Oleh: laodeidacenter | 2012/02/23

Isu-isu Krusial-Strategis Terkait dengan Upaya Revisi UU No. 32/ 2004

Oleh :  La Ode Ida

Selama 12 tahun kebijakan otonomi daerah, dan 10 tahun implementasinya di era reformasi, masyarakat negeri ini telah menikmati praktik pengelolaan pemerintrahan dan pembangunan daerah dengan beragam hasil dan kesan. Sebagai bangsa besar (dalam ukuran luas wilayah dan jumlah penduduk), pengelolaan daerah secara otonom dipandang sebagai suatu keniscayaan dalam rangka memastikan derajat ketersentuhan yang efektif dan efisien terhadap kehidupan masyarakat di tingkat lokal.

Asumsinya, pemerintahan daerah yang memiliki otoritas penuh diharapkan segera menjawab kebutuhan dan permasalahan masyarakat, serta bisa mengembangkan berbagai potensi yang tersedia di tingkat lokal. Tepatnya, dengan kebijakan otonomi daerah (otda), kalau daerah dikelola secara baik, maka daerah bisa cepat maju, masyarakatnya bisa cepat sejahtrera, yang arahnya diharapkan atau bahkan dipastikan bahwa tujuan nasional bisa tercapai – di mana pemerintah daerah sebagai ujung tombaknya.

Kebijakan desentralisasi-otda, dalam konteks ini, dipandang ideal untuk pengelolaan NKRI dalam rangka merealisasikan tujuan nasional sebagaimana secara eksplisit tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pelimpahan kewenangan dan atau urusan dari pemerintahan (pusat) ke otoritas lokal (Pemerintah Daerah/Pemda), di mana hanya menyisakan 6 (enam) bidang yang dihandleatau berada dalam otoritas pemerintah, menunjukkan bahwa semua urusan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat diserahkan dan atau menjadi tanggung jawab Pemda.

Permasalahan kemudian muncul pada tataran praktik atau implementasi kebijakan desentralisasi itu, yang berimplikasi pada munculnya keraguan bahwa kebijakan itu belum sejalan dengan upaya-upaya pencapaian tujuan nasional dalam kerangka manajemen NKRI. Dalam kaitan ini, diperlukan evaluasi kebijakan yang memungkinkan implementasi otda sejalan dengan tuntutan peningkatan kesejahteraan rakyat dan good local governance.

Untuk itu beberapa isu berikut ini saya anggap penting untuk diperhatikan dalam kaitan dengan upaya  revisi UU No. 32/2004.

1. Level Otonomi.

Otda yang bertingkat, yakni pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota menjadikan manajemen daerah bukan saja menjadi: (1)  ‘tidak fokus’, karena masing-masing level memiliki agenda kelembagaan untuk dieksekusi; dan (2) berdampak pada gemuknya struktur dan kelembagaan pemerintahan di daerah, yang sudah pasti berimplikasi pada penyerapan anggaran untuk membiayai struktur kelembagaan atau birokrasi di masing-masing level.

Untuk ke depan, dalam revisi UU No. 32/2004, otonomi dua tingkat (bahkan tiga tingkat dengan adanya istilah “otonomi desa”) ini haruslah berani untuk benar-benar dikaji ulang, di mana kalau memungkinkan dijadikan satu tingkat saja – apakah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Hal ini juga terkait dengan wacana pemilihan kepala daerah secara langsung yang dianggap perlu ditinjau kembali sehingga menjadi bisa lebih efisien.

2. Koordinasi gubernur – Bupati/Walikota dan dengan DPRD.

Sebagai konsekwensi dari otonomi bertingkat maka setiap level memiliki otoritas sendiri-sendiri. Posisi pemerintahan di setiap level itu menjadi kian kuat ketika diterapkan kebijakan pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkadal). Kepala daerah yang terpilih memiliki legitimasi sosial, politik dan hukum, yang kemudian merasa tidak bisa diintervensi oleh level pemerintahan di atasnya.

Demikian juga dengan para anggota DPRD yang, meskipun masih secara relatif karena masih melalui parpol masing-masing, dipilih langsung (by name) oleh rakyat. Tepatnya, mandat rakyat lokal di masing-masing level diberikan kepada figur atau pasangan figur dan juga wakil pilihan untuk menjadi pengambil dan pelaksaana kebijakan publik di tingkat lokal.

Revisi UU No. 32/2004, kalau ingin tetap mempertahankan otonomi bertingkat, maka haruslah lebih menegaskan adanya kepastian koordinasi gubernur dengan para Bupati/Walikota. Namun demikian, kalau level otonomi tunggal maka koordinasi dengan para kepala daerah akan lebih berjalan dengan efektif.

3. Penggunaan Anggaran Daerah.

Sebagai konsekwensi dari kebijakan desentralisasi fiskal di era otda daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengelola anggaran. Pada tingkat ini sebenarnya tidak ada masalah asal saja anggaran yang dilimpahkan ke daerah itu digunakan secara efisien dan tepat sasaran (properly used), yakni untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan atau mencerdaskan kehidupan bangsa. Soalnya, seperti sudah disinggung di atas, daerah otonom merupakan eksekutor terdepan untuk memastikan pencapaian tujuan nasional itu.

Namun, harus diakui, implementasi otda menunjukkan penggunaan anggaran yang prosentasenya jauh lebih besar untuk kepentingan biaya aparatur ketimbang alokasi untuk pelayanan publik.  ini sebagai konsekwensi dari, seperti sudah disinggung di atas, daya sedot struktur kelembagaan atau struktur yang gemuk di daerah. Belum lagi kebijakan alokasi anggaran yang diarahkan berdasarkan pesanan politik kepentingan yang secara relatif jauh dari kebutuhan rakyat dan daerah yang sesungguhnya.

Oleh karena itu, revisi UU No. 32/2004, harus secara berani melakukan upaya-upaya yang bisa memastikan bahwa anggaran negara yang dikelola daerah otonom benar-benar dialokasikan untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat lokal, serta mengembangkan potensi daerah.

4. Kewenangan Kepala Daerah.

Kepala daerah otonom memiliki kewenangan yang demikian kuat baik dalam kaitan dengan pengelolaan birokrasi maupun keuangan daerah. Problemnya, kepala daerah adalah pejabat politik yang memiliki agenda-agenda fragmatis terkait dengan kepentingan bagi dirinya maupun kelompok pendukung dan atau bawaannya. Sehingga implementasi kewenangan itu trak bisa dilepaskan dengan kepentingan dan agenda politik subyektif fragmatis.

Maka tidak heran, pada banyak kasus harus diakui, implementasi kebijakan otda banyak yang telah menyimpang dari prinsip-prinsip pengelolaan birokrasi yang professional. Betapa tidak, mulai dari rekrutmen pegawai negeri (C/PNS) sampai pada penempatan, sarat dengan muatan kepentingan fragmatis (harus sejalan dengan agenda politik sementara dari kepala daerah). Dalam konteks ini, sudah pasti mengingkari prinsip merit system dan the right people on the right job sungguh-sungguh diabaikan. Itu semua dianggap sah-sah saja, tak ada yang bisa “melawannya” secara efektif, karena kekuasaan demikian kuat mencengkram dan mengendalikan. Siapa saja yang berseberangan dengan kepentingan pejabat politik subyektif itu, maka niscaya akan tersingkir atau terhindar dari peluang untuk mendapat posisi yang tepat sesuai dengan bidangnya. Istilahnya, mereka akan “diparkir”.

Penyalahgunaan anggaran termasuk di dalamnya korupsi juga menjadi sesuatu yang biasa dalam era otda. Memang tidak semua kasus korupsi atau penyalahgunaan anggaran kemudian di bawah ke meja hijau, karena factor “kelihaian pejabat dan aparat terkait dalam bermain dengtan para penegak hukum di daerah”. Maklum para penegak hukum di daerah, di tengah lemahnya control masyarakat sipil sdan pers, kerap menjadikan kasus korupsi atau penyalahgunaan anggaran sebagai “proyek basah” selkama bertugas di daerah.

Dalam revisi UU No. 32/2004, hemat saya, haruslah memastikan adanya kendali atau pembatasan atas kewenangan kepala daerah itu, dengan memperkuat peran aparat administrasi atau birokrasi yang professional di daerah. Aparat pemerintah  (utamanya PNS), mulai dari rekrutmen hingga penempatan atau mutasinya, tidak boleh lagi menjadi bagian dari kewenangan mutlak dari kepala daerah, melainkan perlku ditangani dan menangani bidangnya secara professional.

5. Pemilihan Kepala Daerah.

Kepala daerah otonom, sebagaimana amanat UUD 1945 dipilih secara demokratis. Istilah demokratis itu kemudian ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai dipilih secara langsung oleh rakyat. Ini memang sesuai dengan makna istilah demokrasi yang lokusnya pada individu, sehingga setiap orang (yang sudah dewasa) memiliki hak untuk memilih kepala daerahnya. Tepatnya, pemilihan kepala daerah secara langsung telah menjadikan rakyat benar-benar berdaulat dalam menentukan pimpinan lokalnya, sebagaimana juga dalam menentukan presiden/wakil presiden.

Persoalannya kemudian, ternyata dalam praktiknya dianggap memiliki ekses-negatif, antara lain karena:

(a)            penyedotan anggaran yang begitu besar. Ini sebagai konsekwensi  pembiayaan seluruh tahapan dalam proses pilkadal yang tidak bisa dihindari.

(b)            menjadi ajang bagi parpol untuk memperjual belikan kendaraan kepada para calon pasangan kepala daerah/wakil kepala daerah. Para calon pun selalu berupaya untuk menyanggupi “harga kendaraan” dengan berharap untuk menjadi pemenang. Sehingga tidak heran bagi mereka yang gagal dalam pertarungan maka tak jarang mengalami gangguan kejiwaan.

(c) maraknya money politics dengan peran kuat para cukong yang berada di belakang pasangan calon, yang sudah sampai pada merusak moralitas rakyat. Pengorbanan yang begitu banyak sudah pasti harus dicari gantinya, di mana yang pertama dilirik adalah “brankas keuangan daerah” yang berada di bawah kewenangan kepala daerah terpilih (korupsi atau penyalahgunaan anggaran).

(d)            kerap terjadinya bukan saja konflik politik di tingkat baik antar elite maupun melibatkan massa dengan aksi-aksi kekerasan, melainkan juga sudah merusak hubungan sosial di antara pihak-pihak yang bersaing – sebagai potret dari belum dewasanya sikap politik rakyat dalam berdemokrasi.

(e)            posisi incumbent yang terbuka untuk memperalat birokrasi yang dikendalikannya, termasuk di dalamnya melakukan berbagai manipulasi dalam proses dan hasil pilkadal untuk memuluskan pemenangannya.

Revisi UU No. 32/2004 haruslah memastikan tereliminasinya sejumlah masalah di atas, yang harus dikaitkan dengan pola rekrutmen politik untuk mendapatkan kepala daerah yang layak (kompetensi dan moralitas) serta menghindarkan praktik politik uang dalam proses-prosesnya. Demikian juga posisi incumbent haruslah dipastikan tidak sewenang-wenang dalam menggunakan jabatan dan kekuasaannya, dengan terlebih dahulu menjadikan birokrasi sebagai instansi yang independen dari intervensi kekuasaan politik.

6. Sinerjitas Pusat-Daerah.

Sinerji ‘Pusat-Daerah’:  penyatuan  kekekuatan dan atau potensi nasional dan daerah yang dilakukan secara bersama-teragenda, sistematis, realistik dan berkelanjutan untuk merealisasikan tujuan bernegara seperti yangg terdapat dalam konstitusi. Upaya mewujudkan sinerjitas ini tidak bisa dilepaskan dengan pengoptimalan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah otonom, yang diharapkan bisa menjadi koordinator  dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Persoalannya adalah bahwa gubernur dalam UU No. 32/2004 dipilih secara langsung oleh rakyat sebagai konsekwensi dari keberadaan provinsi sebagai daerah otonom dengan latar belakang dan atau kendaraan politik yang memiliki agenda tersendiri yang memungkinkan berseberangan kepentingannya dengan visi dan agenda pemerintah nasional; juga dengan kepala daerah di level kabupaten/kota dalam wilayah administrasi provinsi itu. Ini artinya bahwa pertarungan kepentingan dari parpol-parpol sebagai basis kepala daerah akan memungkinkan lemahnya sinerji pusat-daerah dalam manajemen pemerintahan.

Revisi UU No. 32/2004 haruslah  memastikan bahwa posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang bisa melakukan koordinasi imperatif kepada pemerintah kabupaten kota. Ini juga tidak bisa dilepaskan dengan persoalan tingkatan otonomi yang semestinya satu level, tidak bertingkat seperti sekarang ini.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: