Oleh: laodeidacenter | 2012/02/29

Membangun Perumda Yang Kuat Melalui UU tentang BUMD

Oleh : La Ode Ida

Pentingnya BUMD

  • Implementasi dari amanat konstitusi pasal 33, sesuai pula dengan kebijakan Otonomi Daerah. Arahnya:  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola usaha-usaha yang terkait dengan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak.
  • Instrumen  praktis Pemda Otonom untuk: (1) meningkatkan sumber penerimaan daerah – daerah otonom diharapkan menuju pada kemandirian pembiayaan daerahnya, sehingga BUMD bisa menjadi dinamisator perekonomian daerah; dan (2) meningkatkan kwalitas pelayanan pada masyarakat lokall.
  • Wadah pembelajaran untuk menjadikan daerah berwatak  entrepreneurship, termasuk melakukan perintisan kegiatan-kegiatan usaha baru yg produktif.

 

Dua Kategori BUMD

  • Berorientasi profit (mencari keuntungan) – didirikan khusus untuk  mengembangkan usaha atau program untuk memperoleh keuntungan.
  • Nirlaba à  didirikan khusus untuk mengembangkan usaha dalam rangka pelayanan kepentingan rakyat banyak, dengan tidak  menekankan pada pencarian kentungan (yang penting bisa survive).

-> Namun keduanya harus dijalankan dengan prinsip-prinsip kemandirian dan ketatausahaan yang sehat.

 

UU tentang BUMD yang diharapkan

  • Secara umum: harus menjadikan BUMD teratasi permasalahan yang dihadapi selama ini;
  • Tidak bertentangan atau sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah;
  • Harus menjadikan BUMD profesional;
  • Harus memastikan kinerja terukur dari BUMD degan minimal tiga syarat utama:

->    memiliki kontrubusi terhadap peningkatan perekonomian dan atau kesejhateraan rakyat daerah di mana beroperasi(CSR),

->    memiliki kontribusi terhadap peningkatan APBD, dan

->    mampu menunjukkan kemandiriannya.

 

Rencana Aksi Perwujudan UU BUMD

  • Desiminasi drfat RUU  ttg BUMD ke seluruh stakeholders  baik di level nasional maupun daerah;
  • Lakukan konfirmasi materi RUU ttg BUMD dengan para stakeholders (road show ke seluruh daerah di Indonesia, utamanya di tingkat provinsi dengan mengambil purposive sample pada beberapa daerah kabupaten kota, dengan melibatkan:  DPR, DPD. Depdagri, Kementerian Negera BUMN, dan pakar ekonomi: regional, sumber daya, dan ahli perusahaan);
  • Pemantapan dan singkronisasi materi RUU dengan melibatkan stakeholders secara terbatas (dalam bentuk lokakarya atau seminar nasional);
  • Pembahasan RUU di DPR (secara bersama dengan pemerintah dan DPD), dengan memperhatikan berbagai masukan strategis dari stakeholders. à  sesuai dengan tahapan yang disepakati di DPR.
  • Uji publik terhadap draft final RUU.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: