Oleh: laodeidacenter | 2012/02/23

KEJAHATAN LINGKUNGAN DAN PERAN KPK, BERANIKAH?

Oleh : La Ode Ida

  • Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan’. Demikian juga penegasan lain dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 dikemukakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) ‘Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional’. Secara mendasar Semua ketentuan UUD 1945 tersebut jelas mengamanatkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Artinya bahwa menjaga lingkungan hidup adalah sebuah tugas dan kewajiban Negara, karena merupakan bagian dari hak asasi setiap warga negara Indonesia. Namun, bagaimanakah perwujudan konstitusi tersebut? Faktanya, amanah itu banyak dikhianati dan diabaikan.
  • Kenyataaanya, Indonesia menjadi negara dengan tingkat pengrusakan lingkungan khususnya kawasan hutan terparah di seluruh dunia. Penghancuran hutan terjadi secara legal, untuk dijadikan tidak hanya sebagai area perkebunan, namun juga  kepentingan materil dari para mafia  tanpa memikirkan dampaknya yang merusak keseimbangan ekosistem. Selain pembalakan liar (illegal logging), kejahatan pengrusakan alam itu juga terjadi pada bidang-bidang pertambangan. Pertambangan yang tidak berwawasan lingkungan bisa dengan mudah kita temui. Mulai dari pertambangan batu bara, timah, minyak bumi dan emas. Semua dengan akibat meninggalkan lingkungan yang rusak dan cemaran yang sulit ditanggulangi.
  • Korupsi yang menyandera negeri ini mempunyai andil besar dalam perusakan lingkungan. Berbagai kasus yang muncul menunjukkan bupati-bupati, atau gubernur-gubernur melakukan atau membiarkan bahkan memberi jalan bagi terjadinya kejahatan terhadap lingkungan di daerahnya sendiri. Merusak lahan, merusak lingkungan hidup. Di salah satu daerah tertentu, misalnya, pemerintah daerah setempat melegalkan  penambangan pasir  besi  dipinggir pantai tanpa memikirkan risiko terhadap lingkungan seperti ancaman ekstrusi, abrasi, dan pencemaran. Praktek korupsi dalam bentuk kolusi antara kalangan elit politik yang korup dan elit ekonomi yang serakah itu dengn aman mengeksploitasi sumberdaya alam negeri ini secara semena-mena untuk keuntungan pribadi, tanpa menghiraukan kesejahteraan ekonomi bangsa ini.
  • Bangsa ini berhadapan dengan kejahatan lingkungan atau korupsi lingkungan yang amat masif.  Suatu perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan atau perusakan atas lingkungan hidup baik lingkungan alam/fisik, lingkungan buatan, maupun lingkungan sosial-budaya, yang dilakukan oleh anggota masyarakat atau badan hukum termasuk perusahaan, dan hal itu bahkan dijustifikasi keterlibatan pemerintah melalui oknum aparatnya. Praktek korupsi lingkungan tersebut menyebabkan pengrusakann sumberdaya alam di negeri ini tidak terkendali, eksploitatif tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan sehingga berakibat merosotnya kondisi lingkungan hidup yang cukup parah bahkan di beberapa tempat sudah sangat melebihi ambang batas sehingga menyebabkan terjadinya bencana ekologis yang berdampak pada melemahnya kemampuan warga dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka.
  • Terjadinya kejahatan / korupsi lingkungan itu secara pasti disamping berkait dengan rusaknya moralitas bangsa, lebih dari itu juga berdampak pada rusaknya lingkungan hidup manusia. Pembabatan hutan secara semena-mena, alih fungsi hutan lindung tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya bagi lingkungan, masuknya limbah barang berbahaya beracun (B3) secara illegal, terjadinya bencana banjir karena pembangunan yang didasarkan pada dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) tidak diindahkan dan bahkan hanya  hasil rekayasa Dampak dari kejahatan tersebut yang juga disertai dengan mewabahnya berbagai ragam penyakit karena pembuangan limbah yang semberono, Ulah mafia longkungan itu jelas  telah membuat pengelolaan sumber daya alam Indonesia bangkrut, dan kondisi lingkungan hancur. Ironisnya, bahwa eksploitasi sumber daya hutan itu dilakukan oleh mafia kayu dan perkebunan, dengan melibatkan aparat Negara seperti Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan tingkat provinsi dan kabupaten, anggota DPR dan DPRD, musyarawarah pimpinan daerah, serta aparat penegak hokum..
  • Terjadinya kerusakan oleh ulah  kelompok mafia lingkungan itu bisa terjadi karena lemahnya pengawasan dan besarnya keutungan dari kegiatan ini. Kejahatan lingkungan dianggap lebih aman ketimbang aktivitas tradisional mafia seperti penyelundupan obat-obatan dan pemerasan. Para kriminal yang terlibat dalam kejahatan lingkungan ini tidak hanya melibatkan pelaku domestik namun bahkan jaringan yang bersifat transnasional. Kejahatan ini melintasi batas dan yurisdiksi suatu negara. Sifat kejahatan lingkungan ini dapat dikategorikan merupakan bagian dari bentuk kejahatan terorganisasi sama seperti pembunuhan, korupsi, penipuan dan pencurian.
  • Produk hukum nasional, sebenarnya sudah cukup mampu memproteksi lingkungan hidup. Tapi, siapa saja dapat mengabaikannya, asalkan dapat memberikan sogokan kepada oknum aparat. Aroma korupsi sudah terasa dari tingkat perijinan, hingga pengadilan. Bahkan dengan kekuatan uang para mafia lingkungan dengan mudah mengarahkan pihak pembuat UU dan kebijakan pemerintahan untuk mengabaikan kepentingan lingkungan hidup. Ironisnya, bahkan dalam proses peradilan pelaku kejahatan lingkungan yang telah menghancurkan hutan ratusan hektar malah dihadiahi vonis bebas oleh pengadilan” Maka, itu artinya bahwa tanpa upaya penegakan hukum yang tegas, kerusakan lingkungan akan terus mengganas di tanah air. Sebab akar persoalan bukan pada ketiadaan undang-undang dan peraturan, melainkan karena rendahnya komitmen menjalankan undang-undang dan peraturan yang ada..
  • Banyaknya kasus kejahatan lingkungan jelas menunjukkan rendahnya komitmen elit untuk memperhatikan pentingnya faktor lingkungan dijaga sebagaimana amahan konstitusi. Bukan rahasia lagi, tidak sedikit para politisi yang terjun ke dunia politik dengan tujuan untuk mendekati atau memiliki sumber-sumber ekonomi. Dalam perspektif ekonomi politik para eksekutif, legislative dan yudikatif diberi hak merumuskan dan menentukan aturan main semua aktivitas pelaku ekonomi, sosial, dan budaya orang-orang yang ada dalam satu wilayah atau negara. Aturan main ini sesungguhnya dapat diperjualbelikan oleh para politisi di parlemen, yakni dengan membuat aturan main yang menguntungkan pihak tertentu. Atau juga dapat diperjualbelikan dlm proses penegakkan hukum
  • Berkaitan dengan kejahatan lingkungan yang masif, kita tentu prihatin. Instiutsi yang paling diharapkan untuk memperbaiki kondisi tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun demikian, kenyataannya, berhadapan dengan kasus-kasus kejahatan lingkungan KPK menunjukkan respon tak segarang sebagaimana yang diharapkan. KPK tak lain lembaga penuh ragu untuk menangani laporan dugaan korupsi. Faktanya, begitu banyak masukan masyarakat berkaitan dengan kejahatan lingkungan namun tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Tampaknya tindakan KPK amat lamban dalam menyelidiki dan menyelesaikan.berbagai perkara korupsi terkait kejahatan lingkungan yang ada di daerah dibandingkan dengan penganganan yang dilakukan terhadap berbagai isu yang bersangkutan dengan isu politik. Ada kesan KPK hanya memoles pencitraan dengan memprioritaskan kinerja hanya pada laporan dan tuntutan pemerintah maupun politisi yang berhubungan dengan pelaku kejahatan yang berada di pusat kekuasaan, namun berhadapan dengan kejahatan lingkungan yang umumnya terjadi di daerah dan dalam merespon laporan masyarakat khususnya masyarakat sipil tidak secara sigap melakukan tindak lanjut untuk menyelesaikannya.
  • Masyarakat sipil harus terus mendesak KPK untuk segera turun tangan menangani kasus-kasus kejahatan dan korupsi di bidang lingkungan untuk menimbulkan efek kejut bagi para mafia lingkungan baik dari unsur pemerintah maupun swasta. KPK harus segera turun menyelidiki penyimpangan dalam pengelolaan sector kehutanan yang paling rentan dieksploitasi dengan berbagai alasan manipulatif oleh mafia lingkungan. Dalam hal ini KPK diharapkan mampu melakukan tindakan-tindakan represif dengan cara mengusut segera kasus-kasus kejahatan di bidang lingkungan khususnya kehutanan dan memenjarakan para pelakunya yang telah menikmarti uang miliaran bahkan triliunan rupiah serta meninggalkan kerusakan lingkungan yang bebannya akan dirasakan dan diperbaiki oleh generasi mendatang.
  • Lemahnya efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup, kiranya menjadi salah satu alasan amat penting bagi keterlibatan KPK dalam mengatasi kejahatan lingkungan.. Selama ini penegakan hukum sebagai salah satu instrumen dalam pengelolaan lingkungan hidup masih terlihat lemah dalam menjawab persoalan-persoalan lingkungan. Hal ini mengakibatkan penegakan hukum lingkungan hidup belum mampu menjadi instrumen penting dalam pencegahan dan penanggulangan maraknya pelanggaran dan kejahatan lingkungan hidup. Padahal, berbagai pelanggaran dan kejahatan lingkungan hidup tersebut tidak hanya mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup semata melainkan juga kerugian Negara. Demikian juga UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH sebenarnya sudah memberikan kewenangan yang sangat besar kepada institusi pengelolaan lingkungan hidup khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dalam melakukan upaya penegakan hukum. Kewenangan tersebut terdiri dari penguatan posisi kelembagaan KLH hingga penguatan tekhnis penegakan hukum. Salah satu langkah positif yang sudah dilakukan oleh KLH dalam bidang penegakan hukum adalah penandatangan MoU dengan Mahkamah Agung tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan. Namun langkah tersebut menjadi tidak optimal tanpa diikuti pembenahan ditingkat Penyidikan dan Penuntutan.
  • Dengan mengacu pada berbagai fakta yang memprihatinkan, maka kita berharap saatnya kini KPK harus mengurusi kasus-kasus lingkungan dan kehutanan segera. Kenapa? Karena tingkat kejahatan lingkungan sudah semakin meluas dan semakin parah. Operasi pemeberantasan mafia lingkungan yang dilakkan aparat pemerintah sperti kepolisian dan Pemerintah Daerah aganya selama ini ternyata mengecewakan. Kebanyakan yang ditangkap dalam operasi penegakan hukum hanya para pekerja bawahan dalam rantai kejahatan lingkungan. Misalnya, dalam kasus perdagangan kayu illegal, yakni para penebang kayu di hutan, sopir truck dan nakhoda kapal pengangkut kayu hasil curian itu. Sementara para cukong kelas atas tetap bebas. Para aparat keamanan dari kepolisian dan militer yang melindungi para cukong itu juga tidak terjangkau oleh hokum, apalagi para pejabat pemerintah seperti Bupati, Walikota, dan Gubernur. Padahal, kejahatan kehutanan di Indonesia melibatkan hubungan kompleks antar aktor: mulai dari pengusaha seperti cukong kayu, aparat militer dan polisi, pejabat pemerintah dan politisi yang korup, mafia-mafia peradilan dan hingga sindikat penyelundupan internasional. Kini, dengan terungkapnya berbagai modus operandi perusakan lingkungan, misalnya hutan melalui sistem konversi kawasan hutan untuk kepentingan industri kehutanan maupun non-kehutanan, maka kiranya semakin terbuka peluang untuk penuntasan pemberantasan dan pemutusan akar jaringan mafia-mafia kayu, mafia peradilan dan koruptor di Indonesia. Semoga KPK dapat melakukan tindakan lebih berani, dan tidak mengecewakan rakyat Indonesia.

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: