Oleh: laodeidacenter | 2012/03/09

Perspektif Keamanan Nasional Dalam Rangka Kepentingan Nasional

Oleh : La Ode Ida

Konsep Keamanan

Secara etimologis, istilah “keamanan” (security) berasal  dari bahasa Latin: “securus” (se + cura) yang bermakna terbebas dari bahaya, terbebas dari ketakutan (free from danger, free from fear).  Dalam konteks teori negara, pendapat klasik mengenai latar belakang mengapa negara itu dibentuk mengemukakan bahwa tujuan utamanya adalah untuk menjalankan fungsi keamanan, di samping fungsi kemakmuran/ kesejahteraan.

Dalam pandangan yang lebih umum, keamanan dapat dipahami sebagai persoalan yang berkaitan nasib manusia sebagai kolektivitas, membebaskan diri dari ancaman. Keamaman mencakup survival akan terpenuhinya kondisi bagi keberlangsungan hidup eksistensi kolektivitas manusia (nation-state).

Urgensi Keamanan Nasional

Konsep keamanan nasional (national security) sebenarnya mengacu pada situasi dan keadaan dimana unsur-unsur pokok yang membentuk suatu negara seperti kedaulatan, wilayah, pendduk/ warga negara, basis ekonomi, pemerintah, sistem konstitusi dan nilai-nilai hakiki yang dianut terjamin eksistensi dan fungsinya, tanpa gangguan pihak manapun.

Dalam hal ini sumber gangguan terhadap keamanan bisa berasal dari dalam (domestik/ internal/ nasional) maupun luar (eksternal/ internasional) suatu negara.

Dalam konteks keberadaan suatu negara di tengah sistem internasional, masalah keamanan nasional dipandang sebagai salah satu aspek penting kepentingan nasional yang harus diperjuangkan dan dipelihara, di samping kepentingan ekonomi.

Antara Keamanan Tradisional dan Keamanan Non-Tradisional

Konsep keamanan nasional mengalami perubahan interpretasi terutama pasca perang dingin, sebagai akibat globalisasi dan meningkatnya proses demokratisasi.

Terhadap fenomena globalisasi dan demokratisasi tersebut, amat menarik untuk mengacu pada kerangka perspektif studi hubungan internasional yang melahirkan konsep keamanan nasional (national security) berbeda atas dua perspektif mainstream, yaitu: 1). Perspektif realisme yang berbicara keamanan tradisional, dan 2) perspektif neo-realisme tentang keamanan non-tradisional / non konvensional.

Perspektif Realisme

Perspektif realisme dalam studi hubungan internasional menyatakan bahwa keamanan nasional merupakan sebuah kondisi yang terbebas dari ancaman militer atau kemampuan suatu negara utuk melindungi negara bangsanya dari serangan militer yang berasal dari lingkungan eksternal.

Dampak cara berpikir perspektif tersebut adalah terjadinya pengembangan kekuatan militer oleh pemerintah di negara bersangkutan, beban anggaran militer yang besar, besarnya pengaruh militer dalam politik domestik dan internasional, dan terjadinya militerisasi masyarakat sipil.

Perspektif Neo-realisme

Perspektif neo-realisme mengubah cara pandang tentang keamanan tradisional ke pemahaman baru yang disebut sebagai konsep keamanan non-tradisional atau keamanan non-konvensional. Dalam konteks ini keamanan tidak lagi diletakkan dalam kerangka high politics (militer) dan power, namun sebagai masalah moral dan kemanusiaan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menekankan perubahan konsep dan fokus keamanan dari keamanan yang menitikberatkan pada konteks negara ke keamanan masyarakat, dari keamanan melalui kekuatan meliter ke keamanan melalui pembangunan, dari keamanan wilayah ke keamanan manusia (human security).

Gagasan Human Security UNDP

Badan PBB untuk pembangunan (UNDP), dalam laporannya tahun 1944 mengemukakan bahwa human security sebagai bebas dari ketakutan (freedom from fear) dan bebas dari kebutuhan (freedom from want).

Konsep human secutity meliputi: : (1) keamanan ekonomi (assured basic income), (2) keamanan pangan (physical and economic access to food). (3) keamanan kesehatan (relative freedom from disease and infection), (4) keamanan lingkungan (access to sanitary water supply, clean air and a non-degraded land system), (5) keamanan sosial (security of cultural identity), (6) Keamanan individual (security from physical violence and threat), dan (7) keamanan politik (protection of basic human rights and freedom).

Landasan Normatif Gagasan Keamanan Nasional Indonesia

Secara konstitusional, konsep keamanan nasional Indonesia, sebagai tujuan nasional, termaktub dalam pembukaan UUD 1945:   “… negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia”

Dalam lampiran point 4 Perpres No. 7 tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, Keamanan nasional Indonesia dirumuskan sebagai suatu rasa aman dan damai dari bangsa Indonesia dalam wadah NKRI. Cakupan konsep keamanan nasional Indonesia meliputi segala daya dan upaya untuk menjaga dan memelihara rasa aman dan damai bangsa Indonesia yang terdirii pertahanan negara, keamanan negara, keamanan publik dan keamanan individu.

Keamanan Nasional Berdasarkan Kepentingan Nasional

Dengan melihat berbagai rujukan, maka kepentingan nasional  Indonesia dalam hal keamanan nasional terkait dengan sejumlah aspek penting, antara lain:

  1. Kepentingan wilayah dan bangsa berupa upaya menjaga keberlangsungan NKRI, integritas teritorial, kedaulatan nasional, dan keselamatan bangsa Indonesia
  2. Kepentingan ekonomi dan politik berupa upaya membantu peningkatan kesejahteraan seluruh bangsa, serta untuk memelihara kseserasian hubungan antara suku, ras, agaman dan golongan (SARA), penhormatan terhadap HAM dan lingkungan
  3. Kepentingan masyarakat internasional, berupa upaya untuk membantu dalam mewujudkan terciptanya perdamaian dan ketertiban dunia

Pentingnya Kesiapan Keamanan Nasional

Terdapat beberapa langkah penting untuk memastikan akan jaminan keamanan nasional, sebagai berikut:

  1. Penggunaan diplomasi yang intensif untuk menggalang dukungan/kerjasama sekutu dan mengisolasi ancaman
  2. Penataan dan pengembangan kelembagaan dan personil angkatan bersenjata dan kepolisian yang efektif
  3. Implementasi konsep pertahanan yang bersifat sipil, melibatkan partsipasi masyarakat,  dan juga kesiagaan menghadapi situasi darurat, misalnya terorisme
  4. Memastikan daya dukung dan ketersediaan infrastruktur bagi kemampuan pertahanan dan keamanan
  5. Penggunaan kekuatan intelejen yang cermat mendeteksi dan menghindarkan bangsa dari berbagai ancaman
  6. Penggunaan kontra intelejen untuk melindungi negara

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: