Oleh: laodeidacenter | 2012/02/23

UN dan Mafia dalam Proyek Pendidikan

Oleh : La Ode Ida

Wakil Presiden Jusuf Kalla tampaknya tak peduli terhadap berbagai kritikan publik terhadap dampak ujian nasional (UN). Juga, tak terketuk hati nuraninya terhadap adanya ‘pemberontakkan’ atau kekecewaan teramat berat dari sejumlah siswa yang tak lulus UN itu. Ia justru semakin menunjukkan sikapnya yang menolak permintaan ujian susulan, dengan menyatakan bahwa ujian susulan itu ”tidak adil”, seraya menghimbau para siswa yang tak lulus UN itu agar memanfaatkan ujian “Paket C” sehingga bisa memperoleh ijazah yang setara dengan SMU/SLTA.

Kebijakan UN barangkali memang didorong keinginan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional dengan cara membuat standar soal yang sama untuk mendapatkan jawaban yang sama pula dari seluruh siswa peserta UN. Motivasi kebijakan ini barangkali baik saja. Namun, pada saat yang sama UN tidak berangkat dari kondisi pendidikan yang sama di setiap daerah alias mengalami kesenjangan satu sama lain (infrastruktur pendidikan, tenaga pengajar dan materi pelajaran yang tak semuanya bisa terpenuhi atau dimiliki peserta didik). Kondisi semacam sudah pasti akan berpengaruh terhadap kualitas hasil belajar.

Lebih dari itu, kebijakan itu telah mengabaikan proses selama tiga tahun belajar, di mana para siswa telah mempelajari sejumlah materi pelajaran di bawah bimbingan guru sebagai pendidik langsung yang bertanggung jawab. Di sinilah ‘luar biasanya’ kebijakan itu, yakni waktu belajar tiga tahun hanya diganti dengan sistem penilaian berdasarkan proses belajar satu atau dua malam. Anehnya yang diuji hanya tiga mata pelajaran, yang berarti secara langsung pula tidak memberi nilai apa-apa terhadap mata pelajaran lain.

Tepatnya, pengorbanan guru dan siswa selama tiga tahun sama sekali tak dihargai kebijakan pemerintah yang konyol ini. Padahal dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), guru atau pendidiklah yang berhak melakukan evaluasi belajar tahap akhir bagi para siswa. Ini artinya, guru dan sekolah secara bersama-sama memiliki otonomi untuk menentukan kelulusan para siswanya, karena memang merekalah yang sehari-harinya berinteraksi dan mengetahui persis kondisi murid-murid mereka.

Pemaksaan kebijakan UN dan termasuk penolakan usul ujian susulan, dengan demikian, merupakan wujud dari sentralisasi penilaian hasil didik oleh mereka yang boleh jadi sama sekali tak tahu-menahu terhadap para murid yang menjadi obyek penilaian. Para guru sudah pasti terlecehkan, karena jasa-jasa mereka selama tiga tahun kurang dihargai, dilupakan begitu saja. Atau, barangkali mereka ”diragukan’ keberadaannya sebagai pendidik dan pengajar para murid yang telah diberi mandat oleh pemerintah atau lembaga pendidikan tempat mereka bekerja.

Anehnya lagi, hasil UN pun tak memiliki arti apa-apa. Soalnya, ijazah yang dimiliki bukanlah ”tiket” untuk bisa masuk pada perguruan tinggi yang dikehendaki, tak juga bisa digunakan untuk ”bebas tes” memasuki lapangan kerja. Lalu apa artinya UN? Sudah pastilah akan sulit memberikan pembenaran hakiki terhadap pertanyaan ini. Yang muncul hanyalah alasan-alasan pembenaran yang terasakan sangat dipaksakan, ekspresi dari arogansi kekuasaan yang mengalahkan argumen pembenaran dari pihak-pihak yang berkompeten di bidang pendidikan, mengabaikan hak-hak murid, dan sekaligus tak menghargai jasa dari para pendidik di lingkungan lembaga pendidikan yang ada.

Fenomena seperti ini kemudian memunculkan kecurigaan. Apa itu? Pertama, adanya agenda terselubung berupa kepentingan untuk membuat proyek besar-besar di bidang pendidikan, yang berkaitan dengan ujian akhir para siswa. Kita semua tahu, bahwa penyelenggaraan UN adalah suatu proyek besar dengan anggaran ratusan miliar rupiah. Demkian pula dengan usul solusi yang ditawarkan Wapres Jusuf Kalla, yakni ”Paket C”, jelas-jelas ini merupakan proyek tersendiri dengan mengeksploitasi para siswa dan keluarganya yang sudah jadi korban dari sebuah kebijakan yang konyol itu. Sementara itu, yang ”diuntungkan” adalah para pejabat yang mengelola proyek, termasuk para mitra yang menjadi kontraktor pengadaan seluruh bahan yang diperlukan dalam penyelenggaraan UN, termasuk (mungkin juga) dalam penyelenggaraan ujian paket C itu.

Kedua, pemerintah tidak punya konsep yang jelas dalam mengelola pendidikan, sehingga menerapkan kebijakan yang bersifat coba-coba dan perwujudan ”ganti menteri ganti kebijakan” itu. Celakanya, para murid dan citra pendidikan yang dikorbankan, sementara hasilnya tidak seperti yang diinginkan pemerintah, yakni meningkatkan kualitas pendidikan.

Apa yang harus dilakukan pemerintah sebenarnya bukanlah UN, melainkan terlebih dahulu mendukung berbagai keperluan dalam proses belajar-mengajar sehingga para guru dan murid secara bersama-sama berkonsentrasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam konteks ini, setidaknya dua agenda utama dan sekaligus merupakan agenda strategis yang harus dilakukan.

Pertama, penyediaan berbagai fasilitas belajar bagi para murid seperti buku-buku pelajaran dan laboratirum yang diperlukan. Sebab, harus diakui bahwa fasilitas belajar bagi para murid sekarang ini masih sangat terbatas, di mana terjadi kesenjangan berdasarkan kondisi sosial ekonomi keluarga. Lembaga pendidikan sebagai tempat belajar juga terjadi kesenjangan, ada yang belajar di ruang ber-AC, namun pada saat yang sama banyak sekali murid/ siswa yang belajar di gedung-gedung sekolah yang reot sehingga tak nyaman dalam kegiatan belajar-mengajar.

Kedua, menyediakan para guru yang berkualitas dengan gaji atau kesejahteraan memadai. Jujur saja, tingkat kesejahteraan guru sekarang ini sangat memprihatinkan, yang memaksa mereka mencari pekerjaan sampingan untuk menambah sedikit penghasilan, seperti menjadi tukang ojek, dan lain-lain. Sehingga, dalam kondisi seperti itu, para guru tak memfokuskan perhatian untuk meningkatkan kualitas mereka dalam mengajar. Sementara itu, pemerintah berharap agar kualitas pendidikan bisa meningkat.

Tawaran dua agenda strategis yang harus dilakukan secara bersamaan ini berangkat dari asumsi bahwa dengan fasilitas belajar yang memadai untuk keperluan para siswa, ditambah dengan guru berkualitas di mana mereka hanya bekerja sebagai pendidik (tak perlu lagi memikirkan biaya hidup), maka proses belajar-mengajar pastilah akan berlangsung secara lebih kondusif untuk bisa mengatrol kualitas pendidikan seperti yang diharapkan dalam Sisdiknas. Konsekuensinya, tentu saja, anggaran pendidikan di sektor ini haruslah ditingkatkan secara sginifikan, termasuk di dalamnya dengan mengalihkan (meniadakan) anggaran UN setiap tahunnya.


Responses

  1. waduw….gitu yah?
    Lha wong dasarnya juragan, ngurus negarapun pertimbanganx untung rugi….
    Untung deh kemaren marni gak pilih tu JK. Dasar kandidat ngawur….

    • Kita menghargai para Tokoh bangsa kita. Namun gagasan atau ide itu ada untuk kita cari jalan terbaik bagi kemajuan bangsa ini.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: