Oleh: laodeidacenter | 2012/02/22

Jebakan Membisniskan Daerah

Oleh : La Ode Ida

Di era otonomi daerah, sekarang-sekarang ini, daerah dibisniskan oleh para elite dengan cara:

Pertama, Tawar Menawar Anggaran

Secara vertikal, antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, melakukan tawar menawar anggaran biasanya terjadi pada saat proses pembahasan APBN (termasuk APBNP) untuk menetapkan alokasi dana perimbangan dan bagi hasil. Biasanya daerah yang ingin mendapatkan alokasi dana untuk proyek-proyek tertentu,  harus berhubungan dengan para broker-broker (termasuk di antaranya sebagian yang konon merupakan oknum anggota parlemen) atau mereka yang dekat dengan lingkaran elit yang “dianugrahi” kewenangan untuk menetapkan alokasi anggaran. Konsekuensinya adalah adanya biaya negosiasi yang harus dikeluarkan oleh aparat Pemda yang tentunya akan diambil dari dana perimbangan itu atau sumber lain di APBD, merupakan bagian dari praktik KKN.

Secara horizontal, antara eksekutif daerah dan DPRD, tawar menawar dilakukan pada saat proses-proses pembahasan dan penetapan APBD. Untuk meloloskan sejumlah pos-pos anggaran (program/proyek) eksekutif harus melakukan bargainning dengan DPRD yang juga punya kepentingan terhadap APBD baik untuk anggota DPRD (honor, uang representasi, kesehatan, studi banding, dll). Ini merupakan bagian dari perencanaan dan legitimasi praktik korupsi secara sistematis.

Kedua, Proyek Titipan

Para elit di daerah, baik pengusaha, birokrasi dan politisi memanfaatkan kekuasaan dan pengaruh yang mereka miliki untuk mengambil keuntungan dalam penetapan program dan proyek-proyek pembangunan. Dalam penyusunan APBD, anggota DPRD tidak jarang menitipkan suatu proyek baik untuk dirinya sendiri maupun memback-up dan mengkavling suatu proyek pengusaha yang menjadi kroninya mendapatkan proyek tersebut. Begitu juga aparat birokrasi (gubernur, bupati, walikota) mempunyai proyek-proyek titipan untuk kepentingan dirinya maupun kroni-kroninya.

Ketiga, Eksploitasi SDA yang Melibatkan Mafia di Lingkaran Birokrasi, Politisi dan Pelaku Ekonomi

Otonomi daerah telah memberi dampak pada proses eksploitasi sumberdaya alam di daerah otonom dengan melibatkan konspirasi antara politisi, birokrasi dan pengusaha. Dengan dalih peningkatan PAD  dan pembukaan lapangan kerja baru, politisi dan birokrasi secara mudah memberikan izin pada pelaku ekonomi baik dalam bentuk dalam bentuk izin investasi dan konsensi untuk eksploitasi SDA yang kadangkala tidak memperhatian dampak lingkungan dan hak-hak sosial ekonomi masyarakat lokal.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: