Oleh: laodeidacenter | 2012/02/23

NEGERI INI DIKUASAI MAFIA

(Wawancara La ode Ida yang dimuat oleh Tabloit OPINI, edisi No. 8tahun 1, tgl. 30 Juni-6 Juli, 2005)

Kata orang, memberantas korupsi di negeri ini ibarat mengurai benang kusut: sulit dan ruwet. Banyak yang skeptis masalah itu bisa dituntaskan.

Lantaran begitu parah dan kompleksnya yang terjadi di negeri ini, Laode Ida, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), menyebut Indonesia sebagai Mafia Dominated State, yang kurang lebih berarti Negara yang dikuasai oleh mafia.

Laode termasuk yang peduli dan secara konsisten menyerukan anti-korupsi. Salah satu wujudnya ia membentuk Kaukus DPD Anti-Korupsi. Meski gagasannya itu tak sepenuhnya didukung Anggota DPD lain, ia terus maju.

Sehubungan dengan banyaknya kasus korupsi yang mulai dikuang belakangan ini, maka tak terlalu keliru kalau sosok seperti Laode Ida diminta angkat bicara.

Untuk itu wartawan OPINI Sugiono mendatanginya di Gedung Nusantara III, Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/6).

Apa yang mendasari anda menggagas Kaukus DPD Anti Korupsi?

Jauh sebelum saya menjadi anggota DPD, saya aktif di berbagai kegiatan LSM yang concern atau terus mendorong terciptanya good and clean governance, pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bebas KKN. Nah, ternyata, setelah rezim Orde Baru tumbang, Soeharto lengser dan berganti era reformasi, tetap saja korupsi masih menggurita. Pemberantasan KKN menjadi agenda reformasi yang tampaknya masih jauh dari harapan.

Dari kenyataan itulah, pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda sangat penting untuk dilakukan oleh semua pihak. Korupsi harus dijadikan musuh bersama atau common enemy. Soalnya, korupsi bukan saja merugikan Negara, melanggar hokum dan menguntungkan pribadi atau orang lain, tapi juga pelanggaran terhadap hak-hak dasar rakyat.

Tapi kaukus ini kurang mendapat respon dari mayoritas DPD?

Kaukus DPD untuk anti-korupsi ini sifatnya terbuka, penggagas awal termasuk saya jumlahnya 10 orang. Dan harapan kita memang anggotanya terus bertambah. Karena sifatnya gerakan moral, kita kemudian mengajak semua teman-teman di DPD untuk bergabung, melakukan seruan moral dan menjadi pressure. Tampi memang, jumlah anggota kaukus sampai sekarang baru 28 orang dari total 128 orang anggota DPD.

Apa itu berarti ada resistensi atau penolakan?

Bisa dikatakan begitu. Ada banyak alas an, teman-teman yang menolak bergabung dengan kami. Bagi saya, pertanyaannya adalah kenapa mereka keberatan dengan gerakan moral. Jangan-jangan ada sesuatu?

Termasuk Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita?

Hahaha…..soal ini biar Anda yang menilai sendiri.

Apa keengganan itu karena terkait kasus korupsi assistance TAC yang diduga melibatkan Ginandjar?

(Laode diam sebentar, kemudian tersenyum) kita sudah tahu semualah. Saya tidak dalam posisi untuk menjawab.

Baiklah, sebenarnya apa sih tujuan kaukus ini?

Kita ingin Kaukus DPD untuk anti-korupsi bisa ikut dalam gerakan besar memerangi korupsi, menghentikan atau mengurangi praktek-praktek kotor dalam penyelenggaraan pemerintah. Bersamaan dengan itu, kita berupaya mengubah perilaku pejabat pemerintahan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat di semua daerah.

Kaukus ini juga menjalin kerjasama dengan parlemen Negara lain?

Kaukus DPD juga menggandeng kerja sama dengan anggota parlemen dari berbagai Negara di dunia yang memfokuskan diri pada anti korupsi, seperti Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) dan Southest Asian of Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC).

Setiap pemimpin pemerintahan berjanji memberantas korupsi. Tapi hasilnya tidak pernah optimal, kenapa?

Korupsi di Negara kita sudah demikian mendarah daging. Diperlukan langkah-langkah ekstra keras. Dan sejauh ini, dengan segala plus minusnya, Presiden SBY telah menunjukkan komitmennya, keseriusannya.

Sejauh ini saya melihat beliau masih clean. Persoalannya, beliau ini sendirian, dia berjuang sendirian dan dikerumuni oleh para maling-maling, koruptor, penjarah uang rakyat. Makanya dari kacamata saya negeri ini bisa disebut Mafia Dominate State, yaitu negeri yang dikuasai, diatur dan dicengkeram oleh mafia, baik itu secara individu, kelompok yang bekerja secara simultan dan bahkan terorganisir untuk mencuri dan mengkorup uang rakyat. Istilah ini, saya ambil dari sebuah buku tentang sosiologi kekuasaan yang korup.

Siapa yang Anda maksud dengan mafia?Dan mereka ada di mana saja?

Mereka ada disini (DPD) di sana (DPR), di departemen-departemen, di BUMN, di partai-partai politk dan bahkan di kanan-kiri dan lingkungan Presiden. Mereka juga ada di institusi penegakan hokum. Mereka adalah orang-orang kuat, meski hanya oknum atau sekelompok orang, tapi mereka siap melakukan apa saja demi menyelematkan kepentingan, kedudukan, dan kekuasaan mereka atas sumber daya ekonomi dan politik.

Bisa dijelaskan lebih konkret?

Ya itu, bahwa korupsi itu demikian mendarah daging, sudah demikian mengakar. Dilakukan secara sistemik dan terorganisir, mulai dari perencanaan, pelaksanaan. Nah di sini lah kemudian oknum eksekutif, legislative (DPR) dan yudikatif saling berkongkalikong untuk melakukan korupsi. Dan ingat, permainan mafia ini juga terjadi di daerah-daerah. Apalagi setelah berlakunya otonomi daerah, kini korupsi telah merembet dan menyebar di seluruh daerah.

Mereka ada yang di sekeliling SBY, para pembantunya termasuk pejabat-pejabat di daerah juga melakukan pembangkangan. Artinya, mereka tidak sepenuhnya patuh dan tidak mau tunduk karena mereka tahu dan sadar kepentingan mereka akan terganggu.

Motif jaringan mafia ini pun beragam, ada yang ingin meningkatkan penguasaan politik dan ekonomi, ada yang ingin dompleng kekuasaan dan ada pula yang cari selamat.

Dalam kasus KPU misalnya, ternyata semua orang (anggota KPU) terima dana taktis. Yang memalukan mereka itu berpura-pura tidak tahu, itu kan tidak lucu dan tidak masuk akal. Masa mereka yang notabenen adalah orang-orang terhormat mau menerima uang yang nilainya tidak sedikit, diluar gaji dan hak, diam saja. Apa pun alasannya sulit diterima secara nalar.

Anehnya, di saat KPU tengah terkena kasus korupsi, salah seorang anggota KPU Anas Urbaningrum tiba-tiba mengundurkan diri dan masuk Partai Demokrat. Saya melihat, langkah Ana situ justru mencoreng citra SBY dan Partai Demokrat sendiri. Dan saya menangkap kesan, Anas masuk ke Partai Demokrat dalam rangka mencari selamat karena dia terindikasi terlibat korupsi di KPU dan ikut menerima dana taktis.

Contoh lain?

Saya juga tidak habis piker kenapa Wakil Ketua BPK Abdulah Zainie juga menerima uang yang katanya dberikan sebagai kado pernikahan anaknya, yang jumlahnya Rp 100 juta. Dan uniknya, uang itu diambilkan dari kas KPU. Ini apa-apaan. Masa lembaga pemilihan umum mengurusi personal seperti kondangan haha…..

Nyatanya memang begitu kan/

Itulah, selama ini penyelenggaraan pemerintahan sudah terlanjur terjebak system yang buruk dan korup. Lebih parah lagi, akuntabilitas lebih terjebak pada adminsitratif yang akan dengan mudah dimanipulasi. Misalnya, dengan kuitansi kosong, mark up, duplikasi anggaran.

Dari situ, jangan heran jika temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan), Kepolisian, dan Kejaksaan, bisa selalu diamankan. Jadi mereka bekerjasama dan berusaha saling mengamankan. Istilahnya tahu sama tahu dan sesame bis kota dilarang saling mendahului.

Tapi ada tudingan DPR dan Parpol juga ikut menyuburkan korupsi?

Itulah realitas yang ada. Itu semua berawal tiadanya ideology dari partai-partai. Semua partai, baik itu Golkar, PDIP, PKB, PAN, PPP dan partai-partai lainnya secara umum idiologinya sama; kekuasaan, kursi dan ujung-ujungnya duit. Sekarang, diakui tidak, politik uang telah merasuki dan merusak sendi-sendi demokrasi.

Ada dasar Anda bisa bicara seperti itu?

Begini ya, sekarang untuk menjadi seorang wakil rakyat di DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR pusat, juga Anggota DPD itu ada harganya, tidak gratis. Ini memang tidak semuanya begitu, ada juga wakil-wakil rakyat yang memang terpilih karena dia punya akar, dan didukung dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Tapi mainstream atau arus besarnya seperti itu, menggunakan uang atau bisa dikatakan membeli kursi.

Kenapa?karena sejak awal, hamper semua partai dalam merekrut calon-calon anggota legislative sudah mensyaratkan adanya uang dan uang. Kita tentu sudah tidak heran mendengar, si A membayar sekian untuk membeli nomor urut jadi di daerah pemilihan X, kemudian si B harus merogoh uang sekian untuk masuk caleg partai B. dan nilainya itu bervariasi, bisa puluhan, ratusan bahkan miliar rupiah. Tentu besar kecilnya berbeda-beda tergantung posisi, misalnya untuk anggota DPR tentang uangnya lebih besar disbanding anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Apakah Anda melihat ada politik uang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang tengah berlangsung saat ini?

Tentu saja, sudah menjadi kelaziman, setiap calon kepala daerah, baik walikota, bupati dan gubernur untuk mendapat atau mengambil formulir di partai harus bayar sekian, kemudian untuk bisa lolos dari penjaringan awal mulai dari seleksi administrasi, fit and proper test di partai harus mengeluarkan sejumlah uang. Pokoknya tidaka da yang gratis. Dan seorang calon harus memberi uang itu mulai ke pengurus ranting, anak cabang (kecamatan) cabang (Kabupaten) hingga ke pimpinan pusat partai di Jakarta.

Bisa dibayangkan, berapa biaya untuk dapat rekomendasi dari partai? Sama dengan menjadi anggota DPRD dan DPR, dan apolitiknya bisa puluhan, ratusan bahkan miliar, tergantung daerah basah atau tidak.

Ukuran daeah basah itu biasanya dilihat dari seberapa besar PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan besarannya DAU (Dana Alokasi Umum) DAK (Dana Alokasi Khusus) dan sumber-sumber daya ekonomi lainnya.

Kalau berduyun-duyunnya pengusaha masuk parpol, artinya apa?

Pertama bisa karena ingin mengekspresikan dirinya di dunia politik, tapi motif lain adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan penguasaan terhadap asset-aset politk dan muaranya untuk memperkaya diri, keluarga dan teman-temannya sendiri. Ada satu istilah yang tepat, kalau ingin cepat jadi kaya, jadilah pejabat politik, baik itu anggota dewan, bupati, dan walikota, dan gubernur hingga menteri dan presiden.

Logikanya, tidak mungkin mereka mengikhlaskan uang yang sudah dikeluarkan untuk biaya politik. Sebab, dana politik itu bukan uang sedekah atau sumbangan cuma-Cuma. Nah, dari sinilah salah satu penyebab kenapa para wakil rakyat dan kepala daerah demikian korup. Selain ingin mengembalikan dana politik, setelah berkuasa mereka akhirnya lupa diri dan tergiur untuk memperkaya diri sendiri dan juga untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan dan jabatannya. Akhirnya, semuanya terjebak pada mentalitas status quo.

Pemerintah sekarang terkesan serius memberantas korupsi. Namun ada kesan pula pilih kelompok sipil, LSM, akademisi dan mereka yang selama ini citranya bersih?

Begini, label dan citra bersih peredikat yang tidaselalu benar adanya. Misalnya si A dilabelkan sebagai orang bersih, apakah itu benar dan tidak berubah?kemudian si B dikonotasikan negative, apakah dia tidak mungkin berubah?

Karenanya, saya tidak ingin terlalu jauh berspekulasi adanya scenario dan hidden agenda dalam memberantas korupsi. Namun demikian, saya sepakat bahwa KPK, Kejakgung, Kepolisan dan timtas TIPIKOR jangan bersikap pilih kasih. Misalnya, kasus korupsi KPU harus diusut tuntas dan jangan ada upaya untuk melindungi orang tertentu.

Bicara pemberantasan korupsi tidak bisa lepas dari aparat penegak huku. Sayangnya aparat hokum dinilah masih lemah?

Karena itulah aparat huku harus selalu diawasi kinerjanya termasuk kemungkinan melakukan penyimpangan, terjadi jual beli perkara atau bersikap pilih kasi karena adanya kepentingan tertentu. Makanya menjadi tugas kita semua, karena memang faktanya kroupsi sudah sangat kronis dan menjangkiti aparat hokum juga.

Adanya hubungan antara maraknya korupsi dengan munculnya kasus busung lapar yang menimpa ribuan balita di Indonesia?

Dalam kasus busung lapar, pemerintah harus segera melakukan kebijakan cepat. Jangan sampai korban terus bertambah banyak. Seiring itu, pemerintah harus melakukan control, pengawasan terhadap pemerintah daerah karena salah satu penyebabnya adalah praktek korupsi terhadap bantuan dari pemerintah pusan sehingga tidak sampai ke warga miskin. Nah, di sinilah betapa korupsi telah berdampak sangat besar, termasuk busung lapar. Dan saya yakin, selama korupsi masih subur, berbagai peristiwa tragis masih akan terus terjadi. Ya itu cerita dari 1001 korupsi yang dikuasai dan didominasi oleh mafia, koruptor, dan pencuri uang rakyat.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: