Oleh: laodeidacenter | 2012/02/28

Pejabat Korup dan Budaya Malu

Oleh : La Ode Ida

Di tengah adanya berbagai kasus korupsi dan mafia anggaran yang (diindikasikan) melibatkan sejumlah politisi dan pejabat publik termasuk diantaranya ada anggota  kabinet Indonesia Bersatu jilid II, sekonyong-konyong  Presiden Jerman, Christian Wulff, diberitakan mengundurkan diri akibat isu gratifikasi yang dituduhkan padanya (Sabtu, 18/2/2012). Ia dicurigai menerima fasilitas voucher ‘liburan gratis’ dari seorang pengusaha pada saat menjabat sebagai Perdana Menteri di negara bagian Lower Saxoni tahun 2008 lalu.

Kasus itu memang belum disidangkan, belum ada proses yang memastikan bahwa ia tersangka berdasarkan bukti dan kesaksian di pengadilan. Wulff pun sudah berupaya menyangkalnya, namun publik sudah telanjur ‘terprovokasi’ oleh pemberitaan media, sehingga kepercayaan masyarakat luas menurun drastis. Maka ia menganggap perlu segera meninggalkan jabatannya sebagai orang nomor satu di negara.

Peristiwa mundur dari jabatan seperti itu sudah kerap terjadi di beberapa negara maju, sudah menjadi bagian dari ‘budaya malu’.  Catat saja, misalnya, Perdana Menteri Rumania, Emil Boc, awal Februari 2002 ini mengundurkan diri akibat ketak mampuannya mengatasi ketegangan sosial politik yang terus berlangsung hingga saat ini. Perdana Menteri Yunani juga demikian,  November 2011 ia mundur lantaran merasa tak mampu mengatasi krisis utang di negaranya. Begitu juga dengan Perdana Menteri Jepang, pada Juni 2010 lalu ia mundur karena merasa tak mampu memenuhi janji politiknya.

‘Budaya malu’ di negara-negara maju itu tampaknya juga sudah mulai merambat di negara-negara dunia ketiga. Dalam satu tahun terakhir ada tujuh anggota kabinet Brazil yang mengundurkan diri akibat tuduhan penyalahgunaan jabatan, yakni Menteri Pariwisata, Menteri Transportasi, Menteri Pertanian, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Olah Raga dan Menteri Urusan Perkotaan. Menteri Olah Raga Brazil, Orlando Silva (dari Partai Komunis Brazil) akhir Oktober 2011, misalnya, mengundurkan diri lantaran dituduh korupsi anggaran persiapan piala dunia sepak bola 2014. Sementara Menteri Urusan Perkotaan, Mario Negromonte, awal Februari 2012, mundur lantaran diisukan terkait ‘korupsi politik’ (political corruption) yakni memberikan proyek transportasi di Kota Cuiaba kepada perusahaan yang mendanai partainya (Partai Progresif).

Sikap para pimpinan negara dan atau pejabat publik di atas terasakan sungguh berbeda dengan apa kita alami di Indonesia. Mereka tampaknya sangat menjunjung  nilai-nilai etika dan kepercayaan publik, sehingga kalau menganggap diri sudah dipermalukan atau cenderung tidak lagi dipercaya publik, maka merasa lebih baik melepas jabatan. Tidak perlu terlebih dulu menungguh proses dan keputusan hukum baru kemudian ‘terpaksa’ atau ‘dipaksa’ mundur.

Sebaliknya, di Indonesia ini, sebagian politisi dan pejabat publik kita sepertinya sudah kehilangan rasa malu. Soalnya, walaupun sudah terindikasi kuat korupsi atau menjadi pelaku mafia anggaran, sudah diketahui dan dicemoohi oleh masyarakat luas sehingga sungguh-sungguh terhinakan, namun mereka tampak tidak peduli. Alasannya sangat sederhana, “hukum kita menganut praduga tak bersalah, sehingga mereka tidak perlu mengundurkan diri sebelum ada putusan hukum yang bersifat tetap”.

Sementara kita semua tahu bahwa proses hukum tidak berjalan cepat, sangat lambat, terlebih yang jadi target adalah para pejabat. Apalagi demikian banyaknya kasus korupsi yang harus ditangani oleh pihak penegak hukum (KPK, Kejaksaan dan Kepolisian), maka pastilah sejumlah politisi dan pejabat yang dituduh atau terindikasi korupsi akan berada dalam daftar antrian (waiting list). Sehingga tak heran kalau di antara beberapa oknum pejabat korup nanti sudah berakhir masa jabatannya baru ditetapkan sebagai tersangka, divonis, dan kemudian mendekam di ‘hotel prodeo’.

Ini artinya, para koruptor dan mafioso di negeri ini sebenarnya sedang menjadikan hukum sebagai benteng kuat pertahanan mereka. Oknum-oknum penegak hukum pun, termasuk di dalamnya para pengacara, sungguh-sungguh menafaatkannya untuk berbagai ‘uang hasil korupsi’. Maklum, para penegak hukum sadar betul, seorang pejabat korup, pada akhirnya akan memilih ‘berkorban materi’ ketimbang kehilangan jabatannya. Karena, dan inilah prinsip dasar yang dianut, bahwa  uang atau kekayaan bisa diperoleh sepanjang jabatan masih diemban dan kewenangan berada di tangan.

Parahnya lagi, Presiden Susilo bambang Yudhoyono (SBY) tetap saja membiarkan aparat atau sebagian pembantunya yang terindikasi korup atau tidak bisa menjadikan lingkungan kementerian mereka bebas dari korupsi itu tetap bertahan pada jabatannya, kendati sebenarnya memiliki kewenangan mutlak untuk segera menggesernya. Dan semakin ironis lagi, ketika sejumlah kader Partai Demokrat (PD), selain Nazarudin dan Angelina Sondakh, sudah juga terindikasi korupsi dan melakukan praktik permafiaan, ternyata tak mampu dihentikan atau disingkirkan dari arena pengambilan kebijakan di negeri ini.

Demikian juga dengan kader-kader parpol selain dari PD yang namanya sudah diketahui publik sebagai bagian dari pelaku kejahatan krah putih (white colour crime), tetap saja bebas melenggang dan kemungkinan terus melakukan aksinya. Lagi-lagi dengan berlindung di bawah sistem hukum yang sebenarnya juga para penegak hukumnya berjaringan, saling pengertian, dan bahkan pada tingkat tertentu dikendalikan oleh kekuasaan yang nota bene di bawah cengekaraman para pejabat parpol. Sehingga tak boleh ada yang marah kalau sebagian pihak menganggap bahwa negara ini sudah berada di bawah kendali konspiratif para pejabat korup dan mafia, serta sudah kehilangan rasa malu.

Pembiaran politisi dan pejabat korup tetap pada posisi dan leluasa bergerak di tengah kesadaran masyarakat di era keterbukaan informasi ini, sebenarnya sangat berimplikasi negatif terhadap moralitas dan pengelolaan negara ini. Pertama, instabilitas sosial politik akan tetrus terjadi akibat dari akan selalu berhadapannya kepentingan antara pejabat atau politisi yang korup dengan kekuatan rakyat yang bergerak melakukan advokasi ke arah pemerintahan yang baik dan bersih.

Kedua, pejabat atau politisi bersangkutan niscaya tidak konsentrasi dalam menjalankan tugasnya, akan lebih banyak disibukkan oleh urusan pribadinya. Padahal, mereka dibiayai oleh uang rakyat untuk selama menjabat “harus mengabdi pada rakyat sebagai Tuannya”.

Ketiga, akan meningkatkan sikap dan budaya permisif terhadap koruptor dan praktik mafia. Bahklan bukan mustahil kalau suatu saat ‘para penjahat’ itu adalah menjadi tokoh penting dan dibela dengan derajat fanatisme yang tinggi, karena mampu mensuplai kebutuhan fragmatis-materi pada mereka-mereka yang kecipratan. Padahal bangsa ini terkenal masyarakatnya yang moralis berdasarkan nilai-nilai budaya dan agama.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: