli dengan materi. Kekuatan pers tidak mempan, apalagi kalau hanya berskala lokal, di mana para pihak berwenang yang sudah larut dalam praktik kotor sangat tidak peduli terhadap  semua pemberitaan pers tentang fakta-fakta penyimpangan di daerah. Apalagi, pada banyak kasus, kalangan insan pers justru berkolaborasi dengan pihak kekuasaan dan atau pejabat penegak hukum yang korup.

Ketiga, pihak pemerintah nasional terkait jarang (untuk tidak dikatakan ‘tidak ada’) yang mau peduli terhadap kondisi birokrasi daerah yang carut-carut dan kotor itu. Setelah memberi kuota CPNS dan atau calon aparat yang akan direkrut daerah, maka urusan dianggap selesai. Alasannya: hal itu sudah menjadi kewenangan dan tugas daerah. Pihak pemerintah nasional hanya akan menerima atau menyetujui hasilnya.

Kenyataan seperti itu sungguh memprihatinkan. Pihak pejabat terkait di level nasional tampaknya tutup mata terhadap praktik-praktik buruk dalam proses rekrutmen aparat di dan dari daerah itu. Sehingga, kian menguatkan kecurigaan: pejabat terkait di level nasional juga turut memperoleh keuntungan materi dalam proses-proses rekrutmen aparat di  dan dari daerah yang berwatak transaksional itu.

Konsekuensi

Kondisi seperti yang digambarkan di atas sungguh berimplikasi negatif terhadap moralitas pengelolaan pemerintahan di negeri ini. Pertama, pendekatan dalam rekrutmen birokrasi lebih menonjol aspek kuantitatif, mengesampingkan faktor kualitas. Jumlah PNS yang tersedia semakin banyak dengan tingkat produktivitas yang rendah. Mereka itu hanya mengisi ruang yang tersedia di kantor atau instansi tempat kerja dengan hanya “menghitung jam kantor dan hari kerja sebulan”.

Kedua, praktik korupsi dan atau penyalahgunaan jabatan di dalam lingkungan birokrasi akan tetap diangap sah-sah saja oleh para pelakunya. Soalnya, mereka sudah berkorban materi untuk memperoleh status sebagai aparat pemerintahan, yang akan dicari kompensasinya pada saat jadi aparat atau pejabat. Maka tidak perlu heran kalau praktik korupsi dan permafiaan di lingkungan birokrasi kita sulit untuk diberantas.

Lalu, apakah pemerintah pusat  hanya akan tinggal diam terhadap kecenderungan seperti ini? Saya kira kini sudah saatnya bagi pemerintah untuk bertindak. Pihak Kementerian Negara PAN dan juga Depadgri, termasuk jajaran Kepolisian dan TNI, sudah harus bertindak dan membuktikan keberpihakan terhadap penciptaan birokrasi yang bersih dimulai dengan rekrutmen penerimaan aparat pemerintah/ negara. Bukan sekedar ngomong dan menanggapi informasi secara retorik. Apalagi agenda seratus hari pertama pemerintahan Presiden SBY periode keduanya ini sejalan dengan itu, yakni penegakan hukum dan pemberantasan permafiaan.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: