Oleh: laodeidacenter | 2012/02/22

Daerah Semestinya Maju

Oleh : La Ode Ida
Ketika UU otda diimplementasikan semestinya daerah mengalami kemajuan yang signifikan ketimbang berada dalam pemerintahan yang sentralistik. Mengapa?

Pertama, kebijakan program pembangunan daerah yang ditetapkan langsung oleh pemerintah daerah (diharapkan) dapat menyentuh dan atau menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. Dalam proses-proses pengambilan kebijakan, orientasinya diarahkan dan atau berbasis pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat lokal, di mana para pejabat yang terkait (diharapkan) menjadi fasilitator bagi kepentingan pelayanan masyarakat itu. Bottom up planning (perencanaan dari bawah) seharusnya tak lagi menjadi retorika, melainkan direalisasikan.

Proses-proses itu, secara konseptual, sudah pasti berbeda secara signifikan dengan pendekatan sentralistik dalam penetapan kebijakan pembangunan daerah, di mana agenda pembangunan ditetapkan atau diarahkan dari atas (pusat/Jakarta), yang boleh jadi berbeda secara signifikan pula dengan kebutuhan masyarakat lokal. Apalagi dalam proses-proses pengambilan kebijakannya yang demikian lama dalam kondisi belum adanya perencanaan pembangunan daerah yang multi years dan berkelanjutan, sudah pastilah daerah akan sangat tergantung dengan kebijakan pempus itu. Sebaliknya, dengan otda, pemda bisa secara langsung dan berkelanjutan pula dalam menyahuti kebutuhan-kebutuhan mendesak bagi masyarakatnya.

Kedua, dengan implementasi otda (sesuai pula dengan UU No. 25/1999 dan direvisi menjadi UU No. 33/2004) pemerintah daerah dapat mengelola dananya sendiri sebagai bagian dari bagi hasil maupun dalam bentuk DAU (dana alokasi umum). Dana-dana alokasi khusus maupun dana dekonsetrasi lainnya juga pada dasarnya pengelolaannya dilimpahkan ke daerah. Sehingga dengan demikian, sebenarnya daerah memiliki kebebasan untuk mengatur anggaran belanjanya dalam rangka memfasilitasi program-program yang dibutuhkan oleh masyarakatnya.

Memang terjadi perbedaan kemampuan keuangan daerah karena faktor keterbatasan atau perbedaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi pendukung lainnya yang bisa dieksploitasi untuk meningkatkan jumlah anggaran daerah. Ini juga yang mengakibatkan perbedaan kemajuan pembangunan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, suatu disparitas yang lebih bersifat alamiah. Namun kecuali daerah yang menyatakan diri bisa mengimplementasikan otonomi seharusnya terlebih dahulu melakukan kalkulasi kemampuan pembiayaan dikaitkan dengan upaya percepatan pembangunan dan kemajuan daerah, juga kreativitas pemerintah daerah diharapkan bisa lebih produktivitas dalam kaitan dengan kebijakan pengelolaan APBD yang berorientasi pada pembangunan daerah dalam arti yang sesungguhnya. Sebab, sekali lagi, penentu kebijakan berada di tangan para elite daerah sendiri, sementara mereka berhadapan dengan realitas kondisi sosial ekonomi daerah yang berbeda satu sama lain.

Ketiga, pemerintah pusat bisa lebih berkonsentrasi pada pengembangan kebijakan yang bisa memungkinkan terciptanya kesimbangan pembangunan daerah/wilayah, termasuk di dalamnya bisa lebih memfokuskan perhatian pada percepatan pembangunan daerah-daerah yang tertinggal akibat kurang memiliki potensi sumberdaya alam. Kebijakan bagi hasil yang sudah pasti tidak merata antara satu daerah dengan daerah lainnya, harusnya menjadikan pemerintah pusat mengembangkan strategi kebijakan yang berbeda di antara daerah-daerah itu, termasuk melakukan kontrol atau supervisi substansial dalam implementasi pembangunan dan anggaran di daerah-daerah.

Keempat, kelompok-kelompok masyarakat sipil bisa secara langsung melakukan kontrol terhadap proses-proses pengambilan dan implementasi kebijakan pembangunan dan anggaran daerah, sehingga bisa lebih menunjukkan keberpihakannya kepada kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan, bisa tercipta kebijakan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Ini asumsinya bahwa para elite pengambil kebijakan di daerah memiliki kepedulian, kepekaan dan niat yang baik dalam kerangka pemahaman tentang makna/hakekat otda, sehingga kontrol sosial yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan komunitas lokal yang kritis, benar-benar dijadikan sebagai mitra dalam membenahi dan memajukan daerah. Sebab, diakui atau tidak, lepas dari bias euforia otda yang menjadikan pihak orang termasuk yang menamakan dirinya sebagai masyarakat sipil memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi, para aktivis yang melakukan kontrol substansial terhadap kebijakan pemerintah berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak (orang-orang miskin dan atau rentan) dan penciptaan good governance dan clean government.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: