Oleh: laodeidacenter | 2012/02/23

Legalisasi Pemborosan Uang Negara

Oleh : La Ode Ida

Dalam acara peresmian proyek infrastruktur nasional dan peringatan hari air sedunia di Pacitan (12/4/2006), Presiden menyatakan kegeramannya terhadap para pejabat yang melakukan pemborosan anggaran. Ia mengacu kepada contoh-contoh kecil dan teknis, seperti penggunaan telepon, air dan energi listrik secara berlebihan di instansi pemerintah.

Tentu, ini hanyalah sebagian kecil dari pemborosan  yang dilakukan para pejabat. Di luar itu, sebenarnya masih banyak lagi bukti pemborosan yang dilakukan para pejabat, yang sama sekali berada di luar kendali Presiden. Apalagi, para pelaku pemborosan itu adalah para pejabat daerah di era otonomi daerah – yang menjadi fokus tulisan singkat ini, di mana mereka berlaga seperti “raja-raja lokal yang mandiri”, bisa melakukan apa saja dengan mengatasnamakan kewenangan dan kepentingan daerah.

Fakta lapangan

Sebenarnya, Presiden Yudhoyono sudah harus memiliki data tentang berbagai pemborosan yang dilakukan di daerah. Para pembantunya yang terkait dengan itu (utamanya dari Mendagri dan Menkeu) setidaknya harus memberikan informasi langsung tentang fakta empiris di lapangan, seraya merancang dan mengimplementasikan agenda reformasi total pengelolaan pemerintahan daerah.

Sudah bergitu banyak hasil penelitian lapangan yang menunjukkan kecenderungan seperti itu. Dr. I Made Suwandi, seorang birokrat intelektual di lingkungan Depdagri sendiri, sudah memiliki data akurat tentang hal itu, yang juga sudah dipresentasikan di berbagai seminar. Temuan-temuan itu seharusnya bisa jadi acuan utama bagi Mendagri untuk sejak awal disampaikan langsung kepada Presiden.

Data dimaksud antara lain menunjukkan bahwa, uang daerah (APBD) umumnya diserap untuk membiayai kelembagaan birokrasi sedikitnya lebih dari 70%. Bahkan ada daerah yang alokasi dana untuk kepentingan pembangunan hanya sebesar 21%, seperti yang dipresentasikan Astia Dendy (koordnator PROMIS, suatu pogram penanggulangan kemiskinan yang difasilitasi GTZ di NTT) dalam seminar sehari di The Australian National University (ANU) di Canbera (8/4/2006), suatu angka yang sungguh tak masuk akal dibanding kebutuhan daerah itu untuk meningkatkan pembangunan bidang sosial secara signifikan karena angka kemiskinannya cukup tinggi.

Dana untuk program pembangunan yang sudah sangat kecil itu pun umumnya lebih banyak digunakan untuk proyek-proyek fisik yang jauh dari upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat, atau tak berdampak secara langsung dalam mengurangi angka kemiskinan. Padahal sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa melalui proyek-proyek pembangunan fisik, dan bahkan setiap proyek yang dilakukan pemerintah baik di tingkat nasional apalagi di tingkat daerah, selalu ada dana yang kembali masuk ke kantong pejabat terkait (yang biasa disebut dengan istilah kickback project).

Itu semua dilakukan berdasarkan kesepakatan informal dengan pihak ketiga (pihak perusahaan yang memenangi tender atau memperoleh penunjukkan langsung untuk menangani suatu proyek) namun sifatnya ‘sangat memaksa’. Bila tidak, maka nasib perusahaan tersebut akan “terancam”, atau akan sulit untuk kembali dapat proyek dari pihak pemerintah. Belum lagi, perusahaan-perusahaan yang ada di daerah itu merupakan bagian dari jaringan atau bahkan sebagian merupakan ‘milik’ dari para pejabat daerah, hanya pengelolanya sementara diserahkan kepada ‘orang lain’.

Legalisasi pemborosan

Pemborosan uang negara yang dilakukan para pejabat daerah sebenarnya sudah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif lokal. Proses-proses penentuan atau penetapan anggaran yang sangat elitis, secara langsung membuka ruang yang luas untuk sejak awal terjadi konspirasi para elite lokal untuk memboroskan anggaran. Soalnya, meskipun kalangan aktivis sosial (LSM) yang peduli sudah memberikan masukan untuk menciptakan efisiensi dan tepat sasaran dalam kebijakan alokasi anggaran, tetap saja para pejabat terkait abai terhadap berbagai saran itu.

Bahkan tak jarang para aktivis yang melaporkan pemborosan dan penyimpangan anggaran ke publik melalui pers, termasuk ke pihak yang diharapkan melakukan penyidikkan, justru diancam secara hukum sebagai ‘pencemar nama baik’ maupun menghadapi teror secara fisik. Sementara para pejabat di Jakarta, seperti Mendagri, Jaksa Agung, KPK, dan BPK, bukan saja tak bersifat proaktif dalam menangani atau merespons informasi tersebut, melainkan justru ada kecenderungan untuk mendiamkan data-data awal tindak pemborosan uang negara tersebut. Berbagai laporan yang disampaikan banyak pihak dari daerah umumnya didiamkan begitu saja dengan berbagai alasan. Sementara para pelapor yang sudah berkorban untuk kepentingan perbaikan pengelolaan anggaran negara tak berdaya sama sekali, mereka kembali ke daerah dengan hati yang menangis.

Kondisi yang sebenarnya sangat memprihatinkan itulah yang justru dijadikan kesempatan oleh para pejabat lokal menggunakan uang negara untuk berbagai keperluan mereka. Misalnya, jalan-jalan ke luar daerah, bahkan ke luar negeri tanpa ada keperluan yang penting, secara bebas dilakukan. Belum lagi para pejabat daerah (seperti gubernur, bupati dan atau wali kota) yang tengah menghadapi masalah seperti korupsi, tak segan-segan pula menggunakan uang negara untuk ‘membentengi diri’ agar bebas dari jeratan hukum. Soalnya, sekali lagi, anggaran untuk itu, kecuali sudah tercantum dalam APBD, juga bisa digunakan sebagai dana taktis atau jenis-jenis anggaran yang bisa secara leluasa dimanfaatkan atas nama ‘kepentingan daerah’.

Best practices

Contoh-contoh penggunaaan anggaran yang ideal atau pengelolaan pemerintahan daerah yang baik (best practices) sebenarnya sudah ada di beberapa tempat seperti Kabupaten Jembrana (Bali), Kabupaten Solok (Sumbar), dan Kota Tarakan (Kaltim). Hampir semua pejabat daerah di negeri ini sudah mengunjungi daerah-daerah itu dengan alasan studi banding. Tetapi anehnya, usai studi banding, mereka tak juga kunjung melakukan reformasi birokrasi di daerah masing-masing seperti yang dicontohkan di beberapa daerah itu. Alasannya sangat sederhana: tidak atau belum bisa dilakukan karena kondisi daerah mereka belum siap.

Pertanyaannya, betulkah local governance best practices itu tak bisa direplikasi di daerah lain? Hemat saya, alasannya terlalu mengada-ada, hanya karena dua faktor utama. Pertama, para pejabat daerah sudah sangat menikmati kebebasan memboroskan uang termasuk untuk memperkaya diri, karena memang itulah yang menjadi motivasi utama menjadi pejabat daerah. Apalagi, para kepala daerah yang terpilih dengan ”pengorbanan” materi berlebihan, sudah pastilah mereka akan mencari penggantinya dengan  cara ”memanipulasi” anggaran di daerahnya.

Kedua, tidak ada kebijakan pemaksaan pemerintah pusat agar semua daerah mereplikasi contoh-contoh dari daerah yang sudah dikategorikan baik itu. Daerah yang dijadikan studi banding justru seperti dijadikan sebagai tempat rekreasi yang juga memboroskan uang negara.

Padahal, Presiden Yudhoyono, kalau saja mau melakukan gerakan yang saya anjurkan di atas, sebenarnya memiliki otoritas mutlak untuk memaksa para pejabat daerah agar mempraktekkan tata pemerintah yang baik di mana anggaran dialokasikan untuk menjawab kebutuhan masyarakatnya. Sehingga, sejatinya, ia tak perlu membuat pernyataan keprihatinan pemborosan anggaran yang dilakukan para pejabat layaknya seorang pengamat yang pesimistik.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: